Ketika angka baik belum menjamin kehidupan baik
Indonesia menghadapi paradoks pembangunan. Perekonomian nasional masih tumbuh, cadangan devisa relatif memadai, perdagangan barang mencatat surplus, dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki dukungan mayoritas besar di DPR. Namun, pada saat yang sama, sebagian rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi tekanan biaya hidup, sementara survei memperlihatkan ketidakpuasan yang berarti terhadap kinerja pemerintahan.
Mengapa ketahanan makroekonomi belum selalu dirasakan sebagai perbaikan kehidupan? Mengapa kekayaan sumber daya alam belum menghasilkan transformasi ekonomi yang sebanding? Dan bagaimana stabilitas politik dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya kritik publik?
Persoalan pokoknya ialah apakah sistem pemerintahan mampu mengubah kekayaan nasional, stabilitas ekonomi, dan kekuatan politik menjadi kemakmuran rakyat yang nyata dan berkelanjutan.
Dari krisis 1998 hingga ketahanan ekonomi 2026
Sejak krisis 1998, Indonesia telah melewati pergantian pemerintahan, krisis finansial global 2008, pandemi 2020, dan fluktuasi tajam harga komoditas. Sesudah masa pemulihan, pertumbuhan ekonomi sering berada di sekitar 5 persen per tahun. Ketahanan ini nyata, tetapi tidak berarti setiap tahun berjalan sama baiknya: ekonomi berkontraksi tajam pada 1998 dan kembali menyusut pada 2020. [1, 2]
Kekayaan sumber daya alam, terutama batu bara, kelapa sawit, dan mineral, menjadi salah satu penyangga ekspor. Namun, pernyataan bahwa neraca perdagangan selalu surplus sejak 1998 tidak sesuai data. Indonesia mengalami defisit, antara lain pada 2018 sebesar sekitar US$8,70 miliar dan pada 2019 sebesar US$3,59 miliar. Sebaliknya, surplus melonjak sampai sekitar US$54,46 miliar pada 2022 ketika harga sejumlah komoditas tinggi. [1]
Cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,8 miliar pada akhir Oktober 2026, atau sekitar 5,3 bulan impor, menurut Bank Indonesia. Cadangan ini adalah bantalan eksternal yang penting, tetapi perubahan jumlahnya tidak semata-mata berasal dari perdagangan: arus modal, pembiayaan dan pembayaran kewajiban pemerintah, serta stabilisasi nilai tukar turut memengaruhinya. [3]
Surplus perdagangan barang juga tidak identik dengan surplus transaksi berjalan, karena transaksi berjalan mencakup jasa dan pendapatan primer seperti bunga maupun dividen. Kekayaan ekspor hanya menjadi modal pembangunan yang kuat apabila penerimaan tersebut benar-benar terhubung dengan investasi produktif, perbaikan kemampuan industri, dan peningkatan pendapatan masyarakat. [4]
Kebocoran nilai dan tantangan transformasi
Praktik under-invoicing, penyalahgunaan harga transfer, dan salah lapor transaksi perdagangan patut diawasi karena berpotensi mengurangi penerimaan negara atau menyembunyikan aliran dana. Tetapi keberadaan maupun nilai kerugian dari praktik tersebut harus dibuktikan melalui audit transaksi, pembandingan data perdagangan antarnegara, harga acuan, kualitas barang, dan hubungan antarpihak. Perbedaan statistik bilateral saja belum membuktikan pelanggaran.
Pertanyaan lebih mendasarnya ialah berapa banyak nilai tambah komoditas yang bertahan di Indonesia. Ketika kekayaan alam dijual terutama sebagai bahan mentah atau produk bernilai tambah terbatas, peluang mengembangkan penelitian, teknologi, industri lanjutan, dan pekerjaan produktif menjadi lebih kecil.
Bank Dunia telah menguraikan tantangan transformasi struktural dan penciptaan pekerjaan kelas menengah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup ditopang oleh kenaikan volume produksi atau harga komoditas; pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas yang meningkat serta pekerjaan dengan kualitas lebih tinggi. [5]
Pertumbuhan sekitar 5 persen bukan kegagalan dengan sendirinya. Namun, angka tersebut pantas memicu pertanyaan apakah kombinasi investasi, teknologi, pendidikan, tata kelola, dan struktur industri telah memungkinkan Indonesia mencapai potensi terbaiknya.
Ketahanan makro, tekanan pada kehidupan sehari-hari
Pada triwulan III 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tetap berkembang. Inflasi umum pada Oktober 2026 berada pada 3,23 persen secara tahunan, sedangkan inflasi harga bergejolak mencapai sekitar 5,81 persen. [6, 7]
Angka nasional tersebut perlu dibaca bersama kondisi konkret rumah tangga. Keluarga berpendapatan rendah membelanjakan porsi penghasilan yang lebih besar untuk pangan dan kebutuhan pokok. Ketika pendapatan tidak mengimbangi harga barang yang biasa dibeli, daya beli mereka dapat melemah sekalipun PDB meningkat. Bagi usaha kecil, naiknya penjualan juga belum tentu berarti laba lebih baik apabila bahan baku, sewa, atau biaya pembiayaan meningkat.
