Dalam politik, ada orang yang mempelajari kekuasaan untuk memahami bagaimana negara seharusnya dikelola. Ada pula yang mempelajari kekuasaan hanya untuk mengetahui dari mana angin bertiup. Yang pertama lazim disebut pakar politik. Yang kedua lebih tepat disebut gelandangan politik.
Pakar politik hidup dari gagasan. Ia membaca teori, meneliti data, menguji kebijakan, lalu menyampaikan kritik berdasarkan argumen. Kekuasaan baginya adalah objek kajian sekaligus sesuatu yang harus diawasi. Karena itu, ketika penguasa keliru, ia mengkritik. Ketika oposisi keliru, ia pun tidak merasa wajib membela.
Gelandangan politik memiliki kompas yang sedikit berbeda. Jarumnya tidak menunjuk ke utara, melainkan ke arah sumber logistik. Hari ini berada di sebelah kanan, besok pindah ke kiri. Kemarin memuji seseorang sebagai penyelamat bangsa, hari ini orang yang sama bisa disebut sumber segala bencana—tergantung siapa yang sedang menyediakan kursi.
Pakar politik bertanya: “Apa yang benar bagi publik?” Gelandangan politik bertanya: Siapa yang sedang berkuasa?” Pakar politik membawa argumentasi. Gelandangan politik membawa proposal. Pakar politik membangun wacana. Gelandangan politik membangun akses.
Yang menarik, keduanya kadang memakai bahasa yang sama: demokrasi, rakyat, kepentingan bangsa, perubahan, bahkan moral. Bedanya terletak pada saat kepentingan berubah. Pakar masih memegang prinsip; gelandangan segera mencari kendaraan baru.
Politik memang mengenal perubahan sikap. Tidak semua perpindahan dukungan otomatis berarti oportunisme. Orang bisa berubah karena data baru, pengalaman baru, atau pertimbangan politik yang rasional. Tetapi ketika prinsip selalu berubah mengikuti siapa yang memberi tempat, jabatan, fasilitas, atau keuntungan, publik berhak bertanya: ini perubahan pemikiran atau sekadar perpindahan alamat?
Ironinya, gelandangan politik sering lebih rajin berbicara tentang idealisme daripada mereka yang benar-benar mempraktikkannya. Mereka pandai mengutip konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat—sementara diam-diam menghitung kursi yang tersedia.
Pada akhirnya, perbedaan antara pakar politik dan gelandangan politik bukan terutama pada gelar, jabatan, atau panjangnya pengalaman. Perbedaannya terletak pada satu hal sederhana: kepada siapa kesetiaan terakhir diberikan—kepada kebenaran dan kepentingan publik, atau kepada kekuasaan yang sedang memberi makan?.
Sebab politik tanpa prinsip melahirkan oportunisme. Dan oportunisme yang terlalu lama dipelihara akan membuat seseorang kehilangan tempat berpijak. Ia terus berpindah, bukan karena sedang mencari arah, tetapi karena memang tidak pernah memilikinya.***
Referensi
- Christensen, Johan; Cathrine Holst; Anders Molander. Expertise, Policy-making and Democracy. Routledge, 2023. Membahas peran pengetahuan dan keahlian dalam pembuatan kebijakan serta hubungan antara expertise dan demokrasi. Relevan dengan gagasan bahwa ilmu politik semestinya digunakan untuk memahami dan memperbaiki tata kelola publik.
- Brancati, Emanuele, et al. “Opportunism and MPs’ Chances of Re-election : An Analysis of Political Transformism in the Italian Parliament.” Public Choice, Vol. 192, 2022, hlm. 273–308. Studi ini membahas political transformism, yakni perilaku anggota parlemen yang berpindah dukungan politik, dan mengaitkannya dengan perilaku oportunistik ketika kepentingan memperoleh kekuasaan dan prestise lebih dominan daripada afiliasi politik sebelumnya.
- Aprimayanti, Risyah; Jusmalia Oktaviani; Noer Apptika Fujilestari. “A Comparative Study of the Phenomenon of ‘Party Switching’ in the Political Systems of Indonesia and Brazil.” Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 11 No. 3. Penelitian ini secara khusus membahas party switching di Indonesia dan Brasil. Salah satu temuan yang relevan dengan metafora “kendaraan politik” adalah bahwa perpindahan partai di Indonesia berkaitan dengan penggunaan partai sebagai “political vehicles” serta pencarian sumber daya politik.
Catatan : istilah “gelandangan politik” dalam artikel merupakan metafora/opini penulis, bukan istilah akademik baku. Literatur di atas lebih tepat digunakan untuk mendukung konsep yang berada di balik metafora tersebut, seperti political opportunism, party switching, transformism, political career incentives, dan expertise dalam demokrasi.
Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten