Pada 10 November 2026, dalam momentum Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 orang tokoh bangsa. Salah satunya adalah almarhum Mr. Mohamad Roem. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 93/TK/2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Mr. Mohamad Roem ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dalam bidang perjuangan diplomasi dan politik.
Hampir tiga puluh tahun lalu, tepatnya 14 Februari 1997, saya bezuk Roemoso Roem, putra Mr. Mohamad Roem, yang sedang dirawat di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta. Sambil terbaring di tempat tidur Roemoso Roem memberi saya kenang-kenangan berupa buku Mr. Mohamad Roem: Profil Pejuang Diplomat karya wartawan senior Solichin Salam. Roemoso Roem meninggal tanggal 26 Januari 2009, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, satu liang lahat dengan ayahnya, Mohamad Roem (1908 – 1983).
Mohamad Roem adalah pejuang tiga zaman yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Ia merupakan salah satu diplomat ulung yang dimiliki Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pengabdian dan amal baktinya terukir dengan tinta emas dalam lembaran sejarah revolusi kemerdekaan bangsa. Pejuang yang panggilan akrabnya “Pak Roem” itu adalah juga pemikir, penulis, dan tokoh Islam yang disegani.
Putra dari Dulkarnen Djojosasmito dan Siti Tarbijah itu lahir di Klewogan, Parakan, Jawa Tengah, 16 Mei 1908. Nama Mohamad Roem, diambil dari nama Nabi Muhammad Saw dan nama surah dalam kitab suci Al-Quran yaitu surah Ar-Ruum.
Pendidikan formal Mohamad Roem dimulai dari Volkschool (Sekolah Rakyat) di Parakan (1917), HIS 3 tahun di Temanggung (1920), HIS di Pekalongan (1924), Sekolah Kedokteran STOVIA di Jakarta (1927), AMS di Jakarta (1930), GHS di Jakarta (1932). Tahun 1939 menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Hukum atau Recht Hoge School (RHS) di Jakarta dengan meraih gelar Mr (Meester in de Rechten – Sarjana Hukum).
Semasa muda Pak Roem aktif dalam organisasi Jong Jawa dan berpartisipasi dalam pembentukan Jong Islamieten Bond (JIB) bahkan terpilih sebagai Ketua Kongres JIB di Jakarta tahun 1930. Dalam wadah JIB ia mengalami tempaan intelektual dan mentoring kepemimpinan dari HOS Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim.
Sewaktu masih menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum, Mohamad Roem terpanggil jiwanya untuk bergabung dengan wadah perjuangan politik Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim. Ketika PSII pecah, Mohamad Roem mengikuti jejak mentornya Haji Agus Salim keluar dari PSII dan masuk menjadi anggota partai politik baru “Penyadar” di bawah pimpinan Haji Agus Salim.
Dalam wadah pergerakan apa pun Mohamad Roem berjuang mengangkat martabat umat Islam dan rakyat Indonesia yang direndahkan oleh pihak penjajah. Pada masa pendudukan Jepang ia mempertahankan independensinya dengan tidak mau bekerja menjadi pegawai pemerintah kolonial maupun bekerjasama dengan fasis Jepang, melainkan membuka kantor advokat sendiri. Setelah proklamasi, umat Islam mendirikan partai politik Masyumi yang dicita-citakan pada awalnya menjadi satu-satunya wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam. Mohamad Roem menjadi anggota Masyumi. Ia pernah duduk dalam Pimpinan Partai tersebut sampai dibubarkan tahun 1960.
Mohamad Roem menikah dengan Markisah Dahlia pada 11 Juni 1932. Dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak, yaitu: Roemoso Roem dan Rumeisa Roem.
Roem-Roijen Statements Tonggak Diplomasi
Sejarah mencatat bahwa Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Persoalan di dalam negeri dan perlawanan Belanda yang melancarkan agresi militer untuk kembali menjajah tanah air kita terjadi tidak lama setelah proklamasi dan saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada tanggal 21 November 1945, Mohamad Roem yang saat itu Ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) Jakarta menjadi sasaran penggerebekan tentara NICA di rumah beliau di Jalan Kwitang No 10, Jakarta Pusat. Peristiwa itu menyebabkannya dirawat di RS CBZ (kini RSUP Dr. Cipto Mangkusumo) selama 70 hari. Bekas penembakan tentara kolonial pada kakinya mengakibatkan Mohamad Roem agak pincang jalannya seumur hidup.
