Konflik di tubuh organisasi Nahdhiyin tampaknya belum menunjukkan tanda mereda. Sejak Syuriyah memberhentikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada 26 November 2025 lalu polemik muncul mengenai keabsahan pencopotan tersebut. Syuriyah dalam keputusannya bahkan mengatakan bahwa Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, atau hal lain yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU. Demikian juga Gus Yahya tidak punya hak dan wewenang untuk bertindak atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Sementara itu Gus Yahya menolak dengan keras putusan Syuriyah. Menurutnya, rapat Pengurus Harian Syuriyah tidak punya legitimasi untuk memaksulkan Ketua Umum PBNU. Ia menyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBNU rapat harian syuriyah tidak berwenang memecat Ketua Umum PBNU. Ia menambahkan, jangankan memecat ketua umum, memberhentikan wakil sekretaris jenderal atau ketua lembaga saja, rapat Syuriyah pun tidak bisa. Perubahan hanya bisa dilakukan melalui muktamar.
Konflik di tubuh NU ini kemudian memunculkan beberapa upaya yang tampaknya untuk menggalang dukungan dan kekuatan. Gus Yahya mengadakan pertemuan dengan para pengurus wilayah NU di Hotel Navator, Surabaya (22/11/2025) . Pertemuan ini diadakan 2 hari setelah keluarnya risalah rapat yang meminta Gus Yahya mundur sebagai Ketum PBNU (20/11/2025). Kemudian sehari setelah pertemuan di Surabaya dengan pengurus wilayah NU, pada 23 November 2025, kembali PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, mengundang silaturahim 50 orang kiyai dari berbagai daerah, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, yang juga dihadiri Gus Yahya, memutuskan bahwa kepengurusan PBNU di bawah Gus Yahya harus tuntas satu preriode, alias sampai tahun depan.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori.
Namun, tampaknya pertemuan tokoh-tokoh sepuh NU di atas tidak berpengaruh karena pada 26 November 2025 keluarlah putusan syuriyah yang memutuskan Ketua Umum PBNU Gus Yahya diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. Masalah ini kemudian muncul beberapa pencopotan jabatan dilakukan oleh syuriyah maupun pengurus PBNU. Pada tanggal 22 November 2025 Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar mencopot Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk Urusan Internasional karena dugaan isu zionisme yang berkembang.
Sementara itu pada 28 November 2025 Ketua Umum PBNU Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal. Posisinya digantikan oleh Amin Said Husni. Gus Ipul dirotasi sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media. Rotasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, kinerja organisasi dan mengurai penyumbatan birokrasi. Seperti diketahui, Gus Ipul saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di kabinet Merah Putih. Selain Gus Ipul juga dicopot Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur atau Gus Gudfan. Posisinya digantikan oleh Sumantri Suwarno. Gufron dipindahkan menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan.
Pencopotan Gus Ipul dan Gufrron dilakukan pada 28 November 2025 yaitu 3 hari setelah keduanya bertemu atau sowan ke kediaman dua pengasuh Pesantren Lirboyo yaitu Kiyai Haji Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi (25/11/2025). Kunjungan dilakukian di tengah terjadinya konflik internal di tubuh NU.
Ke Mana Warga NU Memihak?
Di tengah kemelut para elit NU timbul pertanyaan bagaimanakah sikap warga NU. Apakah mereka mendukung kebijakan Syuriyah (Rais Aam PBNU) atau pengurus Tanfidziyah (Ketua Umum PBNU). Dalam hal ini menarik karena masyarakat Nahdliyin memiliki tradisi yang unik dalam sistem dan budaya kepemimpinan, baik hubungan warga dengan pemimpin, dalam relasi terhadap ulama, kiai pesantren maupun pemimpin formal seperti politisi. Menurut pengamat hukum dan keagamaan, Dr. Muhammad Luthfie Hakim, Syuriyah itu diisi kiyai sepuh, pemegang otoritas keagamaan. Sedangkan Tanfidziyah (Ketum PBNU) adalah pelaksana, organisator, manajer dan diplomat publik. Semdentara itu di pesantren, kiai (Syuriyah) adalah pemilik otoritas moral, sedangkan santri senior, mudir, ustadz (Tanfidziyah) adalah pelaksana. “Karena itu, secara kultural ada prefensi bahwa Syuriyah harus berada di atas Tanfidziyah,bukan sejajar apalagi di bawah. Ini “ rasa dasar” mayoritas warga nahdliyin,” jelasnya kepada Panjimasyarakat online.
