Dalam beberapa bulan terakhir ini masyarakat kita disuguhi berita-berita besar yang cukup menjadi perhatian publik. Berita-berita tersebut muncul dalam jarak waktu yang dekat atau tidak lama. Antara lain mulai berita melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, berita kenaikan bahan bakar minyak (BBM), berita dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), berita sidang pengadilan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, berita sejumlah penggeledahan oleh polisi di I3 lokasi dan dugaan tindakan pidana korupsi oleh Jampidsus, Febrie Adriansyah, dan berita dugaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Masyarakat yang diberondong dengan berita-berita besar tersebut terkadang menimbulkan tanda tanya kenapa bisa sebuah masalah begitu banyak dan menumpuk. Sehingga akhirnya timbul pertanyaan yang bermacam-macam. Ada yang mengaitkannya dengan konflik di antara elite, antar institusi , dan ada juga yang menghubungkannya dengan kinerja pemerintah dan para pembantunya yang bisa saja dinilai tidak cakap bekerja.
Namun, ada kalanya juga di masyarakat muncul kesan bahwa mega berita yang menyita perhatian publik yang muncul beruntun tersebut di antaranya ada yang dianggap sebagai pengalihan isu atau semacam strategi komunikasi. Pengalihan isu diperlukan bahwa ada persoalan yang dianggap sangat serius, dan masyarakat atau rakyat diharapkan tidak terpengaruh dengan permasalahan tersebut. Sebab, jika perhatian rakyat tertuju ke sana mungkin dianggap bisa merugikan penguasa atau rezim yang memerintah. Kerugian itu misalnya bahwa pemerintah bisa dinilai gagal atau kurang berhasil dalam menjalankan program-program pembangunan.
Masyarakat Indonesia yang sejak kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan digital saat ini jelas makin intens (well inform) mengikuti perkembangan berita, baik berita politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan lainnya. Termasuk juga dalam merespons berita-berita dan mendistribusikannya melalui media sosial dan grup-grup komunitas WhatsApp (WA) dan lainnya. Kenyataan ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan 30-40 tahun lalu di mana media sangat terbatas hanya dalam bentuk surat kabar, majalah, televisi dan radio, yang pembaca dan penikmatnya sangat terbatas, dan juga untuk memberikan komentar atau penilaian terhadap isi berita yang muncul tidaklah mudah.
Saat ini keadaan sudah berubah seratus persen, setiap orang dengan mudah mengikuti perkembangan apa saja, bukan hanya untuk masyarakat kalangan perkotaan, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok di daerah terpencil semuanya dapat mengikuti apa yang terjadi hanya dalam selang waktu sekian menit saja. Semuanya dapat di akses dengan mudah.
Dengan demikian sekarang ini pemerintah memang harus lebih serius dan ekstra hati-hati membuat kebijakan, karena seluruh rakyat bisa membacanya, tidak terbatas tempat, maupun semua kalangan umur dan kelompok masyarakat bisa membaca dan menilainya.
Dalam hal ini pemerintah juga memperkuat komunikasi politik dengan membentuk staf khusus bidang komunikasi, kepala bidang komunikasi, kantor komunikasi presiden dan lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa di era digital dan internet ini penanganan dan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dilakukan dengan serius, sebab kalau tidak demikian berbagai macam pendapat dalam masyarakat sering muncul, baik yang sifatnya argumentatif, dapat dipertanggungjawabkan, maupun yang sifatnya hoaxs bisa saja beredar. Demikian pula banyak pula berita, video, gambar, narasi dari yang memuji-muji pemerintah atau yang mengecam pemerintah, maupun pejabat, serta tokoh-tokoh, dan lainnya.
Menyangkut berita-berita yang viral terkait dengan isu-isu yang mendasar tentang ekonomi, politik, hukum dan lainnya yang muncul saling menyusul dalam jarak waktu yang singkat, sebenarnya apakah di dalamnya ada unsur pengalihan isu atau tidak, atau yang untuk mengalihkan perhatian masyarakat, sebenarnya bisa kita lihat dari materi atau persoalan yang dimunculkan.
Memang di sini kita susah membedakan mana berita yang hendak dialihkan perhatiannya dan mana berita yang dimunculkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat, kalau kedua berita tersebut memiliki tingkat keseksian atau tingkat perhatian yang besar di masyarakat. Berita korupsi dengan jumlah setengah triliun ditambah penemuan emas batangan dalam jumlah besar, mata uang asing dan lainnya, jelas akan dapat perhatian besar dari publik, namun ada pula berita seperti diduga anggota TNI mendatangi Polda Metro Jaya hendak membebaskan seorang saksi dalam kasus penggeledahan, atau berita lainnya seperti penangkapan seorang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu di mana penegak hukum masuk ke rumah dan ruang pribadi seseorang, atau demo mahasiswa terkait kenaikan BBM, nilai tukar rupiah dan semacamnya. Di sini sulit untuk membedakan mana yang berita yang sebenarnya dan mana berita yang berfungsi untuk mengalihkan. Karena semua berita ini memiliki tingkat dan perhatian yang luas dari masyarakat, dan juga menyangkut kinerja pemerintah dan institusi hukum yang sangat vital atau utama.