Perundingan yang dikenal sebagai Roem-Roijen Statements pada 7 Mei 1949 di Hotel Des in Des, Jakarta, menjadi pembuka jalan pembebasan pemimpin Republik Indonesia dari pengasingan oleh pihak Belanda di Bangka, Prapat dan Brastagi. Perdamaian antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI yang diusulkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terwujud dalam perundingan Roem-Roijen. Peristiwa diplomatik tersebut yang memungkinkan kembalinya pemerintah RI dan Presiden/Wakil Presiden ke ibukota perjuangan Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949. Dengan demikian, berakhir pula Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
Menteri Luar Negeri Ali Alatas, S.H., dalam prakata buku Mr. Mohamad Roem: Profil Pejuang Diplomat, menegaskan, “Pernyataan Roem-van Roijen merupakan bukti yang meyakinkan tentang keterpaduan perjuangan Rakyat Indonesia antara perjuangan bersenjata dan perjuangan tanpa senjata, antara perjuangan militer dan diplomasi. Kegagalan Belanda di medan perang gerilya dikukuhkan di meja perundingan oleh almarhum Bapak Mohamad Roem.”
Mohamad Roem adalah diplomat yang terlibat dalam setiap perundingan dengan pihak Belanda di awal kemerdekaan. Selain perundingan Roem-Roijen Statements (1949), ia menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam Persetujuan Linggarjati (25 Maret 1947), dan perundingan di atas Kapal Renville (17 Januari 1948). Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) dipimpin oleh Mohammad Hatta di Den Haag, Agustus 1949. KMB menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia.
Peran Mohamad Roem mewakili Republik Indonesia dalam Roem-Roijen Statements berhadapan dengan wakil Kerajaan Belanda, Dr. J.H. van Roijen. Mohamad Roem juga berperan dalam perundingan Indonesia dengan Belanda untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 28 Januari 1949.
Dalam prosesi penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 secara serentak di Amsterdam dan Jakarta, Republik Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta, dan di Jakarta, Republik Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi Mohamad Roem dan beberapa tokoh lainnya.
Pada testimoni buku Mohamad Roem 70 Tahun: Pejuang-Perunding (1978) bekas lawannya di meja perundingan Dr. J.H. van Roijen yang di hari tuanya menjadi sahabat hingga akhir hayat, mengakui kesan pertama bertemu dengan Mohamad Roem di tahun 1948 dia terpukau oleh sifat-sifat pribadi yang sama seketika bertemu kembali di tahun 1976 yakni: tingkah laku yang penuh ketegasan dan kehalusan, kesanggupan dan keinginan untuk memahami pandangan, tanggapan politis yang berbeda-beda, dan kejujuran yang tiada kompromi. Van Roijen melukiskan sifat-sifat terpuji Mohamad Roem dalam tiga kata yaitu: Takt, Kennis en Wijsheid (keluwesan, pengetahuan dan kebijaksanaan).
Berikut sebuah catatan tentang kecerdasan sikap diplomatik Mohamad Roem di meja perundingan. Prof. Schermerhorn yang memimpin perwakilan Belanda memperkenalkan delegasinya dengan nama Komisi Jenderal Belanda. Mohamad Roem mempertanyakan: “Kenapa tidak dinamakan Delegasi Belanda saja?” Sesudah perdebatan yang seru, akhirnya ditemukan kesepakatan pihak Belanda memberi nama perutusan mereka, Komisi Jenderal sebagai Delegasi Belanda (The Commision General as Nederlands Delegation).
Dalam Profil Pejuang Diplomat (1995) yang dihadiahkan Roemoso Roem kepada saya, terdapat penjelasan mengapa Mr. Mohamad Roem senantiasa dipercaya untuk ikut serta dalam perundingan-perundingan dengan pihak Belanda? Jawabnya: karena diakui kemampuan dan keuletannya dalam berdiplomasi, cakap, luwes, ulet, bijaksana dan selalu berpegang pada prinsip. Hal itu diakui baik oleh kawan maupun lawan. Itulah sebabnya nama Mr. Mohamad Roem tidak dapat dipisahkan dari sejarah Republik Indonesia, terutama dalam sejarah diplomasi RI sejak 1946 – 1949.
