Civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) yang terdiri dari dosen, gurubesar dan mahasiswa berkumpul di Balairung UGM (31/1/2024). Mereka menyatakan sikap atas situasi yang berkembang yang tampaknya makin memprihatinkan akhir-akhir ini menghadapi peristiwa demokrasi 2024.
Sorotan itu khususnya diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai alumni UGM yang dalam menjalankan pemerintahan dianggap telah keluar dari jalur. Dalam hal ini para civitas UGM dan guru besar universitas tertua ini mengeluarkan petisi yang diberi judul Petisi Bulaksumur.
Petisi tersebut langsung dibacakan oleh Guru Besar UGM Profesor Koentjoro didampingi para guru besar lainnya. Di tengah pembacaan petisi tersebut Prof. Koentjoro sempat menyanyikan himne UGM dan diikuti dosen dan guru besar lainnya. Dalam himne itu terkandung janji alumni setelah selesai menamatkan pendidikan.
” Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara…”
Koentjoro mengungkapkan, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gajah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gajah Mada (UGM). Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ujarnya.
Menurut Koentjoro, Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Koentjoro mengingatkan Presiden Joko Widodo janjinya sebagai alumni UGM, yaitu ” Bagi kami almamater berjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara”.
Namun, lanjut Koentjoro, alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Joko Widodo justeru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.
“Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gajah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermanfaat,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Pusat Studi Pancasila UGM yang juga inisiator Petisi Bulaksumur, Agus Wahyudi menyatakan, pernyataan yang disampaikan di Balairung merupakan hasil dialog dengan profesor, dosen dan mahasiswa.
Menurut Agus, sivitas akademika berbicara dalam tataran keluarga, yang kita omongin juga keluarga sendiri. Kami mengingatkan dengan bahasa cinta, seperti ngomong dengan keluarga bahwa kamu perlu membaca suara rakyat.
“Denyut nadi suara publik itu apa. Idenya seperti itu. Bagaimana kebebasan berbicara adalah hak setiap warga. Kami warga UGM menyampaikan pesan ini,” terangnya.
Menjawab pertanyaan apakah petisi akan disampaikan kepada presiden, Agus mengatakan, sementara biar saja Jokowi membaca melalui media.
“Kami akan menyampaikan, tapi bisa saja beliau membaca dulu dari media. Hanya, kami ingin menegaskan bahwa catatan ini adalah akumulasi tentang kemunduran demokrasi di negara kita”.
“Hanya kami tidak akan mengambil jalan pemaksulan. Apa yang dilakukan presiden , kita tahu bermain politik, tapi melanggar batas-batas demokrasi. Pemilu sudah dekat, biar publik akan menilai,” tutupnya.
