Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar acara uji publik bagi para calon presiden dan wakil presiden. Diadakan di kampus perguruan tinggi milik Muhammadiyah secara berbeda di tiga kota selama tiga hari berturut-turut, yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Apa sesungguhnya yang melandasi acara ini? Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir berharap acara dialog bersama para capres dan cawapres ini bukan hanya upaya untuk
meningkatkan literasi politik, tetapi dimaksudkan agar para calon pemimpin tersebut bisa memiliki jiwa pengkhidmatan yang kuat sebagaimana ditunjukkan para pendiri bangsa.
“Maka semua calon presiden dan wakil presiden, lewat Muhammadiyah, kita ajak untuk mendiskusikan secara serius persoalan bangsa dan Indonesia ke depan. Agar mereka betul-betul pondasinya kokoh, pengkhidmatannya luar biasa dan jiwa kenegarawanannya teruji,” harapnya.
Sebelumnya Guru Besar Sosiologi UMY ini mengungkapkan jejak sejarah para pejuang dan pendiri bangsa Indonesi seperti KH Ahmad Dahlan, Nyai Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, dan A.R. Baswedan dalam sambutannya.
Dalam acara dialog Muhammadiyah ini yang menjadi giliran pertama yaitu pasangan nomor urut 1 capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu, 22 November 2023. Haedar Nashir ingin semangat para pejuang tersebut menjadi teladan para pemimpin Indonesia ke depan.
“Hari ini, kita akan berdialog dengan calon presiden dan wakil presiden yang saya yakin dan kita yakin keduanya punya sejarah, jejak pemikiran, reputasi dan pengkhidmatan yang tinggi,” ujarnya.
Namun demikian, Haedar menilai, semangat patriotisme para pejuang sejarang ini sudah mulai luntur. Karena itu tidak heran kalau masih terjadi kemandegan di beberapa sisi. Makanya perjuangan ke depan tidak mudah.
“Kita sadar bahwa Indonesia ke depan tidak mudah. Karena, pondasi yang telah diletakkan dalam perjalanan 78 tahun kemerdekaan, disamping banyak kemajuan, dalam catatan Muhammadiyah masih ada stagnasi, kemandegan, masih ada erosi, peluruhan dan distorsi atau deviasi penyimpangan dari cita-cita, jiwa, pikiran dan pondasi besar yang telah diletakkan para pendiri Indonesia,” paparnya.
Haedar Nashir yakin, dialog ini juga akan memberi ruang untuk tidak asal memilih tanpa kesadaran literasi politik yang cerdas,” simpulnya.
Mewujudkan Kesetaraan
Dalam paparannya calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan, ingin mewujudkan kesetaraan di negara kita Indonesia, membangun persatuan yang lebih kokoh di tanah air.
Mantan Gubernur DKI ini mengatakan, negara Indonesia didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah intisari mengapa Indonesia merdeka.
“Saya dan Gus Muhaimin berangkat dengan niat dan tujuan untuk melakukan perubahan bukan sekadar mengubah, tapi juga ingin Indonesia yang lebih adil dan setara,” tegasnya.
Menurut Anies, prinsip kesetaraan dan keadilan akan tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang akan dijalankannya. Disebutkannya, satu-satunya pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Indonesia saat ini adalah mencapai kemakmuran secara merata di seluruh wilayah. “Kalau ketimpangan terus menerus, maka menjaga persatuan sangat sulit. Inilah PR kita,” tegasnya.
Anies mengidentifikasi data ketimpangan yang masih terjadi dalam negeri, khususnya indeks pembangun manusia antar daerah. “Indeks pembangunan manusia Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. Jadi ketinggalan satu dekade,” jelasnya.
Anies berkomitmen menghapus ketimpangan tersebut.” Kami ingin menggapai Indonesia yang utuh, bukan menekan dan memberikan rasa takut. Yaitu, Persatuan yang ditopang dengan rasa keadilan. Maka kami usahakan ke arah sana, kesetaraan di semua aspek,” katanya.
Anies juga bicara kesetaraan bidang pendidikan. Ia menegaskan komitmennya untuk membebaskan sekolah dan universitas swasta dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Sekokah-sekolah swasta dan universitas swasta menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. PBB harus nol. Semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial itu nol PBB,” ujarnya.
Anies menambahkan, banyak perguruan tinggi dan sekolah swasta yang mahal, karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Semua sekolah dan universitas swasta biaya paling mahal adalah tanah. “Jadi kami ke depan, ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta. Selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial.”
Seperti Muhammadiyah dan NU, sambung Anies, sudah mendidik bangsa Indonesia sejak sebelum negeri ini ada. Kendala sesudah ada negara justeru berbalik. Kita ini pelit kepada rakyat kita sendiri. Pelit kepada swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak Indonesia, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah membedakan swasta dan negeri.
“Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Jadi, kalau sekolah seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolah akan murah. Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia,” ungkapnya.
Mengamankan Hukum dan Demokrasi
Sementara itu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tampil pada Kamis (23/11/2023) di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajak semua elemen masyarakat untuk berjuang mengamankan hukum dan demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi.
“Kalau tidak sesuai, maka rakyat sebagai pemilik republik yang harus bicara. Kalau banyak kelompok kritis bicara soal demokrasi dan hukum yang tidak sesuai, maka negara sudah dalam status alert (peringatan). Butuh keterlibatan semua pihak,” jelasnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengajak seluruh masyarakat berani memberikan masukan demi masa depan negeri ini. Kualitas demokrasi di Indonesia memang sedang diuji.
“Maka kita semua harus menjadi agen. Ayo semua kelompok speak up, berani bicara. Dan Muhammadiyah harus mengambil peran itu. Karena apa yang keluar dari Muhammadiyah pasti layak dan wajib didengarkan,” ucapnya.
Mewujudkan Negara Besar
Pada sesi terakhir dialog publik Muhammadiyah dengan para capres-cawapres berlangsung Jum’at (24/11/2023) yaitu dengan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sayangnya, pada acara ini Prabowo tampil sendiri karena cawapres Gibran tidak hadir.
Capres yang juga Ketua Umum Parrai Gerindra ini mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam sebuah negara untuk dijaga dan dikelola secara benar. Menurut Prabowo, belajar dari sejarah, negara yang tidak mampu menjaga kekayaan dalam negeri bisa membuat bangsa tersebut di ambang kepunahan.
Padahal, menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang merupakan sebuah keberkahan yang selayaknya dijaga dan dikelola secara benar.
Menteri Pertahanan ini mengingatkan, dengan kekayaan sumber daya alam itu Indonesia potensial bisa menjadi negara terkaya keempat di dunia.
“Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia,” ujar Prabowo.
Prabowo nengungkapkan, sudah menyusun strategi untuk mengokohkan pondasi untuk mentranformasi bangsa Indonesia mewujudkan ramalan tersebut. Ia menyebut, telah memiliki 60 pakar dan profesor baik dari koalisi partai politik maupun non partai menyusun dokumen “Strategi Tranformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ia menyebutkan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dimulai Presiden Joko Widodo. “Yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, adalah melanjutkan fondasi yang sudah kuat dilakukan Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya,” pungkas Prabowo.
Acara yang digelar Muhammadiyah ini memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat kualitas seorang calon pemimpin dengan melihat kompetensi, jejak rekam, integritas dan empatinya terhadap nasib rakyat.
Dan, tidak terpedaya dengan retorika dan pencitraan yang sekarang akan memasuki masa kampanye!