Apa yang bakal terjadi ketika angka makro ekonomi berjarak dari denyut kehidupan rakyat? Perlu koreksi total?
Di ruang-ruang berpendingin udara yang megah, laporan pertumbuhan ekonomi dibentangkan dalam grafik yang meliuk naik penuh percaya diri. Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkannya pekan ini: ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal kedua 2026, memang melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, tetapi tetap melampaui capaian sejumlah negara tetangga. Tepuk tangan pun bergema. Pemerintah dan para pengambil kebijakan boleh menghela napas lega, meyakini bahwa bahtera makroekonomi sedang berlayar menuju arah yang benar.
Namun, begitu kita melangkah keluar dari gedung-gedung bertingkat itu, menyusuri lorong pasar tradisional, gang sempit perkotaan, atau duduk berbincang dengan buruh harian, cerita yang terdengar jauh berbeda. Di sana, grafik yang melengkung naik itu tidak beresonansi dengan isi dompet yang kian tipis. Pertumbuhan ekonomi nasional terasa seperti dongeng pengantar tidur yang asing bagi mereka yang setiap hari harus memutar otak demi menutup selisih harga beras, minyak goreng, dan uang jajan anak sekolah.
Di sinilah jurang pemisah itu menganga: antara narasi makro yang gilang-gemilang dan realitas mikro yang penuh peluh — jurang yang tidak akan tertutup hanya dengan mengulang-ulang angka pertumbuhan di podium konferensi pers.
Angka yang Jujur tapi Belum Bicara Semuanya
Angka statistik BPS jarang berbohong. Yang sering terjadi adalah angka itu menyembunyikan cerita yang lebih besar di baliknya. Pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026 itu, misalnya, paling banyak disumbang oleh industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sementara itu, sektor pertambangan justru mengalami kontraksi — satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh negatif secara tahunan pada periode tersebut.
Yang lebih perlu dicermati adalah siapa yang benar-benar menikmati kue yang membesar itu. Data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS per November 2025 mencatat, dari 147,9 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 85,4 juta di antaranya — atau 57,95 persen — berstatus pekerja informal: berjualan sendiri, menjadi buruh lepas, atau bekerja membantu keluarga tanpa upah tetap. Mereka inilah yang paling rentan ketika kue ekonomi membesar di angka agregat, tetapi irisannya nyaris tak sampai ke meja makan: tanpa jaminan sosial, tanpa pesangon, tanpa kepastian pendapatan bulan depan.
Delapan dari 10 Orang Indonesia
Ada godaan untuk menyederhanakan persoalan ini dengan angka yang dramatis: separuh penduduk Indonesia, atau sekitar 140 juta jiwa, hidup dalam kemiskinan. Godaan itu perlu diluruskan, sebab data resmi berbicara lain — dan gambaran sesungguhnya, jika ditelusuri dengan jujur, sama sekali tidak kalah menghentak nurani.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin per September 2025 tercatat 23,36 juta jiwa, atau 8,25 persen dari total populasi, angka yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi persoalan tidak berhenti di garis kemiskinan itu. BPS sendiri mengingatkan, banyak rumah tangga berada tepat di atasnya dan sangat rentan jatuh kembali oleh guncangan harga sekecil apa pun. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia yang diolah Mandiri Institute, di atas kelompok miskin itu terdapat sekitar 67,9 juta jiwa berstatus “rentan miskin”, dan 142 juta jiwa lagi — 50,4 persen dari total populasi — berada dalam kelompok “menuju kelas menengah”: memiliki penghasilan harian, tetapi nyaris tanpa tabungan dan tanpa jaring pengaman.
Jumlahkan ketiganya, dan totalnya mendekati 233 juta jiwa — sekitar delapan dari sepuluh orang Indonesia — yang belum mencapai kemapanan ekonomi kelas menengah yang sesungguhnya. Ironisnya, kelas menengah itu sendiri justru menyusut: dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024, menurut data BPS. Jadi bukan 140 juta jiwa yang terjebak dalam kubangan kemiskinan absolut. Yang sesungguhnya terjadi jauh lebih rumit, dan dalam banyak hal justru lebih mencemaskan: mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam zona rentan yang luas, hanya satu guncangan ekonomi dari jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Tenang di Kertas, Gaduh di Dapur
Pemerintah boleh berbangga karena inflasi umum tetap terjaga di kisaran rendah, sekitar 3,2 persen secara tahunan pada Juli 2026, jauh di bawah level krisis. Namun di balik angka gabungan itu, ada komponen yang melaju lebih cepat: harga-harga yang diatur pemerintah (administered price) — bahan bakar minyak, tarif transportasi, hingga elpiji — tercatat mengalami inflasi 3,58 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding inflasi inti maupun harga pangan bergejolak.