Namun, tambah Luthfie Hakim, yang juga dosen hukum di beberapa perguruan tinggi ini, era modern ketika NU dipimpin almarhum Gus Dur, sapaan mantan Ketum PBNU Abdurrahman Wahid, melakukan perubahan dari kultural ke konstitusional. Sejak reformasi terjadi perubahan: AD/ART mensejajarkan legitimasi Syuriyah dan Tanfidziyah. Banyak keputusan strategis diserahkan ke forum kolektif, bukan lagi mutlak Syuriyah. “Namun di akar rumput, NU tetap dipahami sebagai “jamaah kiyai”, bukan organisasi modern semata. Orang NU akan tetap condong mempercayai Syuriyah saat terjadi konflik. Inilah sebabnya, walaupun AD/ART melarang Syuriyah memecat Ketua Umum PBNU, banyak warga NU secara rasa tetap mendukung jika Syuriyah melakukan tindakan korektif,” ungkap Luthfie Hakim, yang juga pengacara dan alumnus UGM ini.
Luthfie Hakim menjelaskan lebih jauh, ketika Ketua Umum dianggap “keterlaluan”, kultur NU otomatis memihak Syuriyah. Sebab, NU memegang prinsip siapa yang menjaga marwah , dialah yang didukung jamaah. “Jika Ketua Umum dianggap terlalu politis, terlalu dekat dengan kekuasaan, atau melakukan keputusan yang tidak takzim kepada ulama, maka jamaah akan spontan berpihak kepada Syuriyah tanpa menunggu AD/ART. Dalam logika warga NU, Syuriyah itu rumahnya ulama. Kalau ulama bicara , ya selesai. Struktur modern tidak mampu nmenghapus keyakinan tradisional ini ,” ungkapnya.
Luthfie Hakim melanjutkan, Syuriyah mempunyai moral authority lebih tinggi dari legal authority. Kuncinya, legal authority atau AD/ART artinya muktamar luar biasa yang bisa memecat Ketua Umum. Sedangkan moral authority, yaitu suara Syuriyah menentukan legitimasi sosial. Jika moral authority hilang, Ketua Umum bisa secara formal masih menjabat, tetapi secara sosial dianggap selesai. “ Dalam NU, moral authority lebih menentukan dari pada legal authority. Karena itu banyak orang merasa Syuriyah mestinya bisa memecat Ketua Umum, meski secara hukum organisasi tidak demikian,” imbuhnya.
Menurut Luthfie Hakim, ada trauma historis ketika Ketum terlalu kuat dianggap bahaya. Sejarah NU mencatat beberapa periode ketika Ketua Umum terlalu dominan, hubungan Ketum dan Syuriyah renggang, dan arah organisasi dianggap terlalu politis. “ Contoh era tertentu membuat banyak kiyai khawatir Ketum berubah menjadi “ presiden kecil” yang tidak lagi taat kepada ulama. Maka secara psikolgis, orang NU mendukung gagasan Syuriyah harus punya pedang untuk menertibkan Ketum. Meskipun AD/ART post Gus Dur mengambil pedang itu,” terang Luthfi Hakim.
Syuriyah itu mewakili stabilitas, Tanfidziyah mewakili dinamika kekuasaan. Dalam sosiologi NU, Syuriyah penjaga kemurnian, budaya, akhlak, dan khittah. Tanfidziyah navigasi politik, diplomasi, dan program. “Jika Ketua Umum melampaui batas , kultur NU otomatis bergerak untuk mengembalikan keseimbangan. Makanya bagi banyak kiyai, lebih baik Syuriyah punya kewenangan memecat, dari pada Ketua Umum terlalu bebas. Singkatnya, secara hukum tidak bisa, tapi secara kultur selalu diharapkan. Secara AD/ART Syuriyah tidak punya kewenangan memecat Ketua Umum. Secara kultur warga NU dan banyak kiyai menganggap mestinya Syuriyah bisa. Secara politik, legitimasi Ketua Umum runtuh jika kehilangan dukungan Syuriyah,” ujar Luthfie Hakim.
Bisakah dikatakan, bahwa konflik ini menandai berakhirnya kepemimpinan Gus Yahya?