Negarawan yang Berkarakter
Pengabdian Mohamad Roem selama lebih kurang 10 tahun di pemerintahan pernah duduk empat kali sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Sjahrir III, Menteri Dalam Negeri Kabinet Amir Sjarifuddin II, Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir, Menteri Dalam Negeri Kabinet Wilopo, Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, dan menjadi Komisaris Agung RI di Negeri Belanda. Ia mengundurkan diri dari pemerintahan setelah Masyumi memilih sikap politik oposisi terhadap pemerintahan Orde Lama.
Dalam era Orde Lama, Mohamad Roem pernah berdebat dengan Presiden Soekarno tentang koalisi dan komposisi Kabinet.
Bung Karno mengatakan: “Kabinet kita tidak kuat. Bagaimana bisa kuat, kuda kakinya kok cuma tiga.”
Soekarno menghendaki supaya Kabinet terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI. Para pemimpin Masyumi menolak PKI masuk dalam kabinet.
Reaksi Mohamad Roem ketika itu, “Ya betul. Kuda berkaki empat lebih kuat dari kuda berkaki tiga. Tapi, pemerintahan itu bukan kuda Bung!”
Sepanjang hidupnya Mohamad Roem berjuang dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum dan konstitusi. Ia negarawan yang berkarakter, jujur dan hidup sederhana sampai meninggal.
Pengalaman pahit dialami Mohamad Roem setelah dibubarkannya Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Tahun 1962 – 1966 Mohamad Roem beserta sejumlah pemimpin Masyumi, seperti: Mohammad Natsir, Mr. Prawoto Mangkusasmito, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Hamka, Mr. Kasman Singodimedjo, M. Yunan Nasution, K.H.M. Isa Anshari, K.H. Abdul Mu’thi, H. Ghazali Sjahlan, dan K.H. E.Z. Muttaqien, dipenjara sebagai tahanan politik tanpa proses peradilan. Para tokoh nasional dan senior bangsa itu ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM). Mohamad Roem dan kawan-kawannya dari Masyumi, termasuk Sutan Sjahrir dan beberapa politisi Partai Sosialis Indonesia (PSI), menghirup udara bebas tahun 1966 di zaman Orde Baru. Adapun Sutan Sjahrir wafat dalam masa tahanan.
Setelah kebangkitan Orde Baru 1966, rehabilitasi Masyumi yang diupayakan para pemimpinnya tidak mendapat restu dari pemerintahan Soeharto. Namun sebagai pengganti Masyumi, pemerintah mendorong pembentukan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Dalam Muktamar I Parmusi di Malang pada bulan November 1968, Mohamad Roem terpilih sebagai Ketua Umum. Ia siap menerima amanah tersebut dengan syarat ada clereance (penjernihan) dari pihak pemerintah yang ternyata keberatan para pemimpin utama Masyumi tampil di panggung politik nasional.
Sebuah teladan bagi bangsa ini, Mohamad Roem dan kawan-kawan menerima kenyataan tersebut dengan jiwa besar. Para pemimpin dan aktivis ex-Masyumi terus memberikan darma baktinya kepada agama, bangsa, negara melalui jalur dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Prof. Dr. Juwono Sudarsono mengatakan Pak Roem adalah seorang negarawan besar yang saling menghormati dan toleransi dengan tokoh-tokoh politik yang berbeda pandangan bahkan berlawanan.
Dalam sebuah tulisan yang dihimpun pada buku Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI (1989), Mohamad Roem sebagai politisi muslim dan negarawan yang merasakan asam garam perjuangan mengemukakan ruang lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia ini lebih luas daripada perjuangan politik semata.
Tokoh Politik Islam yang Moderat
Di masa pensiun Mohamad Roem aktif di bidang sosial, keagamaan, dan kerjasama Dunia Islam. Sering diundang memberi ceramah di dalam maupun di luar negeri. Sejak tahun 1975 diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif Muktamar Alam Islami yang berpusat di Karachi, Pakistan.
Dalam konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri Islam yang berlangsung di Tripoli, Libia, tahun 1976, ia hadir sebagai utusan Muktamar Alam Islami. Akhir tahun 1977 Mohamad Roem menghadiri sidang pimpinan Member of Board Asian Conference of Religion for Peace (Konperensi Asia: Dari Agama Untuk Perdamaian) di Lisbon, Portugal.
Mohamad Roem adalah seorang pemikir dan penulis. Artkelnya sering dimuat di Majalah Panji Masyarakat dan Kiblat. Ia dan Mohammad Natsir merupakan penulis tetap, dewan redaksi dan penasihat Majalah Suara Masjid dan Serial Media Dakwah yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII Pusat). Sesekali ia juga menulis opini untuk Harian Kompas.
