Ada satu ungkapan menarik dalam dunia ekonomi: There is no such thing as a free lunch. Tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Di balik sesuatu yang terlihat cuma-cuma, hampir selalu ada biaya, kepentingan, atau keuntungan yang sedang diperhitungkan. Ungkapan ini tampaknya relevan untuk membaca fenomena buzzer di Indonesia. Di tengah riuhnya percakapan media sosial, saling serang opini, dukungan mendadak, hingga pembelaan yang begitu militan terhadap tokoh tertentu, muncul pertanyaan sederhana: apakah semua suara itu benar-benar lahir dari keyakinan pribadi?
Media sosial awalnya dibayangkan sebagai ruang demokratis. Setiap orang memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, mengkritik kekuasaan, membela gagasan, dan ikut membentuk percakapan publik. Namun, perkembangan industri komunikasi digital menghadirkan kenyataan yang berbeda. Opini bukan lagi semata-mata hasil pemikiran, melainkan juga bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Perhatian publik dapat dibeli, percakapan dapat direkayasa, dan popularitas dapat dibangun melalui operasi komunikasi yang terorganisasi.
Di sinilah industri buzzer menemukan ruangnya. Mereka bekerja memproduksi, menyebarkan, memperkuat, atau mengarahkan pesan tertentu agar memperoleh perhatian luas. Dalam praktiknya, tidak semua buzzer bekerja dengan cara yang sama. Ada yang menjalankan promosi produk secara terbuka, ada pengelola akun media sosial, ada influencer yang dibayar untuk menyampaikan pesan, tetapi ada pula jaringan yang sengaja dibentuk untuk menggiring opini politik. Persoalannya bukan sekadar siapa yang dibayar, melainkan apakah publik mengetahui siapa yang membiayai pesan tersebut dan kepentingan apa yang sedang diperjuangkan.
Dari Ribuan hingga Ratusan Juta Rupiah
Besarnya uang yang beredar dalam industri ini cukup menarik untuk dicermati. Berbagai laporan dan estimasi mengenai tarif buzzer di Indonesia menyebutkan bahwa bayaran dapat dimulai dari ribuan rupiah per komentar, puluhan hingga ratusan ribu rupiah per unggahan, bahkan mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk akun besar atau kampanye tertentu. Angka tersebut bukan tarif resmi yang berlaku universal, tetapi memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh digital memiliki nilai ekonomi.
Pada tingkatan bawah, seseorang bisa dibayar untuk menulis komentar, menyebarkan unggahan, memberikan tanda suka, atau meramaikan percakapan. Pada tingkatan menengah, pekerjaan dapat berkembang menjadi pengelolaan puluhan hingga ratusan akun dengan pola distribusi konten tertentu. Sementara pada tingkatan atas, influencer, pemilik akun besar, dan tokoh berpengaruh dapat memperoleh bayaran jauh lebih tinggi karena memiliki akses terhadap perhatian jutaan pengguna.
Bahkan, terdapat laporan mengenai anggaran sekitar Rp150 juta per jam untuk mendorong suatu topik menjadi trending topic di platform X. Ada pula laporan mengenai tawaran hingga Rp150 juta untuk satu unggahan dalam kampanye tertentu. Angka-angka ini perlu dibaca sebagai laporan atau estimasi dari sumber masing-masing, bukan standar harga yang dapat digeneralisasi. Namun, satu hal menjadi jelas: perhatian publik telah menjadi aset ekonomi yang sangat berharga.
Jika perhatian bisa dibeli, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengendalikan pembelian tersebut? Siapa yang menentukan pesan apa yang harus disebarkan, siapa yang harus diserang, dan siapa yang harus dipuji? Dalam skala tertentu, aktivitas ini bukan lagi sekadar pekerjaan pemasaran digital. Ia dapat berubah menjadi instrumen pengendalian persepsi.
Ketika Popularitas Disulap Menjadi Kebenaran
Masalah terbesar muncul ketika strategi pemasaran digital dibawa ke wilayah politik tanpa transparansi. Sebuah narasi dapat terlihat seolah-olah didukung banyak orang, padahal sesungguhnya merupakan hasil koordinasi sejumlah akun. Komentar yang berulang menciptakan kesan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sama. Tagar yang terus bermunculan memberikan ilusi bahwa sebuah isu sedang menjadi perhatian seluruh negeri.
