Setiap lima tahun sekali, negeri berpesta pemilihan umum. Presiden, gubernur, bupati, wali kota diganti. Setelah itu, rakyat pulang sambil membawa harapan yang dibungkus kata semoga.
Lima tahun kemudian, republik tetap saja batuk-batuk. Korupsi tetap tumbuh, jalan berlubang masih menganga seperti mulut yang lupa ditutup, harga kebutuhan pokok naik melalui tangga darurat, sedangkan pendapatan rakyat tertahan di lantai dasar karena liftnya sedang diperbaiki sejak Orde Lama.
Rakyat marah. “Ganti pemimpinnya!” Pemimpin diganti lagi. Foto di kantor-kantor diturunkan, lalu digantikan foto baru dengan senyum yang hampir sama. Jasnya berbeda, warna partainya berbeda, tapi pidatonya tetap serupa: demi rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat. Rakyat bertepuk tangan, terutama yang sudah menerima amplop.
Mungkin selama ini kita keliru mendiagnosis penyakit republik. Kita terlalu sibuk mengganti sopir, padahal penumpangnya (baca : rakyatnya) tetap sama. Karena itu, barangkali yang harus diganti bukan pemimpinnya, tapi rakyatnya.
Tentu saja bukan mengganti rakyat Indonesia dengan rakyat dari negara lain. Tidak perlu mengimpor rakyat dari Jepang, Finlandia, atau Selandia Baru. Ongkos angkutnya mahal dan mereka belum tentu tahan makan janji setiap hari. Yang harus diganti adalah isi kepala rakyatnya.
Kepala lama harus ditukarkan dengan kepala baru yang tidak mudah mengangguk ketika disodori uang lima puluh ribu rupiah. Hati lama bisa diserahkan kepada panitia pemilu untuk didaur ulang menjadi hati yang tidak menjual suara demi dua kilogram beras, sebotol minyak goreng, dan selembar kaus bergambar calon yang kelak alan lupa siapa yang memilihnya.
Di pasar demokrasi, suara rakyat memang suara Tuhan. Sayangnya, menjelang pemilu, suara Tuhan itu sering ditawar seperti cabai.
Kalau ada perubahan biasanya datang membawa koper. Calon yang telah menghabiskan miliaran rupiah untuk membeli suara, tentu tidak masuk gedung kekuasaan sebagai pertapa. Ia masuk sambil membawa kalkulator. Setiap kebijakan dihitung, setiap proyek ditimbang, setiap tanda tangan diberi harga. Demokrasi akhirnya menyerupai pasar malam: lampunya berwarna-warni, musiknya keras, tetapi dompet harus dijaga.
Lalu rakyat kecewa. “Kok korupsi?”
Pertanyaan itu terdengar polos, seperti seseorang yang menanam benih cabai lalu terkejut ketika yang tumbuh ternyata cabai.
Kita ingin memperoleh pemimpin bersih dari proses yang kotor. Kita meminta pejabat jujur, tetapi memilih berdasarkan uang tunai. Kita membenci suap selama bukan kita yang menerimanya.
Di republik ini, moralitas kadang mempunyai tombol. Tombol itu dinyalakan ketika melihat kesalahan orang lain dan dimatikan saat kepentingan sendiri sedang bekerja.
Ketika jutaan “kecil” berkumpul, ia menjelma menjadi raksasa yang duduk di kursi kekuasaan. Raksasa itu kemudian kita maki, padahal wajahnya merupakan gabungan dari wajah kita sendiri.
Republik hanyalah cermin besar. Kita berdiri di depannya sambil marah karena bayangannya buruk. Lalu kita mengganti bingkai, mengecat dinding, memasang lampu baru, bahkan mengganti penjaga cermin. Tetapi wajah yang bercermin tidak pernah dibasuh.
Setiap lima tahun kita mengganti pemimpin seperti mengganti taplak meja, sementara rayap di bawah meja dibiarkan berpesta. Sesudah taplak baru dipasang, kita berfoto, mengunggahnya ke media sosial, lalu menulis: Indonesia Baru.
Rayap-rayap membaca tulisan itu dan tertawa sampai giginya rontok.
Maka, yang harus diganti memang rakyatnya. Rakyat penjual suara harus diganti menjadi warga yang menjaga martabatnya. Rakyat yang hanya pandai menuntut harus diganti menjadi warga yang juga bersedia bertanggung jawab. Rakyat yang memaklumi kecurangan kecil harus diganti menjadi warga yang berani mengatakan tidak, bahkan ketika kecurangan itu menguntungkan dirinya sendiri.
Pergantian itu tidak memerlukan revolusi berdarah. Cukup revolusi di dalam kepala, meskipun barangkali justru itulah revolusi yang paling sulit. Tidak ada panggung, tidak ada pawai, tidak ada spanduk. Musuhnya pun tidak berdiri di istana. Ia tinggal sangat dekat: di dalam kebiasaan, di balik dompet, di ujung telunjuk, dan sesekali muncul ketika amplop disodorkan. Selama rakyat masih mudah dibeli, pemimpin akan terus datang menghitung harga. Selama kita hanya sibuk mengganti orang yang duduk di kursi tanpa mengganti cara kita memilih, mengawasi, serta memperlakukan kekuasaan, republik akan tetap begini: pemimpinnya silih berganti, pidatonya berganti, slogannya berganti, warna kaosnya berganti—tetapi penyakitnya terus menjabat.
Mungkin pada pemilu berikutnya kita tidak perlu hanya bertanya, “Siapa yang pantas menjadi pemimpin?” Ada pertanyaan yang lebih sunyi tapi lebih mengernyitkan:
“Sudah pantaskah kita menjadi rakyat?”
Penulis: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, akademisi dan budayawan, pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, periode 2007 – 2015.
