Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah awal dari kekacauan -‘ Adaptasi pemikiran John F. Kennedy
Di era media sosial, setiap orang memiliki “stasiun televisi” sendiri di genggamannya. Cukup satu akun, satu jempol, dan sedikit kuota internet, seseorang bisa menjadi komentator politik, pengamat ekonomi, pakar kesehatan, bahkan hakim sekaligus algojo dalam waktu bersamaan. Demokrasi tampak begitu hidup. Namun di tengah gegap gempita kebebasan berpendapat, muncul satu pertanyaan sederhana: apakah semua yang bisa diucapkan memang harus diucapkan?
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hak ini adalah salah satu pilar penting demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, kritik terhadap kekuasaan bisa mati, kreativitas bisa terpasung, dan kemajuan bisa berjalan pincang.
Namun, kebebasan bukanlah kebablasan.
Sayangnya, sebagian orang menganggap kebebasan berpendapat seperti promo “ambil sepuasnya”. Apa pun yang terlintas di kepala langsung diposting. Fakta sering kali kalah cepat dari emosi. Verifikasi kalah oleh sensasi. Akibatnya, media sosial kadang berubah menjadi arena adu teriak digital yang bising tetapi minim substansi.
Padahal kritik yang baik bukanlah sekadar mencari kesalahan. Kritik yang sehat lahir dari fakta, data, dan niat memperbaiki keadaan. Ia mungkin tajam, tetapi tidak menusuk martabat. Ia bisa keras, tetapi tidak kehilangan etika. Kritik seperti ini justru menjadi vitamin bagi demokrasi.
Sebaliknya, ketika pendapat berubah menjadi fitnah, ujaran kebencian, atau penyebaran hoaks, yang lahir bukan lagi kebebasan melainkan kerusakan sosial. Ironisnya, sebagian pelaku merasa dirinya sedang memperjuangkan kebenaran, padahal yang diperjuangkan hanyalah ego yang sedang mencari panggung.
Seorang filsuf Yunani kuno, Socrates, pernah memperkenalkan konsep “tiga saringan”: apakah informasi itu benar, baik, dan bermanfaat. Bayangkan jika setiap unggahan media sosial melewati tiga pertanyaan sederhana itu terlebih dahulu. Mungkin server media sosial akan sedikit lebih sepi, tetapi masyarakat akan jauh lebih waras.
Ada fenomena menarik di zaman sekarang. Banyak orang yang menuntut kebebasan berbicara untuk dirinya, tetapi tidak siap mendengar pendapat berbeda dari orang lain. Ketika setuju disebut demokrasi, ketika tidak setuju disebut serangan pribadi. Padahal demokrasi bukanlah paduan suara yang semua nadanya sama. Demokrasi justru memungkinkan berbagai suara berbeda hidup berdampingan tanpa saling membungkam.
Maka, kebebasan berpendapat sejatinya bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab atas kata-katanya. Sebab kata-kata memiliki daya yang luar biasa. Ia bisa menjadi jembatan yang menyatukan, tetapi juga bisa menjadi bensin yang menyulut konflik.
Dalam konteks ini, keberadaan aturan hukum, termasuk UU ITE, bukan dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga agar ruang publik tidak berubah menjadi hutan tanpa aturan. Tentu implementasinya perlu terus dikawal agar tetap adil dan tidak mengekang hak warga negara. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memahami bahwa kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Satire kecilnya begini: sebagian orang begitu berani menulis komentar kasar di media sosial, tetapi ketika diminta berbicara langsung secara santun dalam forum terbuka, suaranya mendadak lebih pelan daripada nada dering ponsel yang hampir kehabisan baterai. Ini menunjukkan bahwa keberanian digital belum tentu sama dengan keberanian moral.
Pada akhirnya, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang warganya paling sering marah di kolom komentar, melainkan bangsa yang mampu berdiskusi dengan akal sehat, data yang valid, dan hati yang lapang. Kebebasan berpendapat adalah mikrofon demokrasi. Namun mikrofon itu sebaiknya digunakan untuk menyampaikan gagasan yang mencerahkan, bukan sekadar memperkeras suara emosi.
Karena di dunia yang semakin bising ini, suara yang paling dibutuhkan bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling bijaksana dan solutif ***
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten
