Dunia pendidikan tinggi kembali memperoleh bahan kuliah baru. Kali ini bukan tentang kecerdasan buatan, transformasi digital, atau cara meningkatkan peringkat universitas di tingkat dunia, melainkan tentang sebuah cabang ilmu yang belum tercantum dalam kurikulum: Operasi Tangkap Tangan atau disingkat OTT. Bobotnya tiga SKS: Suap, Korupsi, dan Setoran.
Perkuliahannya tidak diselenggarakan di ruang kelas, melainkan di restoran, kamar hotel, dan ruangan tertentu yang gordennya selalu tertutup meskipun matahari sedang tidak punya urusan apa-apa.
Studi kasusnya adalah tentang Rektor yang tertangkap OTT tersebut.
Sebagaimana diketahui, rektor adalah pemimpin tertinggi sebuah universitas. Ia biasanya berdiri di podium saat wisuda, mengenakan toga kebesaran, lalu menyampaikan pidato tentang integritas, moralitas, dan masa depan bangsa. Pidatonya sangat mengharukan. Para orang tua mahasiswa meneteskan air mata. Para wisudawan menundukkan kepala. Para profesor bertepuk tangan. Bahkan mikrofon pun bergetar mendengar kata kejujuran diucapkan dengan suara penuh wibawa.
Tidak seorang pun menduga bahwa seusai pidato, kata integritas itu dilipat rapi, dimasukkan ke dalam map, lalu disimpan di lemari bersama dokumen akreditasi. Sampai suatu hari, beberapa petugas datang membawa surat tugas dan pertanyaan sederhana: “Uang ini milik siapa?” Pertanyaan itu rupanya jauh lebih sulit daripada ujian doktor.
Sang rektor terdiam. Ia pernah menjelaskan epistemologi selama tiga jam tanpa melihat catatan. Ia mampu membedakan ontologi, aksiologi, dan metodologi sambil memejamkan mata. Ia hafal visi universitas sampai tahun 2045. Namun, di hadapan sebuah koper berisi uang, kemampuan akademiknya mendadak mengalami penurunan akreditasi.
Kabar penangkapan itu segera mengguncang kampus. Senat universitas mengadakan rapat darurat. Para dekan hadir dengan wajah prihatin. Para guru besar duduk sambil mengelus dagu, seakan-akan korupsi merupakan fenomena alam yang datang tiba-tiba seperti gempa bumi.
Seorang pejabat kampus berkata, “Kita harus menjunjung asas praduga tak bersalah.” Yang lain menyahut, “Betul. Apalagi beliau selalu mengajarkan antikorupsi.”
Bagian hubungan masyarakat segera bekerja. Mereka menyusun pernyataan resmi dengan bahasa yang sangat akademis:
“Peristiwa tersebut merupakan persoalan personal yang tidak berkaitan dengan institusi.”
Pernyataan itu dibacakan di depan lambang universitas.
Memang aneh. Ketika rektor menerima penghargaan, prestasinya disebut prestasi universitas. Ketika rektor tertangkap, kesalahannya mendadak menjadi urusan pribadi. Artinya, universitas hanya bertanggung jawab atas bunga, sedangkan ulat di dalam batang pohon dipersilakan mengurus pengacara sendiri.
Di kantin kampus, para mahasiswa berdiskusi. Mereka tidak sedang membicarakan teori Durkheim, Weber, atau Foucault. Mereka membicarakan tarif masuk mahasiswa di luar ketentuan.
Seorang mahasiswa lama bertanya, “Kalau menyontek saat ujian disebut pelanggaran akademik, mengambil uang ratusan juta disebut apa?”
Temannya menjawab, “Tergantung siapa yang melakukannya. Kalau mahasiswa, namanya kecurangan. Kalau pejabat, namanya kekhilafan.”
Mahasiswa lain mengusulkan agar kasus tersebut dijadikan program kajian lintas ilmu. Mahasiswa hukum dapat mempelajari pasal-pasal pidana. Mahasiswa ekonomi menghitung kerugian negara. Mahasiswa psikologi meneliti mengapa orang bergaji besar masih merasa kekurangan. Sementara mahasiswa filsafat diberi tugas menjawab pertanyaan paling sulit:
Jika seorang rektor tertangkap tangan, apakah tangannya masih dapat dipakai menandatangani ijazah moral?
Kasus OTT rektor sesungguhnya bukan sekadar kisah seseorang menerima uang. Ia adalah ironi ketika kampus sibuk mengejar peringkat dunia, tetapi lupa memeriksa peringkat nuraninya sendiri.
Penulis: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 – 2015.
