Kolom Asvi Warman Adam: Supersemar dan Alibi Soeharto

Masalah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang membuat heboh belakangan ini bukan sekadar kontroversi tentang keberadaan naskah aslinya, tetapi juga menyangkut legitimasi berdirinya Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Jika benar pengakuan bekas anggota Tjakrabirawa, Soekardjo Wilardjito, bahwa Panggabean menodongkan pistolnya ke PresidenSoekarno, maka penugasan tersebut (baca: pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto) diberikan dalam keadaan terpaksa. Dan, pada gilirannya yang menduga bahwa pada Maret 1966 itu telah terjadi semacam kudeta.

Kesaksian Soekardjo tersebut didukung oleh Kaswadi dan Serka (Purn.) Rian Ismail yang kini bermukim di Klaten, Jawa Tengah. Mereka melihat bahwa tamu yang datang ke istana Bogor berjumlah empat orang. Bukan tiga orang seperti diketahui selama ini. Bahkan, Kaswadi seperti dituturkannya kepada LBH Yogyakarta, mengakui bahwa, “pada waktu itu, 11 Maret 1966, saya melihat Panggabean ada di Istana Bogor. Saat itu sekitar pukul 01.00 dini hari. Panggabean datang mengendarai jip dan berpakaian dinas militer. Ia kemudian berjalan masuk menuju Istana Bogor.” Kesaksian tersebut perlu dipertegas, kejadiannya tanggal 11 Maret atau 12 Maet 1966 (karena sudah masuk pukul 01.00 pagi).

Jabatan Mayjen Maraden Panggabean pada waktu itu, seperti ditulis Moerdiono dalam buku Di antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun, adalah ketua Tim Umum yang dibentuk oleh Soeharto. Letnan Satu Infanteri Moerdiono menjadi sekretaris Tim Politik yang diketuai oleh Mayjen Basuki Rachmat, dan Mayjen Ashari menjadi ketua Tim Ekonomi.

Pada 4 September 1998 Jendral M. Yusuf mengatakan bahwa yang menemui Soekarno pada 11 Maret 1966 hanya tiga Jenderal, dan mereka di sana hanya sampai pukul 20.30 WIB. Tidak ditanyakan wartawan, berapa lama ketiga jenderal itu di dalam Istana Bogor, dan apa saja yang mereka bicarakan dengan Presiden Soekarno. Kalau betul mereka baru pulang pukul 20.30, itu memperlihatkan bahwa pembicaraan dengan Soekarno berjalan alot.

Yang perlu dipertanyakan, adakah perwira tinggi lain yang datang ke Istana Bogor sebelum atau sesudah pertemuan tiga jenderal tersebut. Bahkan, menanggapi bantahan dari M. Yusuf, Soekardjo Wilardjito, yang tetap pada pengakuannya semula, bersedia melakukan sumpah pocong di pengadilan.

Menurut Sudharmono, dalam buku yang sama, ia menerima telepon dari Mayjen Sutjipto, ketua G-5 KOTI, pada 11 Maret 1966 sekitar pukul 22.00 WIB. Sutjipto meminta agar konsep pembubaran PKI harus disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan ini atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Soeharto. Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 01.00 WIB, 12 Maret 1966, datanglah Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) Brigjen Budiono membawa dokumen yang kemudian dikenal dengan Supersemar. Menurut Sudharmono, surat perintah tersebut “diperbanyak (difotokopi) di kantir kami.” Kurang jelas apakah pada waktu itu sudah ada mesin fotokopi di Jakarta.

Dalam kasus Supersemar ini mencuat dua hal: proses perolehan teks tersebut dan tentang keberadaan naskah aslinya. Jika surat perintah itu didapat dengan cara wajar, tentu tidak ada alasan untuk menyembunyikan naskah aslinya. Hilangnya surat perintah yang asli

Justru mengundang tanda tanya tentang prosedur pemberian surat tugas, bahkan ada yang mempertanyakan apakah surat itu sebetulnya pernah ada atau hanya surat perintah “aspal” alias asli tapi palsu.

Selain dari saksi prajurit yang ada di Istana Bogor saat itu, juga perlu diminta keterangan beberapa jenderal mulai dari Moerdiono, Sudharmono, Panggabean, M. Jusuf sampai kepada Soeharto. Soeharto adalah tokoh yang sangat banyak menyimpan rahasia dan misteri. Kelihaiannya adalah kemampuan dia membuat alibi dan ini sudah terlihat dalam sejarah Orde Baru. Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet pada 10 Maret 1966 dengan alasan sakit, padahal anak buahnya mengantarkan segala sesuatu ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim No. 98, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, dalam kasus Gerakan 30 September 1965, ia juga seolah-olah tidak mengetahui perkembangan terakhir. Padahal, kalau membaca pengakuan Kolonel Latief, kita patut mencurigai Soeharto. Dan, yang terakhir, dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ia tidak berada di Jakarta ketika malapetaka itu terjadi. Padahal, kunjungannya ke Kairo tidaklah begitu penting dari segi kepentingan Indonesia, apalagi mengingat kondisi nasional waktu itu. Berdasarka pengalaman sejarah, Soeharto sangat hebat dalam membuat alibi.

Adapun yang mendesak dikerjakan sekarang adalah. membentuk tim pencari fakta Supersemar yang terdiri atas ahli sejarah, ahli hukum, dan wakil rakyat. Tugasnya dua. Pertama, membuat klarifikasi tentang proses keluarnya Supersemar dengan memeriksa saksi-saksi dari prajurit Sampai kepada Jenderal Soeharto. Kedua, berusaha menemukan naskah asli Supersemar bila benar-benar surat itu ada.

Menurut KH Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, yang menyimpan naskah asli Supersemar adalah Masagung (almarhum). Bila ini benar, kenapa surat tersebut sampai jatuh ke tangan tokoh yang dekat dengan Bung Karno? Yusuf Hasyim diberi salinan dua naskah Supersemar: yang satu berjumlah dua halaman, dan yang satu lagi satu halaman. Naskah itu konon disimpan di sebuah bank di luar negeri, diperkirakan di Singapura. Demi kejelasan sejarah, kasus ini harus diusut tuntas!