Komponen itulah yang paling langsung memukul tukang ojek, sopir angkot, dan pedagang kecil yang bergantung pada bahan bakar serta ongkos transportasi untuk mencari nafkah harian. Sementara itu, garis kemiskinan versi BPS sendiri naik 7,76 persen dalam setahun terakhir, menjadi Rp641.443 per kapita per bulan pada September 2025 — artinya, untuk sekadar keluar dari status miskin, seseorang kini membutuhkan daya beli yang jauh lebih besar dibanding setahun lalu. Inflasi umum boleh tenang di atas kertas, tetapi di dapur rumah tangga miskin dan rentan, tekanannya terasa sangat nyata.
Pembangunan yang Kehilangan Arah Moral
Ketika mayoritas rakyat hidup dalam bayang-bayang kerentanan semacam ini, sulit menyebutnya sekadar “kesulitan ekonomi biasa”. Pola pembangunan yang kehilangan arah moral dan tata kelola yang baik biasanya ditandai oleh gejala yang mirip di banyak negara berkembang: kebijakan yang lebih sibuk mengejar angka pertumbuhan PDB dan citra investasi ketimbang distribusi kesejahteraan; model ekonomi yang bersifat ekstraktif, menyedot sumber daya alam dan memusatkan kapital pada segelintir pihak; serta tata kelola yang keropos oleh korupsi dan lemahnya integritas aparatur, sehingga anggaran yang mestinya melindungi kelompok rentan justru bocor di tengah jalan.
Menuju Koreksi Total
Maka ketika narasi resmi terus mendengungkan bahwa “ekonomi kita baik-baik saja”, rakyat kecil menangkapnya bukan sebagai kabar gembira, melainkan sebagai bentuk ketidakpekaan. Mereka tidak sedang meributkan peringkat daya saing global Indonesia atau seberapa besar surplus neraca perdagangan. Yang mereka risaukan sederhana saja: bagaimana caranya dapur tetap mengepul hari ini, esok, dan lusa, tanpa harus terjerat utang.
Data 233 juta jiwa yang belum mencapai kemapanan ekonomi — jauh melampaui garis kemiskinan resmi sekalipun — adalah alarm keras bahwa ada yang keliru dengan arah kebijakan kita. Pembangunan tidak boleh lagi diukur semata dari seberapa tinggi menara beton menjulang di kota-kota besar, atau seberapa mengesankan angka pertumbuhan kuartalan yang diumumkan setiap tiga bulan. Ia harus diukur dari seberapa kokoh negara melindungi keselamatan ekonomi mayoritas rakyatnya yang masih berjuang di lapisan rentan.
Sudah saatnya orientasi pembangunan dikembalikan pada akal sehat moral dan keadilan sosial — sebuah tatanan yang memuliakan manusia, menjunjung tinggi transparansi, dan berpihak pada mereka yang selama ini berada di pinggir catatan statistik. Sebab fondasi sebuah bangsa yang kokoh sesungguhnya diuji bukan dari grafik yang meliuk naik di ruang berpendingin udara, melainkan dari seberapa tenang seorang ibu di perkampungan padat menatap piring makan anak-anaknya di malam hari. Selama jurang antara narasi di atas kertas dan kegelisahan di akar rumput itu masih menganga, selama itu pula “ekonomi yang baik-baik saja” hanya akan menjadi ilusi yang menenangkan segelintir orang — sementara ratusan juta lainnya terus berjuang, sering kali dalam sunyi.
Penulis adalah purnabakti pejabat senior Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kini menulis sebagai pengamat independen tata kelola dan ekonomi-politik pembangunan.
Naskah ini disusun dengan bantuan kolaborasi kecerdasan buatan (AI) dalam riset data dan penyuntingan bahasa.
Martiono Hadianto adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Direktur Utama Pertamina, serta Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara. Saat ini ia aktif menulis mengenai tata kelola pemerintahan, pembangunan institusi, pendekatan proses sistemik, dan penguatan kepercayaan publik.
Sumber data: Badan Pusat Statistik (Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2026; Profil Kemiskinan September 2025; Survei Angkatan Kerja Nasional November 2025; Berita Resmi Statistik Inflasi Juli 2026); World Bank Macro Poverty Outlook diolah Mandiri Institute (klasifikasi kelas ekonomi 2025).