Persoalan dugaan kecurangan pemilu makin bergulir keras. Kini permasalahannya bakal digiring ke DPR untuk dilakukan hak angket oleh paslon 03 Ganjar-Mahfud.
Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo, capres nomor urut 03, hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai hal ini penting dilakukan karena dugaan kecurangan itu melibatkan banyak lembaga negara.
Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, wakil rakyat perlu memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan pemilu. Selain itu, dia meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai penyelenggara pemilu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, kecurangan pemilu 2024 yang nampak telanjang ini tidak bisa didiamkan begitu saja oleh DPR.
“Pemanggilan terhadap para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban merupakan fungsi kontrol DPR. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin panitia khusus (pansus) , minimal DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegasnya.
Namun Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 03 tidak bisa bergerak sendiri untuk mengajukan hak angket. Diperlukan dukungan dari fraksi lain untuk memenuhisyarat dukungan 50 persen lebih anggota DPR. Dalam hal ini ia bermaksud mengajak paslon nomor urut 01 untuk bersama mengajukan hak angket.
“Makanya, kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” terangnya.
Ia pun menjelaskan, usulan menggulirkan hak angket ini sudah dibicarakan dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.
Usul mengajukan hak angket oleh kubu 03 ditanggapi positif oleh paslon nomor urut 01, dan menyatakan siap bekerjasaama. “Kami melihat ini inisiatif yang baik dari Pak Ganjar. Kami yakin Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB siap bersama-sama, apalagi PDI Perjuangan merupakan fraksi terbesar,” ujar capres nomor urut 01 Anies Baswedan.
Bukan hanya itu, Anies menyatakan, juga siap dengan data-data yang dibutuhkan. “ Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses di DPR bisa berjalan,” ucapnya.
Sementara itu Ganjar Pranowo mengemukakan alternatif lain andai DPR tidak siap dengan hak angket, yaitu mengajukan hak interpelasi. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” imbuhnya.
Hak angket memang berbeda dengan hak interpelasi. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategisdan penting serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak angket bisa terlaksana bila diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
Sedangkan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat ,berbangsa, dan bernegara. Syarat interpelasi diusulkan minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi serta menyertakan sejumlah dokumen.
Jika PDIP dan paslon nomor urut 02 kompak mengajukan hak angket ataupun hak interpelasi jumlah anggotanya mencapai 314 orang, sementara Koalisi Indonesia Maju 261 orang, kemungkinan hak angket dan interpelasi ini bisa diterima. Hanya, menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, pengajuan hak angket ini tidak mudah. Apalagi sampai saat ini pernyataan tegas mendukung hak angket baru dari capres 01 Anies Baswedan.
“ Sementara dari ketua-ketua partai belum ada pernyataan yang tegas, sinyal lampu hijau baru dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara dari ketua umum partai yang lain belum ada. Malah kemarin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi menimbulkan penafsiran yang macam-macam. Tapi, kalau Nasdem mendukung dan juga PKS, dan PKB mendukung ini baru serius dan menarik,” paparnya dalam tayangan sebuah TV Swasta.
Hal yang hampir sama dikemukan pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam. Kalau paslon 01 dan 03 solid dan tidak ada elemen kekuatan lain yang memberedel maka besar kemungkinan akan terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit.
Menurutnya, pengajuan hak angket kepada DPR sesungguhnya merupakan mosi tidak percaya terhadap MK (Majelis Konstitusi) untuk menyelesaikan permasalah kecurangan pilpres.
Khairul Umam melihat, akumulasi kekuatan 01 dan 03 bisa lebih separuh kekuatan di parlemen. Kalau ini bisa dikonsolidasikan maka akan sangat baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah soliditas ini bisa dipertahankan, karena kemaren sudah ada unsur 01 yang bertemu dengan Presiden Jokowi, juga PPP yang ada di kubu 03 bisakahkonsisten bertahan. Atau kemungkinan merasa aman kalau pindah ke Koalisi Indonesia Maju atau 02.
“ Tetapi pada umumnya karakter partai-partai menengahseperti Nasdem,PKB, PPP cenderung tidak siap berhadapaan dengan kekuasaan, maka menggunakan kompromi dan negoisasi untuk mendekati partai pemenang,” pungkasnya.
Semua ini tentu masih perkiraan. Melihat keseriusan baik paslon 01 dan 03 mengumpulkan bahan-bahan kecurangan pemilu dan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang merupakan asapirasi yang harus diperjuangkan, kemungkinan pengajuan hak angket dan interpelasi ini besar kemungkinan akan terwujud. Apalagi mengingat paslon 03 PDIP memiliki motivasi yang besar untuk melakukannya, ditambah 01 yang juga paling banyak dirugikan. Kita tunggu saja!
