Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN )2027 mendapat kenaikan anggaran menjadi Rp I,945 triliun. Padahal sebelumnya anggaran Bakom Rp 25,37 miliar. Kenaikan mencapai 7.600%. Bakom adalah badan yang bertugas mengkomunikasikan kebijakan pemerintah. Selain Bakom sebenarnya pemerintah juga punya Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) yang juga punya tugas salah satunya menjelaskan kebijakan pemerintah.
Kenaikan anggaran Bakom yang cukup signifikan ini menjadikan badan pemerintah ini begitu penting menjalankan peran komunikasi. Pada era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo ini terlihat bahwa peran komunikasi pemerintah sangat serius dan diperhatikan. Sebaliknya pada era presiden sebelumnya tidak terlalu terlihat dan ditekankan tugasnya.
Tampaknya bahwa pada era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo sekarang ini pemerintah harus berhadapan dengan media komunikasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini dengan munculnya dengan sangat dinamis dan aktif baik itu informasi yang bersifat berita, opini, dan berbentuk narasi, video, gambar, juga broadcast dan medsos apakah itu Facebook, Tiktok, Instgaram, WhatsApp dan lainnya.
Tidak terbatas hanya medsos, juga ada televisi yang menayangkan talkshow dengan acara debat mengenai soal-soal politik dengan menampilkan nara sumber yang pro dan kontra terhadap sebuah masalah atau kebijakan pemerintah. Ini juga menunjukkan bidang informasi harus dikelola dengan sangat profesional, terutama oleh pemerintah agar kebijakan pemerintah mendapat perhatian dari rakyat, minimal mengurangi penilaian negatif dari rakyat, sebaliknya untuk mendapatkan kesan positif dari rakyat terhadap program pemerintah.
Bagaimanakah bentuk komunikasi pemerintah dalam menjelaskan program kebijakannya sehingga mendapat simpati dari rakyat. Dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah memang tidak mudah. Ibaratnya dunia komunikasi yang berkembang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunikasi yang berkembang dalam masyarakat dengan adanya media sosial, tayangan televisi, broadcast yang dikelola para intelektual, pakar dan pemerhati sosial politik dan lainnya. Jadi ibarat pertandingan, pemerintah saat ini punya rival komunikasi yang harus dihadapi dan bersaing agar mendapatkan perhatian dan atensi dari masyarakat atau rakyat.
Media komunikasi rakyat terletak pada kepemilikan gadget, gawai atau handphone yang saat ini kepemilikannya di masyarakat sudah mencapai 354 juta ponsel. Pengguna medsos tercatat I80 juta dengan rata-rata waktu akses internet 37 jam per- minggu.
Data di atas menunjukkan betapa strategisnya peran teknologi komunikasi dalam mengembangkan baik berita, opini, pendapat, kebijakan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tentu tidak akan bisa mengontrol baik berita maupun opini dan lainnya yang tumbuh dalam masyarakat. Salah satunya jalan adalah pemerintah mengembangkan kebijakan-kebijakan yang harus mendapat simpati dan apresiasi dari rakyat.
Kekuatan opini pemerintah agar mendapat simpati dari rakyat sebenarnya hanya kuncinya terletak pada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, yang berusaha memberantas korupsi, menyediakan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau oleh rakyat, membuka lapangan kerja, keadilan di bidang hukum dan ekonomi, pendidikan yang tidak mahal, kesehatan dan lainnya.
Jika kebijakan-kebijakan positif di atas dirasakan oleh rakyat maka itulah sebenarnya komunikasi yang akan mendapat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika ini dirasakan maka biaya komunikasi tidak perlu besar dan mahal.
Jika kebijakan-kebijakan komunikasi pemerintah yang terlalu menonjolkan anti teradap kritik, bersifat melawan suara rakyat dan mahasiswa, atau hanya bersifat retorika maka akan sulit diterima rakyat. Apalagi, jika menggunakan influencer, buzzer dan semacamnya, juga tidak akan efektif mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
Agaknya, hal inilah yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengembangkan komunikasi pada rakyat. Yaitu dengan lebih fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Hanya dengan inilah yang bisa menumbuhkan trust atau kepercayaan pada pemerintah. Anggaran Badan Komunikasi (Bakom) yang besar hanya akan sia-sia jika tidak disertai kinerja pemerintah yang belum maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Kalaupun anggaran komunikasi digelontorkan cukup besar, tapi kinerja pemerintah belum dirasakan oleh rakyat, maka bagaimanapun bagusnya komunikasi dipoles rakyat yang kritis sekarang ini akan pastilah mampu mencerna, menseleksi atau mensortir komunikasi yang berasal dari pemerintah. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan, maka yang mungkin dilihat hanya komunikasi pemerintah itu hanya sebagai pencitraan. Dan, ini akan menjadi faktor yang tidak akan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.