Di sebuah Lapas di negeri “ENTAH DI MANA”, benda-benda rupanya telah memiliki kecerdasan sendiri. Kursi mampu membaca situasi politik, kulkas mencium datangnya pemeriksaan, AC tahu kapan harus mendinginkan perkara, sedangkan pakaian dan sepatu mengerti kapan waktunya meninggalkan lemari.
Suatu hari, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak. Di belakang Lapas, terpisah dari blok hunian biasa, ditemukan bangunan berfasilitas apartemen: ruang tamu, kamar tidur, meja makan, televisi, kulkas, dapur, sofa, dan AC. Di kawasan itu juga terdapat tempat parker mobil mewah, fasilitas kebugaran, kolam, serta simulator golf yang sedang dibangun. Barangkali ada program pembinaan baru: dari narapidana menjadi atlet.
Anehnya, petugas Ombudsman sempat dihalangi. Padahal, bila bangunan itu benar rumah dinas, pintunya tinggal dibuka.
“Silakan masuk. Ini ruang tamu, itu kulkas, penghuninya pegawai kami, dan ini surat keputusannya.”
Selesai. Tidak perlu adegan tegang seperti menggerebek markas perkumpulan rahasia.
Pihak Lapas kemudian menjelaskan bahwa bangunan tersebut memang rumah dinas jabatan. Baiklah, penjelasan itu kita simpan sebagai bahan pemeriksaan. Masalahnya, dua hari kemudian, ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan datang, sejumlah fasilitas sudah tidak tampak.
Masyarakat pun mendapat ujian logika yang lebih sulit daripada ujian masuk perguruan tinggi.
Kemungkinan pertama, Ombudsman keliru. Kameranya terlalu imajinatif sehingga mampu memotret sofa, kulkas, AC, meja makan, pakaian, dan sepatu gaib. Jika demikian,
Ombudsman dapat dituduh menyebarkan berita bohong. Namun, mungkinkah kamera lembaga negara mengalami halusinasi?
Kemungkinan kedua, barang-barang itu memang ada, lalu segera dipindahkan. Pertanyaannya: siapa yang memindahkan, atas perintah siapa, dibawa ke mana, dan mengapa begitu tergesa-gesa?
Kemungkinan ketiga, semuanya milik penghuni rumah dinas. Tetapi mengapa rumah itu dikosongkan hanya dalam dua hari? Apakah seluruh penghuninya dimutasi serentak? Atau furniturnya menerima surat tugas ke tempat lain?
Penjelasan mengenai AC lebih mengagumkan lagi. Ketika ditanya mengapa dilepas, petugas menjawab: rusak. AC itu benar-benar memiliki kepekaan birokratis. Bertahun-tahun sehat, tetapi menjelang kedatangan menteri mendadak sakit.
Menteri berjanji mendalami fungsi rumah, kepemilikan fasilitas, dan perubahan antara dokumentasi Ombudsman dengan keadaan terakhir. Ini penting, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar sofa, kulkas, atau AC, melainkan kewibawaan hukum.
Lapas jangan sampai menyerupai hotel dengan pilihan paket:
- Ekonomi: kasur dan kipas angin.
- Bisnis: televisi, kulkas, dan dapur.
- Eksekutif: rumah pribadi, tempat kebugaran, serta latihan golf.
- Sultan: petugas ikut menghalangi pemeriksa.
Jika fasilitas khusus itu ternyata digunakan warga binaan tertentu, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Penjara bukan pusat layanan berjenjang berdasarkan isi rekening. Kesalahan yang sama seharusnya menerima pembinaan yang sama. Jangan sampai keadilan hanya galak kepada penghuni kamar sempit, tetapi mendadak sopan ketika bertemu kulkas dua pintu dan sofa empuk.
Hukum tidak boleh mempunyai kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Vonis hakim juga tidak mencantumkan bonus sofa, minibar, atau simulator golf.
Biarlah investigasi memastikan siapa penghuni rumah itu dan mengapa isinya berubah dalam dua hari. Masyarakat jangan dipaksa memilih: Ombudsman memotret benda gaib, atau rumah dinas mampu mengosongkan dirinya sendiri.
Di negeri yang sehat, fakta tidak boleh ikut dipindahkan bersama sofa. Kebenaran pun tidak boleh dicopot seperti AC karena dikabarkan rusak. Kalau begitu kelak hanya tersisa papan pengumuman:
“Lapas ditutup sementara. Petugas sedang konsentrasi mengejar buronan: kulkas dua pintu, sofa empuk, dan seperangkat simulator golf.”
Penulis: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 – 2015.
