Kritik terhadap Pendekatan Pembangunan Nasional
Indonesia memiliki RPJPN dan RPJMN sebagai kerangka strategi. Namun pendekatan pembangunan nasional seringkali bersifat normatif dan retoris, menyusun target formal tanpa meresapi kondisi lapangan.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan atau pengangguran secara signifikan. Banyak kebijakan nasional lebih fokus pada sasaran kuantitatif seperti angka PDB, sementara persoalan fundamental seperti ketimpangan antar-daerah dan kualitas layanan publik terabaikan.
“Jalan Lama” dan Keterbatasannya
Istilah “jalan lama” merujuk pada pola pikir lama dalam pembangunan: perencanaan top-down, janji populis, dan retorika tanpa aksi nyata. Cara lama ini sering bergantung pada proyek infrastruktur besar dan angka-angka makro, tanpa menimbang akar persoalan ekonomi dan sosial. Sementara Indonesia menghadapi krisis multidimensi, pendekatan usang ini kian tidak memadai.
Dunia saat ini diwarnai ekonomi global yang bergejolak, kerusakan lingkungan, disrupsi teknologi, dan bahkan krisis moral di masyarakat; pendekatan lama gagal karena ia melupakan kompleksitas dan dinamika realita baru ini.
Realita, Bukan Retorika
Strategi pembangunan harus dibangun di atas analisis objektif kondisi nasional, bukan narasi politik semata. Pendekatan ini dapat dilakukan lewat analisis SWOT nasional. Misalnya, kekuatan bangsa seperti demografi muda dan kekayaan alam harus dioptimalkan; kelemahan nyata seperti ketimpangan wilayah dan birokrasi yang berbelit harus diatasi; peluang ekonomi digital dan energi terbarukan perlu dimanfaatkan; serta ancaman krisis ekonomi global dan perubahan iklim harus dihadapi.
Dengan landasan data dan fakta lapangan, kebijakan bisa fokus pada masalah nyata, bukan sekadar janji-janji. Sebaliknya, retorika politik sering melahirkan kebijakan ambisius di atas kertas namun lemah dalam implementasi.
Dari Pendidikan Sampai Moral Publik
Pendidikan: Sarana dan kualitas pendidikan masih timpang. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan buku dan infrastruktur memadai, sementara guru terbaik terkonsentrasi di kota besar. Hasil PISA menempatkan Indonesia di peringkat rendah, menandakan mutu pembelajaran belum membaik meski anggaran pendidikan besar. Kebijakan lama lebih sering membangun gedung dan rutinitas ujian nasional, tapi kurang menyiapkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global.
Ketenagakerjaan: Jumlah pengangguran, terutama di kalangan muda, masih signifikan. Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya bekerja di sektor informal dengan upah rendah, menandakan kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Padahal Indonesia punya bonus demografi, tetapi tanpa strategi lapangan kerja berkualitas, para pemuda terdampar dalam pekerjaan tak layak. Pendekatan lama hanya menargetkan angka pertumbuhan ekonomi tanpa menyiapkan basis keahlian atau wirausaha anak bangsa.
Birokrasi: Administrasi publik terganjal oleh praktik korupsi dan nepotisme. Laporan publik mengungkap kasus jual-beli jabatan, suap pengadaan, dan korupsi anggaran berskala besar. Akibatnya birokrasi menjadi lamban dan tidak dapat diandalkan; investor dan warga sering frustrasi oleh prosedur berbelit. Strategi pembangunan lama sering menganggap birokrasi hanya “bagian pelaksana”, tanpa menyentuh reformasi mendasar untuk memperkuat integritas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Moral Publik: Nilai-nilai etika dan kebersamaan di masyarakat sedang diuji. Skandal korupsi pejabat tinggi dan persaingan politik kotor menunjukkan moral publik yang menurun. Fenomena intoleransi, penyebaran hoaks, dan egoisme sosial mudah timbul saat kepercayaan publik pada institusi melemah. Strategi pembangunan berbasis realita harus pula menanamkan integritas dan budaya kejujuran, bukan hanya mengandalkan seminar moral retorik semata.
Refleksi dan Ajakan Aksi
Kita sebagai bangsa perlu refleksi kolektif: politikus dan masyarakat sipil harus keluar dari zona nyaman. Pembangunan yang sejati menuntut integritas – kejujuran pemerintah dan konsistensi kebijakan – sehingga setiap janji tumbuh menjadi tindakan nyata. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, bukan tumpukan ego sektoral.
Reformulasi strategi nasional perlu dibangun dengan semangat keberanianstruktural: memperbaiki lembaga yang korup, merombak sistem birokrasi berbelit, dan mendahulukan kepentingan jangka panjang di atas politik praktis.
Hanya dengan sinergi dan keberanian semacam inilah strategi pembangunan akan benar-benar menjawab tantangan nyata bangsa. Indonesia tidak akan bangkit dengan jalan lama. Tetapi dengan keberanian kita menyusun jalan baru berdasarkan realita dan kejujuran.
Penulis: Dr. Martiono Hadianto, pemerhati bangsa, mantan Dirjen BUMN dan dirut BUMN strategis.,