Komunitas Yahudi di wilayah Islam secara umum menerima perlakuan istimewa, dibanding komunitas Yahudi di Eropa. Tidak sedikit dari mereka yang diangkat oleh penguasa Islam untuk menduduki jabatan penting kenegaraan.
Ada yang “istimewa” dalam serangkaian aksi bom jibaku di Casablanca, Maroko, pertengahan Mei 2003. Menurut kantor berita Reuters, dari lima sasaran yang dituju, tiga di antaranya milik Yahudi, yaitu pusat komunitas Yahudi, pemakaman Yahudi, dan sebuah restoran Italia milik seorang Yahudi. Lho, apa memang ada orang Yahudi di negara muslim seperti Maroko itu? Mengapa tidak. Maroko bahkan surga bagi Yahudi (baca: Ke Maroko Yahudi Temukan Surga). Bangsa Yahudi juga telah tinggal di negara-negara Arab lainnya dengan tenteram dan nyaman.
“Selama kurang lebih tiga belas setengah abad dari sejarah Islam sepeninggal Rasul, hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi bukan hanya bersifat damai melainkan juga penuh kerja sama” positif,” kata Fazlur Rahman (alm), cendekiawan Pakistan yang bermukim di AS. Sejarah juga membuktikan bahwa, sepanjang abad pertengahan, Afrika Utara dan Timur Tengah (negara-negara muslim) menjadi pilihan tempat perlindungan dan pengungsian yang nyaman bagi kaum Yahudi Spanyol dan negeri-negeri lain yang mengalami pengusiran. Bahkan, sekitar 31 juta orang Yahudi di Afrika Utara Komunitas terbesarnya berada di Maroko (negara muslim)—mengaku saat Menikmati kedamaian dan hubungan yang baik dengan muslim.
Romantisme di antara benturan
Tercatat pula dalam sejarah, walaupun kaum Yahudi berkali-kali bersekongkol dengan kaum musyrik Mekah untuk membinasakan kaum muslim, sampai Nabi s.a.w. meninggal dunia mereka dapat tinggal dengan aman di Madinah. Beliau malah meninggalkan barang gadai baju besi di tempat seorang Yahudi Madinah, yang kemudian ditebus oleh Sayidina Ali r.a. Orang Yahudi di zaman Nabi tidak hanya bebas berniaga, tapi juga menikmati keadilan di bidang hukum.
Tapi sungguh ironis bahwa kaum Yahudi, dengan faham zionisme mereka, melancarkan program pengusiran sistematis dan praktik-praktik ethnic cleansing kepada kaum muslim Palestina, hingga sekarang. Ironis karena, demikian sejarah mencatat, kalau bukan karena Amirul Mu’minin Sayidina Umar ibn Khaththab r.a. mereka tidak akan dapat menempati tanah suci mereka, Aelia (Jerusalem), setelah mengalami pengusiran di bawah pemerintahan Romawi.
Bayangkan, selama kurang lebih 1.200 tahun di bawah pemerintahan Islam, komunitas Yahudi menikmati suasana damai dan sejahtera. Memang, mereka disebut ahlu-dzimmah (kelompok tertanggung) yang wajib membayar pajak sebagai jaminan keamanan dan perlindungan. Namun, pada praktiknya, status itu tidak menjadikan mereka sebagai minoritas tersisih. Mereka leluasa bergaul dan berbaur. Bahkan, dalam kesehariannya mereka bercakap dengan bahasa Arab, mendengar musik-musik Arab, memakan makanan Arab. Hatta, di sinagog-sinagog mereka tidak jarang terdengar suara Umi Kultsum, Muhammad Abdul Wahab, atau Sayed Darwis.
Komunitas Yahudi di wilayah Islam secara umum menerima perlakuan yang istimewa bila dibanding komunitas Yahudi di Eropa yang sering ditimpa kekerasan dan pengusiran. Tidak sedikit dari mereka yang diangkat oleh penguasa Islam untuk menduduki jabatan penting kenegaraan. Hasday ibn Shabruth misalnya. Ia adalah orang Yahudi yang menjadi pegawai istana Dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, pada masa Khalifah Abdurahman III. Demikian pula dengan dua orang Yahudi bersaudara, Ibrahim dan Wahed ibn Sahl At-Tustari. Keduanya mengabdi pada Dinasti Fathimiyah di Mesir pada awal abad XI.
Di Iran, pada abad ke-19 tampil beberapa orang Yahudi sebagai pegawai pemerintahan. Mereka menjadi dokter di istana Shah Iran. Di Yaman, seorang Yahudi Barukh ibn Samoel menjadi dokter pribadi Imam Al-Mahdi Abdullah (1834) dan kemudian menjadi penasihat dalam bidang militer dan politik.
Tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa kasus pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi yang menimpa komunitas Yahudi dalam masyarakat Islam. Apalagi, persoalan ketenteraman itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah setempat, pengaruh tokoh agama, dan kemampuan Yahudi melakukan pendekatan terhadap kekuasaan. Hanya, tidak terdapat penindasan besar-besaran. Dan positifnya, justru ada kesediaan aktif dari kedua pihak untuk saling memberi dan menerima di bidang kebudayaan.
Di Baghdad (Irak) dan Andalusia (Spanyol) kerja sama berlangsung secara sistematis dan kreatif. Filosof dan tabib Yahudi abad ke-11 di Baghdad, Abul Barkat, belakangan memperoleh kemasyhuran dan kedudukan tertinggi di istana sebelum masuk Islam. Di Andalusia dua filosof Yahudi, Ibnu Gabirol dan Moses Maimonedes, mendaki puncak karier mereka, masing-masing pada abad ke-11 dan ke-12. Mereka menulis karya-karya dalam bahasa Arab. Pemikiran mereka tak hanya memengaruhi alam pikiran Yahudi, melainkan juga filsafat Kristen Barat di zaman pertengahan. Benyamin Disraeli, keturunan Yahudi yang pernah menjabat PM Inggris, mengakui hal itu. Katanya, sejarah umat Yahudi di bawah kekuasaan Islam penuh dengan romantisme dan kemesraan.
Menuntut persamaan
Posisi komunitas Yahudi di wilayah Islam memasuki babak baru sejak 1940-an di abad ke-19, tepatnya saat imperialisme Barat memasuki wilayah Islam dan memainkan taktik mengambil hati kaum minoritas demi kelanggengan imperialisme mereka. Kepada kaum minoritas mereka menawarkan persamaan dan kebebasan kaum minoritas.
“Pemerintah Inggris misalnya, pada 1893 menghapuskan kewajiban membayar pajak (jizyah) bagi komunitas Yahudi. Sebagai imbalannya Inggris memanfaatkan : Yahudi sebagai spionis di daerah jajahannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II (1808-1839), Turki menghadapi gerakan reformasi sosial di beberapa wilayahnya. Gerakan ini menuntut hak persamaan bagi minoritas Kristen dan Yahudi. Hasilnya, hak persamaan bagi warga minoritas ditandatangani oleh Sultan Abdul Hamid pada 1839. Pengaruh gerakan reformasi sosial itu mencapai puncaknya pada 1876, saat Perdana Menteri Turki Midhad Pasha mengeluarkan undang-undang hak politik bagi warga minoritas. Mulai saat itu baik warga Yahudi maupun Kristen memiliki wakil di Parlemen Turki. Hal ini terjadi pula di Irak, yang merupakan wilayah kekuasaan Turki. Tapi, hal itu tidak berlaku di Kurdistan. Meskipun daerah ini termasuk wilayah Turki Utsmani, perubahan demikian tidak terjadi karena keputusan politik di sana tetap dikuasai penguasa-penguasa kabilah setempat. Adapun di Iran, bersamaan dengan perubahan di Turki itu, lahir gerakan liberal. Gerakan ini menuntut reformasi dan modernisasi pemerintahan Iran untuk “mengebiri” beberapa hak Shah Iran. Awalnya, gerakan ini tidak menyinggung hak minoritas Yahudi, kecuali setelah mendapat tekanan dari imperialisme Barat dan lobi-lobi sekelompok Yahudi. Nasib komunitas Yahudi sebenarnya tetap tak berubah hingga Shah Nashirudin (18381896) melakukan pembaruan sosial dan ekonomi di wilayah kekuasaannya. Nashirudin berjanji di hadapan delegasi Yahudi dan negara Eropa akan mengubah nasib komunitas Yahudi dengan menghapus hak waris bagi mereka yang masuk Islam. Hanya saja, Shah Nashirudin tetap bersikeras untuk tidak menghapus status mereka sebagai ahl dzimmah.
Di Afganistan, nasib Yahudi membaik pada masa Amanullah Khan (4019 1920) Sejak 1925, Afghanistan mulai tidak memungut pajak dari mereka, Kebijaksanaan ini kemudian diperkokoh pada masa Nadirshan (1920 1932), pengganti Amanullah, dengan dikeluarkannya keputusan yang menghapus kewajiban membayar pajak bagi komunitas Yahudi. Selain persamaan sosial, perjuangan komunitas Yahudi juga menghasilkan persamaan hak politik. Mereka berhasil menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Pada 1906, Iran memberikan hak politik yang sama bagi Yahudi. Dr. Ayyub Lukman, misalnya, adalah wakil Yahudi Iran yang masuk parlemen pada 1916 hingga 1922 dan diteruskan Dr. Samoel Hayeem yang menjadi anggota parlemen dari 1922 hingga 1926. Bersambung
Penulis: Anis Maftuhin; kini Pengasuh Pondok Pesantren WALI, Salatiga, Jawa Tenga
Laporan: M. Guntur Romli (Kairo); kini aktivis Partai Demokrasi Perjuangan )PDI-P)
Sumber: Majalah Panjimas, Juli 2003