Padahal, ramai belum tentu benar. Banyak belum tentu mewakili mayoritas. Viral juga tidak otomatis membuktikan bahwa sebuah gagasan memiliki dasar yang kuat. Inilah jebakan psikologis dalam ruang digital: manusia cenderung menganggap sesuatu benar ketika melihat banyak orang membicarakannya. Fenomena ini berkaitan dengan social proof, yaitu kecenderungan seseorang menggunakan perilaku orang lain sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan.
Ketika mekanisme tersebut dimanfaatkan secara terencana, opini publik dapat mengalami distorsi. Kritik bisa dikubur oleh serangan komentar, kesalahan tokoh tertentu bisa dialihkan menjadi serangan terhadap pengkritiknya, dan persoalan substansial dapat tenggelam oleh keributan yang sengaja diciptakan. Publik akhirnya lebih sibuk memperdebatkan siapa yang harus dibela daripada memeriksa apakah sesuatu yang disampaikan memang benar.
Buzzer: Pekerjaan Digital atau Industri Manipulasi?
Kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan. Buzzer tidak otomatis berarti penyebar kebohongan. Promosi produk, kampanye sosial, penyebaran informasi, dan pemasaran digital merupakan aktivitas yang sah selama dilakukan secara transparan dan tidak melanggar hukum. Seseorang yang dibayar untuk memperkenalkan produk atau menyampaikan dukungan politik tidak serta-merta melakukan manipulasi.
Namun, persoalannya berubah ketika identitas pemberi dana disembunyikan, akun palsu digunakan untuk menciptakan dukungan semu, informasi yang belum terverifikasi disebarkan sebagai fakta, atau kritik dibalas melalui serangan terkoordinasi. Pada titik itu, aktivitas digital telah bergeser dari komunikasi menjadi manipulasi.
Ironisnya, pihak yang membiayai operasi semacam ini mungkin tidak perlu memenangkan perdebatan secara argumentatif. Mereka cukup memenangkan perhatian. Sebab, dalam ekonomi perhatian, siapa yang paling ramai belum tentu paling benar, tetapi sering kali dialah yang paling banyak terlihat. Dan sesuatu yang terus-menerus terlihat memiliki peluang lebih besar untuk dianggap penting, bahkan dipercaya.
Demokrasi Jangan Sampai Menjadi Pasar Persepsi
Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, kritik, dan pertukaran gagasan. Namun, demokrasi tidak akan sehat jika ruang publik dipenuhi suara artifisial yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan kenyataan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jujur, bukan keramaian yang direkayasa. Kita membutuhkan perdebatan yang berbasis argumen, bukan kompetisi siapa yang paling kuat membayar pasukan komentar.
Karena itu, transparansi menjadi sangat penting. Aktivitas promosi politik berbayar perlu dapat dikenali publik. Platform digital harus lebih serius menghadapi jaringan akun tidak autentik dan perilaku manipulatif yang terkoordinasi. Para pemesan jasa komunikasi politik juga harus bertanggung jawab atas pesan yang mereka biayai. Sementara masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak mudah menyimpulkan kebenaran hanya berdasarkan jumlah komentar atau popularitas sebuah tagar.
Pada akhirnya, persoalan buzzer bukan semata-mata tentang berapa besar bayaran yang diterima seseorang untuk menulis komentar atau mengunggah sebuah konten. Persoalan yang lebih besar adalah ketika uang mampu membeli keramaian, lalu keramaian itu digunakan untuk membeli kepercayaan masyarakat. Jika kondisi ini dibiarkan, ruang publik bukan lagi menjadi tempat pertarungan gagasan, melainkan panggung transaksi kepentingan.
“No Free Lunch” . Tidak ada makan siang gratis. Bahkan, di balik komentar yang tampak spontan, dukungan yang terlihat tulus, dan tagar yang mendadak viral, bisa saja terdapat kepentingan yang sedang bekerja. Karena itu, jangan hanya bertanya siapa yang sedang berbicara di media sosial. Bertanyalah juga: siapa yang membayar, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang sesungguhnya sedang diarahkan?
Sebab, dalam era ketika opini dapat dibeli, bahaya terbesar bukanlah ketika masyarakat kehilangan suara, melainkan ketika mereka masih merasa sedang menggunakan suara sendiri, padahal tanpa sadar sedang menyuarakan kepentingan orang lain.
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten