Partai politik biasa hidup dalam suasana persaingan dan kompetisi yang keras. Karena itu mental mereka pasti sudah teruji menghadapi masalah yang muncul, bagaimanapun beratnya.
Namun, belakangan ini pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto seakan curhat mengungkapkan kesedihan dan kegalauannya. Hal ini terkait dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjelang pemilu 2024 nanti seakan telah meninggalkan partai berlambang banteng ini.
Tentu saja pernyataan Hasto itu lumrah saja. Apalagi Jokowi yang meniti karir sejak walikota Solo dua periode, gubernur DKI, dan terpilih sebagai presiden untuk dua periode karena diusung dan dibesarkan oleh partai moncong putih tersebut.
Bukan hanya Jokowi, tapi anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Walikota Medan Bobby Nasution juga terpilih masing -masing sebagai walikota, juga karena diusung PDIP. Peluang dan kemudahan yang diberikan PDIP itu menunjukkan bahwa PDIP sangat mengistimewakan Joko Widodo dan keluarga.
“Kami begitu mencintai dan memberikan privelege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto, tidak merinci apa yang dimaksud melanggar kebaikan dan konstitusi.
Menjauhnya Presiden Jokowi dan puteranya dari PDIP, setelah namanya menjadi besar dengan jabatan yang diraihnya, mengingatkan PDIP pada kerja keras partai dan simpatisannya. Tidak kurang lima pilkada dan dua pilpres, anggota dan kader partai PDIP bekerja keras untuk Jokowi dan keluarga.
“Sepertinya belum selesai rasa lelah setelah berturut-turut bekerja di lima pilkada dan dua pilpres kepada Jokowi. Itu wujud rasa sayang kami,” kenang Hasto.
Hasto menceritakan, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa hal ini bisa terjadi.
” PDIP memberikan keistimewaan kepada Jokowi dan keluarga, namun pemberian itu kini kami ditinggalkan Jokowi dan keluarga,” ujar Hasto.
Namun, tidak urung ada pejabat teras DPP PDIP yang menganggap Jokowi dan putranya telah melakukan pembangkangan. Terutama setelah masuknya putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada kubu lawan merupakan pembangkan politik atau political disobedience.
Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto maka Gibran Rakabuming Raka telah melakukan pembangkangan.
Ia menjelaskan, dalam berpartai PDIP punya aturan main, dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of the game bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
” Maka kader-kader PDIP, apalagi sekelas Mas Gibran yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di Kota Solo menjadi walikota, dengan sendirinya beliau adalah elitnya PDIP,” tutur Basarah.
Ahmad Basarah yakin Gibran memahami anggaran dasar PDIP, dan ia menyebut Gibran melakukan pembangkangan.
“Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai,” tegas Ahmad Basarah.
Muncul isu bahwa keretakan hubungan PDIP dan Jokowi karena dugaan PDIP menolak upaya perpanjangan masa jabatan Jokowi karena bencana virus covid 19 tahun lalu yang menimbulkan krisis ekonomi
Hal ini diungkapkan oleh politisi PDIP Adian Napitupulu. Ia mengungkap awal perseteruan antara PDIP dan Jokowi diduga munculnya rencana perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode. Dan hal itu ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ketika ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, masalah rakyat, yang kita tidak bisa setujui,” ujar Adian yang juga anggota DPR-RI ini.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menanggapi pernyataan Adian santai. ” Kalau tidak ada bukti pernyataan itu bisa jadi fitnah. Kalau kami menanggapi senyum saja . Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” tuturnya.
Kalau betul ada keretakan hubungan Presiden Jokowi dan PDIP, tentu hal ini sulit dibayangkan bakal terjadi. Selama ini hubungan Jokowi dan PDIP terasa sangat erat dan harmonis. Rasanya, mustahil terjadi perpecahan. Tapi, dalam politik hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Begitulah politik !