Jadi dalam konteks peristiwa-peristiwa yang menyangkut kebijakan pokok dan utama pemerintah bila terkuak di masyarakat melalui pemberitaan, maka bisa dikatakan tidak mungkin ada upaya pengalihan isu. Karena semuanya ini menyangkut kebijakan penting pemerintah.
Namun, jika ada isu penting yang sedang dibicarakan di masyarakat misalnya kenaikan BBM, merosotnya nilai tukar rupiah, dan berita mega korupsi oleh penegak hukum, lalu muncul berita tertangkapnya seorang teroris yang akan melakukan peledakan bom, mungkin orang bisa curiga bahwa ini ada upaya pengalihan isu. Masyarakat diharapkan bisa dialihkan perhatiannya dari peristiwa utama ke masalah lain yang dianggap juga menarik untuk diperhatikan, walaupun tingkat kepentingannya lebih ringan ketimbang masalah pokok yang menyangkut hajat orang banyak. Atau dengan pengalihan isu itu diharapkan kekurangan kinerja pemerintah jangan sampai menjadi opini umum dalam masyarakat, yang pada akhirnya merugikan citra pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa.
Sebenarnya kalau memang ada berita pengalihan isu yang dilakukan penguasa, bukanlah kiat yang efektif untuk membuat citra pemerintah atau penguasa lebih baik. Bisa jadi upaya pengalihan isu menjadi bumerang yang makin merusak citra pemerintah kalau salah dalam memilih isu berita pengalihan. Masyarakat yang sudah makin melek politik dan makin paham dalam membaca berita dengan banyaknya ulasan-ulasan sekarang ini yang bukan hanya bersumber dari media-media, tapi juga banyaknya tampil para pengamat dan intelektual dalam broadcast-broadcast yang sekarang makin tumbuh pesat melakukan pencerahan soal-soal politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lainnya, maka masyarakat makin paham apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan politik dan kekuasaan. Maka lama- kelamaan berita pengalihan isu hanya akan dianggap berita kosong yang tidak valid.
Ketimbang upaya pengalihan isu sebenarnya lebih baik pemerintah atau penguasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerjanya dengan program-program yang mampu memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Program itu dirancang, dikelola dan dimonitor dengan baik dan menghindari jangan menimbulkan hal-hal yang bersifat kontroversial, misalnya, diserahkan pada orang-orang yang bukan bidangnya atau bukan ahlinya sehingga diawal memulainya saja sudah muncul sorotan dari masyarakat. Sehingga program itu bukannya berjalan dengan baik, malah terjadi pemborosan dan kebocoran.
Sebuah kelemahan dan kesalahan dalam menjalankan program kerja, apalagi sudah menjadi konsumsi berita, tidak mudah untuk memperbaiki citranya. Walaupun ada bantahan, klarifikasi dan lainnya, namun dalam jagat media sekarang ini yang di dalam masyarakat dengan “ kebebasan berita dan kebebasan membuat berita dan opini” yang dilakukan bukan hanya oleh dunia pers dan media, tapi juga oleh masyarakat (medsos, nitizen) berbagai macam opini dan pendapat dengan bebas bermunculan tanpa ada sensor. Apalagi, di tengah masyarakat kita sekarang ini yang sudah “terbelah” ada yang pro dan kontra terhadap pendapat, tokoh, partai, relawan dan lainnya, yang terkadang bisa terlihat pendapat bukan lagi didasarkan pada kekuatan logika dan argumen, tapi lebih pada pemihakan dan rasa suka dan tidak suka.
Dalam kondisi kehidupan politik dan masyarakat yang “serba terbelah “ inilah sesungguhnya berita pengalihan isu tumbuh dengan subur dan berkembang. Karena itulah cara untuk menyembunyikan keadaan dan kebenaran fakta yang sesungguhnya. Atas dasar tersebut, perlu kehati-hatian dalam menyikapi sebuah berita yang muncul. Apakah berita itu riil terjadi dan bukan untuk pengalihan isu atau berita tersebut bagian dari rekayasa untuk menutupi persoalan yang lebih besar. Kecerdasan memilih dan memilah berita adalah bagian dari literasi digital yang diperlukan pada saat sekarang agar tidak terjebak dalam gelombang berita yang tidak menentu. Selamat mengasah dan mengasuh kecerdasan digital.
Penulis: Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A., Dosen dan Plt Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok, Jawa Barat