Dalam Serial Media Dakwah No 69/Maret 1980 Mohamad Roem menulis artikel, “Nabi Muhammad Mendirikan Negara Berdasarkan Ajaran Islam”. Tulisan tersebut berasal dari makalahnya pada Seminar Peringatan Abad XV Hijriyah di Universitas Jayabaya, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah sudah merupakan sebuah Negara. “Apa nama Negara itu, yang resmi, kita tidak tahu, dan tidak ada Hadis bahwa Negara itu mempunyai nama. Yang terang dan jelas, adalah Negara itu mempunyai peraturan yang datangnya langsung dari Tuhan sendiri, dan pada saat ayat 3 dari surat Al-Maidah diturunkan, hukum dari Negara itu sudah sempurna. Bagi negara itu seluruh Quran merupakan undang-undang dasarnya,” tegasnya.
Mohamad Roem mengemukakan lebih lanjut:
“Seribu empat ratus tahun sesudah Nabi Muhammad Saw selesai mendirikan negara menurut ajaran-ajaran agama Islam, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dengan diucapkan oleh dua pemimpin besarnya Soekarno dan Hatta, memproklamirkan kemerdekaan bangsanya. Negara itu dinamakan Republik Indonesia.”
Pada bagian akhir tulisannya Mohamad Roem menandaskan dalam konteks negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
“Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang jiwanya sudah sekian abad diisi oleh ajaran-ajaran agama Islam, pada saat memproklamirkan kemerdekaan itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah menyimpang dari ajaran Islam atau bertentangan dengannya? Maka jawabnya positif tidak.”
Kata Mohamad Roem selanjutnya, “Pertanyaan ini pada Muktamar tahun 1954 dari Partai Masyumi, dijawab sebagai berikut: Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah dipertahankan kedaulatannya dengan usaha bersama-sama pula sampai tercapai pengakuan dunia atas kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember 1949 adalah kurnia Ilahi atas jihad perjuangan bangsa Indonesia atas dasar Pancasila.”
Cendekiawan muslim Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) sewaktu kuliah di Chicago, Amerika Serikat, sekitar tahun 1983, melakukan korespondensi dengan Mohamad Roem di Jakarta tentang isu negara Islam. Arsip surat-menyurat dua orang cendekiawan yang jarak usianya terpaut jauh, sepeninggal Pak Roem, dibukukan oleh Nurcholish Madjid dengan judul Tidak Ada Negara Islam (1997) dengan diberi Kata Pengantar oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Adi Sasono.
Ada selentingan kabar bahwa Pak Roem sebenarnya kurang berkenan surat-suratnya itu diterbitkan, meski copy suratnya beliau kepada Nurcholish Madjid dikirim antara lain ke Mohammad Natsir dan Natsir Zubaidi di Dewan Dakwah. Menurut Natsir Zubaidi, tidak hanya dengan Cak Nur, Pak Roem yang sangat hati-hati kalau bicara tentang negara Islam itu, juga berkomunikasi surat dengan Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Dr. Ir. Muhammad ‘Imaduddin Abdulrahim. Pak Roem sadar bahwa isu negara Islam itu tidak relevan lagi pada masa Orde Baru. Dalam istilah Pak Roem, Indonesia bukan negara Islam, tapi negara dan negeri muslim.
Buku-buku karya Mohamad Roem, antara lain: Bunga Rampai Dari Sejarah (4 jilid), Karena Benar dan Adil, Tiga Peristiwa Bersejarah, Ketuhanan Y.M.E dan Lahirnya Pancasila, Suka Duka Berunding Dengan Belanda, Penculikan Proklamasi dan Penilaian Sejarah, 2500 ex-Masjumi/PSI Kehilangan Hak Dipilih?, Sumpah Pemuda: Puncak Perkembangan Awal Pertumbuhan, Tinjauan Pemilihan Umum I & II Dari Sudut Hukum, dan Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan, penyunting Kustiniyati Mochtar. Buku terakhir ini diterbitkan tahun 1989, setelah Mohamad Roem berpulang.
