Hukum Produk Politik atau Politik Produk Hukum dalam Menuju Negara Hukum 

Dalam  literatur hukum  diungkapkan sebuah soal yang cukup dilematis dan muskil, yaitu apakah hukum itu produk politik atau politik produk hukum?

Pertanyaan ini penting untuk menjawab dan ingin melihat apakah hukum itu bekerja netral semata untuk penegakan hukum atau ada kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun memenuhi kepentingan seorang penguasa atau orang yang berpengaruh.

Prof. Dr. Mahfud MD dalam desertasinya, Politik Hukum di Indonesia, membahas secara gamblang pernyataan ini, yaitu soal “apakah hukum itu produk politik atau politik produk hukum”.   

Menurut mantan Ketua MK ini, hukum sebagai produk politik dan politik sebagai produk hukum, kedua-duanya benar secara metodologis-ilmiah, tergantung asumsi dan konsep yang digunakan. Dengan asumsi dan konsep tertentu satu pandangan ilmiah dapat mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, tetapi dengan asumsi dan konsep tertentu yang lain, satu pandangan ilmiah dapat mengatakan sebaliknya, bahwa politik adalah produk hukum. Artinya, secara ilmiah, hukum dapat determinan(menentukan—pen) atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politik determinan atas hukum. Jadi dari sudut metodologi, semuanya benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsepnya sendiri-sendiri (Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta,Rajawali Pers,2017,hal.4). 

Mantan cawapres ini menjelaskan sebuah fakta lebih jelas, jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tidak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Dalam konteks inilah kebenaran pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik”.

Tetapi, lanjut Mahfud, hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan antara das Sollen (keinginan, keharusan)  atau das Sein (kenyataan). Artinya, hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup UU, tetapi bisa juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya bisa puluhan. 

Jika seorang menggunakan das Sollen adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undang-undang, maka pernyataan” hukum  merupakan produk politik” tentu tidak benar, yang benar adalah adalah “politik merupakan produk hukum”.

Bahkan lebih jauh kedua pernyataan di atas bisa dinilai tidak benar jika digunakan konsep gabungan das Sollen-das Sein dengan menggunakan interdeterminasi (saling mempengaruhi-pen) antara hukum dan politik. Di dalam konsep ini hukum dan politik saling mempengaruhi, tidak ada yang unggul. Sangat tepat apa yang dikatakan mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja, “Politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”

Mahfud MD dalam desertasi doktornya melihat bahwa faktor politiklah yang dominan atas hukum. Sehingga ia melihat hukum adalah produk politik. Politik sebagaiindependent variable , menurut Mahfud, bisa   melahirkan politik yang demokratis dan politik yang otoriter.Sementara hukum sebagai dependent variable  bisa melahirkan hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. 

Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum  yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.

Indikator dari sistem politik demokratis antara lain ditandai, parpol dan parlemen yang kuat, menentukan haluan dan kebijakan negara, lembaga pemerintah atau eksekutif bersifat netral. Kemudian pers  bebas, tanpa sensor dan pembredelan. 

Kemudian indikator karakter hukum dari sistem politik demokratis yang melahirkan hukum yang responsif antara lain dicirikan, pembuatan undang-undang bersifat partisipatif, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif.

Sedangkan sistem politik otoriter ditandai, parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif, lembaga pemerintah (eksekutif) intervensionis, dan pers terpasung, diancam sensor dan pemberedalan.

Adapun karakter hukum yang lahir dari sistem politik yang otoriter yang disebut ortodoks dicirikan sebagai berikut, pembuatan undang-undang atau produk hukumnya bersifat sentralistik-dominatif, muatannya dan rincian isinya open interpretatif.

Hukum untuk Kebebasan, Keadilan dan Kesejahteraan

Belakangan ini ramai soal produk hukum mengenaiketentuan umur cawapres dan calon gubernur yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, pemerintah belakangan ini juga mengeluarkan peraturan yang membuat tanggapan dan reaksi luas di masyarakat. Di antaranya peraturan atau ketentuan soal Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Yaitu adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera,dan UU Nomor 4 tahun 2016. Peraturan ini mewajibkan setiap pekerja ikut Tapera dengan gaji dipotong 2,5% dan peserta Mandiri 3%.

Kemudian peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No.96 Tahun 2021 tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memberikan izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang menuai kritik luas dari publik.

Suatu ciri yang mungkin bisa ditambahkan bahwa hukum sebagai produk politik kalau ia dilahirkan tanpa persetujuan dan partisipasi masyarakat. Sebab, setiap hal yang dipaksakan pasti mengandung dugaan dan kecurigaan punya motif atau tujuan politik tertentu. Sebab, seperti dikatakan pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, setiap norma hukum yang baik hendaknya didasarkan atas dasar kesepakatan bersama. Pembentukan hukum yang baik itu haruslah bersifat partisipatoris, didukung oleh keterlibatan dan keikutsertaan rakyat yang berdaulat, yang berhak menundukkan diri secara sukarela tanpa paksaan. Sehingga tidak bisa dibenarkan tindakan penguasa yang tanpa kewenangan yang sah memaksakan kehendaknya sendiri dalam membuat, menetapkan, dan memaksakan berlakunya suatu norma hukum untuk masyarakat umum. 

Menurut mantan Ketua MK pertama ini, dalam suatu negara hukum yang demokratis, tidak boleh ada tindakan negara yang membebani warganya dengan ancaman pidana ataupun dengan beban keuangan yang hendak dipungut dengan paksa oleh negara, tanpa kewenangan berdasarkan undang-undang. Jika ancaman terhadap hakatas kebebasaan dan beban terhadap hak atas kekayaan pribadi dipaksakan oleh penguasa tanpa persetujuan rakyat sendiri melalui para wakilnya, maka hukum tersebut adalah hukum yang jauh dari keadilan, dan merupakan hukum yang tidak demokratis ( Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie,SH, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2010, hal. 364).  

Kita melihat beberapa gejala bahwa hukum menjadi alat politik untuk mensandera seseorang, bahkan dugaan menjadi senjata untuk mengancam dengan mentersangkakan seseorang. Fenomena dengan mudahnya seseorang dilaporkan ke penegak hukum karena perbedaan pandangan dan pendapat atau melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tentulahfenomena hukum seperti ini sangat tidak sehat. Karena itu akan muncul dan meluas rasa ketakutan dan ketidakamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Padahal hakekat tujuan hukum adalah agar masyarakat memiliki kebebasan (freedom), keadilan (justice) dan kesejahteraan (prosperty).

Di samping itu hukum itu juga harus fungsional dalam masyarakat, dalam arti ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan, ini bisa terwujud kalau lembaga hukum, peradilan dan para aparat hukum dipercaya oleh masyarakat. Dan, dari sini pulalah yang akan menentukan lahirnya produk hukum yang diidamkan masyarakat. Dari sini mungkin baru tepat negara disebut rechtsstaat atau the rule of law yang menjadi harapan rakyat.        

Exit mobile version