Namun, tekanan ini tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh rakyat atau semua UMKM. Pertumbuhan konsumsi dan perbaikan beberapa indikator pasar kerja menunjukkan bahwa pengalaman ekonomi berbeda menurut pendapatan, wilayah, dan jenis pekerjaan. Pernyataan bahwa “ekonomi mikro semakin berat” harus diuji dengan data upah riil, belanja rumah tangga, kualitas pekerjaan, margin UMKM, dan kredit bermasalah.
Ukuran akhir keberhasilan ekonomi bukan hanya besarnya produksi nasional, tetapi juga seberapa jauh pertumbuhan memperbaiki keamanan ekonomi dan kesempatan hidup masyarakat.
Prabowo, kepuasan publik, dan kekuatan koalisi
Di bidang politik, penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak tunggal. Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 melaporkan kepuasan terhadap kinerja Presiden sekitar 44,5 persen, lebih rendah daripada hasil survei lembaga yang sama pada November 2025. Sebaliknya, survei Poltracking pada 30 September–7 Oktober 2026 menemukan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sekitar 55,3 persen dan kepercayaan kepada pemerintah sekitar 64,8 persen. Pertanyaan survei, populasi sampel, dan metode perlu dibandingkan sebelum menarik kesimpulan tren. [8, 9]
Di DPR, tujuh partai yang tergabung dalam barisan pendukung pemerintah memiliki sekitar 470 dari 580 kursi berdasarkan komposisi hasil Pemilu 2024. Mayoritas yang besar menyediakan kapasitas politik untuk membahas anggaran dan undang-undang, tetapi tidak otomatis berarti kesepakatan permanen atas setiap kebijakan ataupun pengawasan parlemen yang efektif. [10]
Masa jabatan Presiden Prabowo secara konstitusional berlangsung sampai 20 Oktober 2029. Pemberhentian sebelum waktunya hanya dapat dilakukan menurut alasan dan prosedur ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ketidakpuasan publik semata tidak mengakhiri masa jabatan presiden. Namun, hal ini bukan kepastian bahwa seluruh perkembangan politik hingga 2029 dapat diramalkan. [11]
Keberlangsungan mandat, dukungan politik, legitimasi publik, dan hasil pembangunan adalah empat dimensi yang berbeda. Stabilitas politik menyediakan kesempatan bagi kebijakan berkelanjutan; kualitas pemerintahannya tetap harus dinilai berdasarkan manfaat, integritas, pengawasan, dan kemampuan melakukan koreksi.
Membangun sistem yang mampu mengoreksi diri
Salah satu keterbatasan pola evaluasi pembangunan ialah kecenderungan menilai sektor secara terpisah: ekspor tinggi dinyatakan berhasil, investasi naik disebut kemajuan, proyek selesai dianggap pencapaian, dan koalisi besar ditafsirkan sebagai stabilitas. Padahal, hubungan antara kebijakan dan manfaat akhir bisa terputus jika penyebab, dampak, serta risiko tidak dibaca secara menyeluruh.
Saya mengusulkan pengujian melalui tiga instrumen yang saling berurutan: Pola Pikir Sistem Terpadu (PPST), A-TSL, dan SENSE. PPST menghubungkan input, proses, output, dan kontrol: sumber daya negara harus ditelusuri sampai kepada manfaat akhir, serta mekanisme pengendalian harus mampu mengoreksi penyimpangan.
A-TSL menguji setiap unsur PPST berdasarkan Akhlak, Tata Kelola, Sosial, dan Lingkungan. Apakah keputusan berintegritas? Apakah kewenangan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah manfaat tersebar secara adil? Apakah biaya lingkungan diperhitungkan? A-TSL bukan pengganti sistem manajemen, melainkan kriteria penilaian kualitas yang menyatu di dalamnya.
SENSE mengoperasionalkan pengendalian melalui parameter, scorecard, dashboard, sistem peringatan dini, diagnosis, dan tindakan korektif. Indikatornya perlu mencakup tidak hanya pertumbuhan, inflasi, dan cadangan devisa, tetapi juga daya beli per kelompok pendapatan, pekerjaan layak, kondisi usaha kecil, produktivitas, mutu institusi, serta kepercayaan publik. Kerangka ini merupakan usulan konseptual yang memerlukan pengujian independen dan validasi indikator sebelum diterapkan luas.
Agenda substantif hingga 2029
Pertama, manfaatkan ketahanan makro untuk mempercepat transformasi produktivitas. Penerimaan dari sumber daya alam harus lebih kuat terhubung dengan pengembangan teknologi, riset, industri pengolahan, pendidikan vokasi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Pengawasan perdagangan dan perpajakan perlu diperkuat secara profesional, berbasis bukti, dan menghormati kepastian hukum.