Prof. Dr. Hamka dalam buku Mohamad Roem 70 Tahun menulis dengan kalimat yang mengharukan dan melukiskan secara imajiner perjalanan terakhir Pak Roem sebagai jiwa yang muthmainnah, jiwa yang tenang sewaktu kelak menghadap Ilahi. Buya Hamka menulis: “…. Mohamad Roem pun akan datang ke hadapan Tuhan, insya allah, dengan langkah lambat dan tenang, dalam keadaan pincang, namun bangga dalam kepincangannya, sebab dia berjuang untuk Merdeka.”
Berpulang Tanpa Bintang
Mr. Mohamad Roem berpulang ke rahmatullah di kediamannya Jalan Teuku Cikditiro 58 Jakarta, Sabtu 24 September 1983/17 Zulhijjah 1403 H, pukul 18.10 WIB, dalam usia 75 tahun.
Sahabatnya, M. Yunan Nasution, dalam tulisan in memoriam yang dipublikasikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) memberitakan bahwa Mohamad Roem baru saja sehari pulang ke rumah sesudah 14 hari dirawat di ruang ICU RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo karena menderita radang paru-paru. Dokter yang merawat sudah membolehkan beliau pulang sebab kesehatannya memang sudah mulai pulih.
Pada pukul 19.00 WIB malam Pak Roem akan menerima tamu Wakil Sekjen Muktamar Alam Islami dari Karachi, Pakistan. Allah telah memanggilnya lebih dahulu. Esok harinya, jenazah almarhum disemayamkan setengah jam di aula Kementerian Luar Negeri, Pejambon, lalu dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dishalatkan dengan diimami oleh K.H. Noer Ali, ulama pejuang dari Bekasi, doa oleh K.H. Abdullah Syafii, serta kata sambutan perpisahan dari K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI), Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim, dan Wakil Sekjen Muktamar Alam Al-Islami, Ikramullah Khan.
Pelepasan jenazah Mohamad Roem di kediamannya dihadiri sahabat seperjuangannya Mohammad Natsir walau dalam kondisi masih sakit, Mr. Burhanuddin Harahap, Dr. Roeslan Abdulgani, Prof. Osman Raliby, K.H. Sholeh Iskandar, Dr. Anwar Harjono, SH, Ali Sadikin, Budiardjo, Ridwan Saidi, Ismael Hasan Metarium, dan lain-lain.
Upacara pemakaman Mr. Mohamad Roem di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dihadiri Menteri Agama Munawir Sjadzali, Prof. Dr. Emil Salim, Wakil Presiden Ke-2 Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr Sjafruddin Prawiranegara, K.H. Abdullah Salim, sejumlah sahabat seperjuangannya para tokoh Islam dan nasional serta disaksikan oleh ribuan warga masyarakat ibukota, mulai dari Masjid Agung Al-Azhar dan Pemakaman Umum Tanah Kusir.
Mohamad Roem pada saat itu pulang kehadirat Ilahi sebagai pahlawan di hati masyarakat. Pak Roem “Pahlawan Tanpa Bintang”, tulis Natsir Zubaidi di Majalah Suara Masjid, edisi 110/Nopember 1983. Sjafruddin Prawiranegara yang memberi kata sambutan di TPU Tanah Kusir menyebut Mohamad Roem “pahlawan perdamaian”. Setahun setelah wafat, almarhum Mohamad Roem dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana oleh Presiden Soeharto tahun 1984.
Pesan sederhana dari Mohamad Roem tentang kepahlawanan yang patut menjadi renungan saya dengar dari almarhum H. Soebagijo I.N. sesepuh Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di kediamannya beberapa tahun silam. Soebagijo I.N. berjumpa dengan Pak Roem di Mesir tahun 1969. Pak Roem datang dari Amerika Serikat, sementara Pak Soebagijo baru saja mengakhiri masa tugas di Yugoslavia dan hendak pulang ke tanah air. Keduanya menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Kata Pak Roem, “Pak Bagijo! Tidak usah kita ini semua jadi pahlawan untuk nusa dan bangsa, jadi orang shaleh yang berguna bagi masyarakat sekeliling saja, itu sudah bagus. …”
Demikian pesan sederhana dari Pak Roem yang tahun ini telah dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Pesan di atas menggambarkan keluhuran jiwa, kerendahan hati seorang tokoh besar, dan keikhlasan dalam memenuhi perintah Allah agar hidup kita senantiasa memberi manfaat bagi orang lain. Keberadaan seseorang diukur dari manfaat yang diberikannya dalam kehidupan sesama.
Wallahu a’lam bisshawab.
Penulis: M. Fuad Nasar, Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag RI.