Seorang ulama Yaman abad ke- 18, Sayyid Abdullah Al-Haddad, pernah mencoba mengklasifikasi kurun sejarah manusia dalam dua kategori: zaman baik dan zaman buruk. Zaman baik ditandai dengan muncul dan ‘berkuasa’nya ‘orang-orang baik’ dalam hampir segenap lini dan level kehidupan. Sementara zaman buruk, tentu saja, sebaliknya.
Dalam perspektif tradisional, hanya kehadiran ‘orang-orang baik’ -yang diandaikan selalu menyebar ‘kebaikan’- inilah yang dianggap mampu menjadi benteng untuk menolak atau -paling tidak- menjinakkan bencana yang potensial muncul dari wilayah sosial maupun natural.
Bagi kita, mungkin mudah untuk menerima bahwa secara sosial-budaya-ekonomi-politik; kehadiran ‘orang-orang baik’ mestinya akan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang juga baik, sehingga mampu menjaga kohesifitas masyarakat, dan dengan demikian otomatis mencegah bencana sosial. Tapi mungkin sulit bagi kita membayangkan mereka juga mampu ‘menjinakkan’ bencana yang muncul dari alam.
Tentu saja kita tak akan sempat menertawakan pendapat ini bila saja kita sedikit mengikuti perkembangan mutakhir yang terjadi dalam ilmu fisika. Lewat apa yang semula dikenal sebagai fisika kuantum, kita bisa memahami bahwa ada interaksi langsung yang bersifat saling mempengaruhi antara manusia dengan alam semesta.
Baru dari satu sisi saja, yakni sisi fisik, kita sudah bisa melihat keniscayaan pengaruh manusia terhadap struktur alam semesta. Belum lagi bila kita melihatnya dari sisi metafisika, sisi ruhani. Di sisi ini, interaksi-interaksi yang bersifat sangat lembut — sehingga cukup sulit dilacak jejaknya– pasti juga berlangsung dengan intensif.
Lebih jauh, kalau kita melacak ke pemikiran para sufi, kita akan menemukan bahwa konsep kewalian yang mereka kembangkan juga secara langsung berkaitan dengan topik ini. Bagi para sufi, konsep kewalian bukan cuma bersifat vertikal, berkait dengan kedekatan dengan Allah saja; tapi sekaligus memiliki sisi fungsional dalam tataran horisontalnya.
Sekilas saja, kita bisa segera menangkap kegandaan makna tersebut lewat istilah-istilah yang dipakai. Istilah wali atau aulia sangat berhubungan dengan istilah wilayah, karena muncul dari akar kata yang sama. Dari sini saja, kita bisa menduga bahwa istilah kewalian secara langsung berhubungan dengan kewilayahan yang -hampir bisa dipastikan- bersifat fungsional.
Bagi para sufi, tiap wilayah selalu ditopang oleh seorang wali. Kehadiran seorang wali, secara langsung juga dihubungkan dengan fungsi ‘penyelamatan’. Dalam kepercayaan mereka, keberadaan seorang wali di satu wilayah, akan membuat wilayah tersebut aman dari ancaman bencana alam maupun wabah penyakit yang potensial muncul.
Atau, agar kita memperoleh sedikit perspektif terhadap apa yang dimaksud oleh para sufi tersebut, kita bisa mengambil perumpaan (yang pasti tidak terlalu tepat) magnet dan medan magnet. Dengan perumpaan ini, kita bisa mengandaikan para wali adalah magnet yang secara teratur selalu memancarkan energinya ke segenap wilayahnya.
Keteraturan komposisi unsur-unsur pembentuk magnet, membuat apapun yang berada di medannya terdorong untuk ikut teratur. Hal yang sama mestinya juga bisa diandaikan bagi mereka yang berada di wilayah medan magnet seorang wali.
Kecuali itu, magnet juga selalu menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan dirinya, sehingga unsur-unsur ini tidak bisa masuk ke wilayah yang menjadi medan pancarannya. Dari sini (meski, sekali lagi, perumpaan ini terlalu kasar dan tidak bisa secara tepat menggambarkan situasinya), kita bisa memperoleh gambaran tentang peran wali dalam menopang kehidupan, sekaligus menolak bencana bagi wilayahnya.
Dengan latar belakang semacam ini, tak mengherankan bila dalam simbolisme tradisional, kehadiran seorang wali disejajarkan dengan gunung. Gunung adalah pasak bagi bumi, sama seperti wali adalah pasak bagi wilayahnya. Dalam simbolisme ini, mimpi melihat meletusnya gunung lantas bisa dibaca sebagai kabar tentang wafatnya seorang wali di sekitar gunung tersebut.