Kedua, jadikan kesejahteraan nyata sebagai parameter utama evaluasi. Dashboard pembangunan hendaknya menampilkan pendapatan riil berbagai kelompok, ketahanan pangan keluarga, kondisi UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, serta distribusi manfaat investasi, bukan hanya angka agregat.
Ketiga, gunakan dukungan politik untuk memperkuat lembaga, bukan melemahkan pemeriksaan independen. Fungsi pengawasan DPR, transparansi anggaran, kebebasan menyampaikan kritik, dan penilaian kebijakan secara terbuka merupakan syarat agar stabilitas politik dapat diterjemahkan menjadi hasil pembangunan.
Keempat, pastikan sistem pemerintahan sanggup belajar dari kesalahan. Setiap program prioritas memerlukan tujuan yang terukur, penanggung jawab yang jelas, pemantauan risiko, dan kewajiban memperbaiki kebijakan ketika hasilnya tidak memenuhi tujuan.
“Stabilitas bukan tujuan akhir negara. Pertumbuhan bukan tujuan akhir pembangunan. Kekuatan koalisi bukan ukuran akhir keberhasilan pemerintahan.”
Dari republik administratif menuju republik substantif
Pengalaman sejak 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal ketahanan ekonomi, kekayaan alam, kemampuan masyarakat, dan mekanisme konstitusional yang penting. Semua itu perlu dihargai. Tetapi, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, tugas negara jauh melampaui mempertahankan angka: melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. [11]
Oleh sebab itu, pertanyaan yang perlu diajukan selama 2026–2029 bukan semata apakah pemerintahan bertahan atau pertumbuhan tetap positif. Pertanyaan yang lebih bermakna ialah apakah setiap tahun membawa kemajuan terukur dalam produktivitas, keadilan, penghidupan masyarakat, dan kualitas kelembagaan.
Indonesia perlu bergerak dari republik yang terutama puas dengan keberhasilan administratif menuju republik yang diukur dari hasil substantif bagi rakyatnya.
Tentang penulis
Martiono Hadianto adalah alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (angkatan 1963) dan meraih MBA dari University of Oregon. Pernah berkarier di Departemen Keuangan Republik Indonesia (1973–2001), antara lain sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pernah menjabat Direktur Utama Pertamina, Komisaris Utama Pertamina dan Telkom, serta Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara. Aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan diskusi pembangunan nasional.
Latar belakang, metode, dan disclosure
Esai ini merupakan sintesis tiga tesis: ketahanan ekonomi Indonesia sejak 1998; kesenjangan antara indikator makro dan pengalaman ekonomi masyarakat; serta perbedaan antara kepuasan publik dan dukungan kelembagaan terhadap pemerintahan hingga 2029. Penulis menggunakan telaah data publik, penalaran historis, serta kerangka konseptual PPST–A-TSL–SENSE. Semua data dibatasi pada informasi yang tersedia hingga 15 November 2026.
Tulisan ini merupakan opini pribadi untuk pendidikan dan diskusi publik, bukan pernyataan resmi lembaga tempat penulis pernah atau sedang beraktivitas, serta bukan dukungan terhadap partai maupun kandidat politik. Pengalaman penulis di pemerintahan dan BUMN menjadi konteks perspektif, bukan pengganti bukti. Kerangka PPST–A-TSL–SENSE merupakan usulan yang perlu diuji secara empiris. AI digunakan untuk membantu penyuntingan, penataan rujukan, dan penyusunan naskah. Naskah, biografi, dan pernyataan disclosure perlu mendapat persetujuan akhir penulis sebelum dipublikasikan.
Daftar rujukan dan sumber data
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia, termasuk neraca perdagangan 2018, 2019, dan 2022. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Seri pertumbuhan produk domestik bruto 1998–2026. www.bps.go.id.
- Bank Indonesia. (6 November 2026). Cadangan Devisa Oktober 2026 Tetap Terjaga, Siaran Pers No. 28/242/DKom. Tautan publikasi.
- Bank Indonesia. (2026). Statistik Neraca Pembayaran Indonesia; perbedaan neraca barang, jasa, dan pendapatan primer. www.bi.go.id.
- World Bank. (2021). Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia. Laporan.
- Bank Indonesia. (5 November 2026). Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47 Persen, Siaran Pers No. 28/241/DKom. Tautan publikasi.
- Bank Indonesia. (2 November 2026). Inflasi IHK Oktober 2026 Tetap Terjaga, Siaran Pers No. 28/238/DKom. Tautan publikasi.
- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei nasional kepuasan terhadap kinerja Presiden, 1–10 Oktober 2026; diberitakan Bisnis Indonesia (17 Oktober 2026). Ringkasan pemberitaan.
- Poltracking Indonesia. Survei 30 September–7 Oktober 2026, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran; diberitakan ANTARA (19 Oktober 2026). Ringkasan pemberitaan.
- Indonesian Parliamentary Center. Komposisi kursi DPR RI periode 2024–2029. Data parlemen.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan dan Pasal 7, 7A, 7B. JDIH DPR RI.
