Di media sosial sering kita temukan di antara nitizen berbeda pendapat soal pilihan presiden yang dijagokan. Mereka saling mengunggulkan figur pilihannya dan mengkritik figur pilihan lawannya. Terkadang, perbedaan ini sampai tajam hingga muncul kata-kata yang kasar.
Dalam percakapan sehari-hari juga kita temukan perbedaan pilihan presiden ini, bahkan di antara satu keluarga bersaudara juga muncul perbedaan yang menjurus keras.
Sejak pilpres 2014 dan 2019 sebenarnya sudah disinyalir masyarakat Indonesia telah mengalami keterbelahan akibat pilpres ini, terutama sejak Prabowo Subianto dan Joko Widodo tampil dalam dua kali kontestasi memperebutkan orang nomor satu di republik ini. Meskipun, Prabowo telah ditarik masuk kabinet sejak 2019, namun sisa-sisa friksi ini di lapis simpatisan dan masyarakat masih dirasakan hingga sekarang.
Saat ini untuk pemilihan presiden 2024 kontestasi terdiri dari tiga pasangan calon (paslon) yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Apakah masih terjadi polarisasi akibat pilihan pilpres ini, dan sejaumana dampaknya terhadap jalinan komunikasi antar masyarakat?
Menurut Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) , hanya 6,68 persen publik Indonesia yang terpolarisasi karena perbedaan pilihan presiden. Survei yang dilakukan SMRC pada September 2023 antara lain ditanyakan apakah Anda tahu pilihan presiden Anda berbeda dengan pilihan orang tua Anda, dengan anak yang punya hak pilih, kakak atau adik, dan seterusnya.
Ada 21 persen yang menyatakan tahu dia berbeda pilihan dengan orang tuanya, 17 persen tahu berbeda pilihan dengan anaknya yang punya hak pilih, 17 persen dengan kakak atau adik, 18 persen dengan saudara dekat (keponakan, paman dan sepupu), 20 persen teman dekat, 19 persen tetangga dekat, 19 persen teman kerja, dan 14 persen dengan teman kelompok organisasi dan sosial. Secara keseluruhan, rata-rata 18,13 persen yang tahu pilihan presidennya berbeda dengan kerabat atau teman.
Bagi yang menyatakan ada perbedaan politik dengan kerabat atau teman tersebut, ditanyakan apakah Anda malas berkomunikasi? Dari 21 persen yang menyatakan berbeda pilihan presiden dengan orang tuanya, hanya 2 persen yang menyatakan malas berkomunikasi. Dari 17 persen yang berbeda pilihan dengan anaknya yang punya hak pilih, hanya 9 persen yang menyatakan malas berkomunikasi. Dari 17 persen yang berbeda pilihan dengan kakak atau adiknya, hanya 5 persen yang malas berkomunikasi. Sementara dari 18 persen yang berbeda pilihan dengan saudara dekat (keponakan, paman, sepupu), hanya 9 persen yang malas bicara. Dari 20 persen yang berbeda pilihan dengan teman dekat, hanya 7 persen yang malas bicara. Dari 19 persen yang berbeda pilihan dengan tetangga dekat hanya 8 persen yang malas bicara. Dari 19 persen yang berbeda pilihan dengan teman kerja, hanya 7 persen yang malas bicara. Dari 14 persen yang berbeda pilihan dengan kelompok organisasi/ sosial, hanya 8 persen yang malas bicara. Rata-rata yang menjadi malas berkomunikasi dengan kerabat atau teman kerja karena perbedaan pilihan adalah 6,88 persen.
Saiful Mujani mempertanyakan apakah efek dari polarisasi politik terhadap harmoni sosial bagi sebuah bangsa termasuk Indonesia, sesuatu yang berbahaya bagi persatuan. Di kalangan ahli polarisasi, belum ada kata sepakat apakah polarisasi harus mendapatkan perhatian serius atau tidak.
Dalam demokrasi yang terbuka, lanjut Saiful, persaingan politik adalah kenyataan yang harus diterima. Apakah persaingan itu menimbulkan masalah yang besar, masyarakat menjadi terbelah, isu-isu tidak bisa dimusyawarahkan dan dikompromikan itu adalah persoalan lain. Dalam demokrasi persaingan itu adalah suatu hal yang niscaya.
” Kalau kita tidak menerima persaingan, sepantasnya kita tidak menganut demokrasi. Perbedaan politik dalam demokrasi adalah sesuatu yang normal. Justeru sistem politik demokratis bisa berjalan dengan baik karena ada mekanisme dimana ada yang menjalankan dan ada yang mengontrol. Itulah demokrasi,” jelas Saiful.
Saiful melanjutkan bahwa dalam masyarakat politik Indonesia, polarisasi sering dijadikan alasan atau argumen untuk membangun sebuah koalisi, termasuk koalisi presiden. ” Bahkan ada anggapan bahwa semakin sedikit calon semakin baik, atau calon yang dianggap memiliki ideologi yang terlalu berbeda dihindari agar tidak terjadi polarisasi,” pungkasnya