Dan wafatnya seorang wali, bila proposisi para sufi kita terima, akan segera diikuti dengan pecahnya kohesifitas sosial yang sebelumnya terbentuk di wilayahnya. Kekacauan, keguncangan, potensial muncul; sementara kekebalan terhadap bencana sudah pasti tak lagi dimiliki.
Harus dicatat juga, menurut para sufi, wafatnya seorang wali biasanya akan segera disusul dengan hadirnya wali baru sebagai pengganti, sehingga kohesifitas sosial tetap terjaga dan bencana terjauhkan. Tapi, kalau Allah menghendaki yang lain, sebagai hukuman bagi suatu kaum misalnya, maka bisa jadi wali pengganti tak dihadirkan.
Yang menarik, bila sekali lagi kita menengok khasanah tradisi, situasi semacam inilah yang dalam simbolisme disebut gempa. Tanah adalah simbol penopang kehidupan, dan gempa artinya guncangnya nilai dan tatanan penopang kehidupan suatu masyarakat.
Simbol-simbol ini yang akan menjadi lebih jelas bila kita menengok pengaruh pemikiran sufi tentang wali dalam membentuk gagasan kepemimpinan. Bagi sebagian (terbesar mungkin) komunitas muslim, seorang raja atau seorang pemimpin, memang diharapkan memiliki kualitas-kualitas kewalian.
Artinya, seorang raja bukan saja dituntut punya kecakapan secara sosial-politik-ekonomi-budaya; tapi sekaligus punya kemampuan ruhani yang memadai untuk menjadi pasak penopang kohesifitas sosial di wilayahnya. Tanpa memiliki kualitas ini, fungsinya akan dianggap sekedar simbolik dan administratif belaka.
Nah, bila simbolisme ini kita terima, maka meletusnya gunung bisa dibaca sebagai matinya fungsi kewalian seorang pemimpin. Dan ini akan diikuti dengan munculnya kegoncangan sosial, karena pasak penopangnya hilang. Atau, bagi mereka yang lebih awas membaca gejala, bisa juga dibaca secara terbalik: apa yang secara lahiriah tampak sebagai keguncangan sosial, pada dasarnya muncul karena pasaknya telah dicabut.
Tapi, nanti dulu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pihak-pihak inilah yang lantas pantas dituding sebagai sumber bencana. Kerangka berpikir simbolis sudah pasti tidak beroperasi secara simplistik semacam ini.
Agar tak terjebak pada penyimpulan yang keliru dan bisa bersikap moderat, ada baiknya kalau kita pinjam saja ungkapan Ronggowarsito dalam syair terkenalnya Serat Kalatidha. Di dalam syair ini dia memang berbicara tentang kalabendu, zaman bencana. Menurut Ronggowarsito, meski dipimpin raja yang adil dan menteri yang bijak, kalabendu tak bisa dihentikan.
Di sini ia tampaknya mencoba memberi penjelasan terhadap masalah di atas dari sisi yang berbeda. Ia mencoba memilah figur pemimpin dengan lembaga kepemimpinan. Baginya, lembaga kepemimpinan itu sendiri yang sedang bermasalah dan kehilangan fungsi kewaliannya.
Bila ungkapan Ronggowarsito kita letakkan dalam setting sosial di masanya, apa yang dia maksud dengan hilangnya fungsi kewalian dalam lembaga kepemimpinan akan segera menjadi jelas. Di masanya, transisi hebat sedang mengguncang budaya Jawa. Raja-raja sukarela diamputasi kekuasaannya, dan sedikit demi sedikit lembaga kerajaan tunduk untuk diposisikan sekedar sebagai kepanjangan tangan penjajah.
Lembaga kepemimpinan semacam inilah yang kemudian dianggap telah kehilangan fungsi kewaliannya. Ia tidak mampu lagi menjadi ‘magnet’ yang menopang dan menjaga wilayah, karena kemandiriannya sendiri telah terlucuti.
Karena itu (sekali lagi, kalau kita mau memakai perspektif simbolisme tradisional), bencana ‘kepemimpinan’ semacam ini tidak bisa di tolak dengan ritual-ritual tolak bala ‘konvensional’, atau paket-paket kebijakan ‘analgesik’; tapi ia hanya bisa ditolak apabila lembaga kepemimpinan yang ada mau melakukan perubahan mendasar pada sikap dan perilakunya. Setidaknya dengan kembali mengintegrasikan fungsi ‘pasak bumi’ mereka sebagai ‘gunung’. Karena, tanpa fungsi ini, kehadiran mereka sebagai ‘gunung’ cuma sekedar menjadi aksesori yang tak lagi mampu mencegah ‘gempa’. Hanya menjadi ‘citra’ gunung dan bukan sebenar-benar gunung.
