Sejak mula sewaktu Prabowo Subianto dicalonkan oleh Partai Gerindra sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024, “cita-citanya tidak ada oposisi, bersatu dalam memajukan bangsa dan negara” terus dikumandangkan.
Bergabung dengan Presiden Joko Widodo, yang berpartai PDIP, dan pendukungnya, dianggap paling save oleh Prabowo untuk meraih suara lebih banyak. Ada beberapa faktor, pertama, saat itu Ketua Umum PDIP Meggawati selalu menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah “Petugas Partai” – berarti segala pencapaian Jokowi adalah pencapaian PDIP. Jokowi dianggap “lurah” melaksanakan perintah pemimpin tertinggi parta.
Kedua, orang Indonesia umumnya beragama dan beberapa partai Islam seperti PKS pun tidak senang mendengar pidato-pidato Megawati yang mempopulerkan dihapuskannya kata-kata utama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedang Pancasila sendiri akan diperas menjadi Ekasila dan menjadi Eksasila yaitu Gotong Royong”
Ketiga, dulu Megawati tidak mendukung Jokowi menjadi calon presiden. Tetapi setelah melihat popularitasnya saat itu “rupanya terpaksa” mendukungnya karena desakan orang dalam PDIP. (Jokowi memang bukan kader PDIP, tetapi anggota biasa di Solo). Setelah menjadi presiden pun dalam suatu pertemuan PDIP yang penting, Presiden Jokowi tidak diminta untuk ikut menyambut. Berkali-kali dia diremehkan dan dihina oleh Megawati sehingga akhirnya dia keluar dari PDIP dan masuk Golkar.
Faktor-faktor penting lain yang tentunya membuahkan keadaan perpolitikan ini adalah ideologi (menolak Pancasila diganti dengan Ekasila membenamkan umat berkepercayaan Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa), harga diri (Jokowi sebagai presiden bukan petpgas partai), dan pencapaian Jokowi yang begitu banyak dalam pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, tetapi tidak di appresiasi oleh Ketum Megawati.
Jadi kalau penilaian dan pemikiran kita hanya sederhana, umpamanya dengan mengatakan semua partai politik sama saja (semuanya untuk mencari jabatan dan uang), hal itu tidak benar). Memang mencari uang dominan, tetapi masih banyak anak bangsa yang baik bermoral mulia punya hati memikirkan perdamaian, kesejahteraan rakyatnya dan keadilan serta kesetaraan melalui jalan demokrasi.
Kembali kepada ide Prabowo untuk meniadakan oposisi, maka setelah dia diumumkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, maka inilah antara lain yang terjadi, yaitu mengundang koalisi lawan untuk bergabung dengan koalisinya. Rupanya Prabowo paham karena suara umat (pendukung Anies-Muhaimin) pada saat kampanye yang membeludak, tidak dapat diabaikan.
Sebaliknya Koalisi Anies-Muhaimin melalui Surya Paloh mau menerima tawaran Probowo-Gibran untuk mendukungnya, demi untuk keamanan dan perdamaian dan menjaga suara umat yang masih gelisah tetap ingin mendukung Anies-Amin. Suara pendukung PKB (partainya Nahdlatul Ulama) yang terkenal suaranya lebih banyak dari yang lain menerima tawaran Probowo degan maksud yang sama. Bahkan PKS ikut mendukung Koalisi untuk menjaga ideologi Pancasila. Salah satu pemimpin muda PKS menyatakan bahwa ikut mendukung koalisi Prabowo tidak harus menuntut kursi di Kabinetnya.
Di sinilah kaitan dan liku-liku perpolitikan yang melanda Indonesia yang sangat unik dan membingungkan. Apakah hal ini berarti Prabowo berhasil mempertahankan idenya, suatu koalisi tanpa oposisi? Belum tentu, karena PDIP tampaknya tak mau bergabung Inilah pendapat penulis pribadi, dan siapa pun boleh berbeda. Silakan.
Penulis: Hamid Alhadad, M.A., Duta Besar RI untuk Republik Aljazair (1991-1994) dan untuk Kerajaan Kamboja (1997-2000).