Salah satu ciri bangsa yang merdeka adalah memiliki ketahanan pangan sebagai sebuah kebutuhan utama masyarakat. Untuk itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus berupaya melakukan berbagai upaya pemberdayaan untuk mendorong kedaulatan pangan masyarakat.
Upaya itersebut antara lain diwujudkan melalui agenda peringatan Hari Tani Nasional yang dilaksanakan pada Sabtu (23/9) di Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo, Yogyakarta. Agenda yang mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga” ini diawali dengan deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit pisang dan holtikultura, serta penebaran bibit ikan lele secara simbolis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua MPM PP Muhammadiyah M Nurul Yamin, perwakilan PWM DIY, dan unsur Forkominda DIY dan Kabupaten Kulon Progo. Juga sekaligus meresmikan JATAM Farm PWM DIY.
Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyatakan pemilihan tempat acara di panti asuhan bermakna sebagai kolaborasi usaha antar lembaga internal Muhammadiyah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi petani. Selain itu, kebijakan yang pro petani dan keadilan ekonomi juga menjadi dukungan terbesar dalam menegakkan kedaulatan dan ketahanan pangan masyarakat.
Dalam sambutannya, Haedar Nashir menyampaikan pentngnya isu kedaulatan pangan menjadi perhatian bersama saat ini dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkannya. “Saya mengapresiasi langkah-langkah Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang secara nasional terus mengenggerakan warga masyarakat untuk bertani, memanfaat lahan dan seluruh anugerah Allah yang ada di bumi tanah air Indonesia tercinta,” kata Haedar.
Haedar juga menyoroti pentingnya faktor kebijakan dalam perwujudan kedaulatan pangan tersebut, yang Ia rasa saat ini tantangan kedaulatan pangan terhalang oleh kebijakan, salah satunya adalah kebijakan impor bahan pangan. “Upaya ini juga harus seiring kebijakan pemerintah. Tidak mungkin kedaulatan pangan terwujud kalau nafsu untuk mengimpor bahan pangan tidak terbendung. Ini perlu kebijakan negara,” tutur Haedar.
Hal senada disampaikan Nurul Yamin. Ia menyoroti dua hal sebagai refleksi dalam peringatan Hari Tani Nasional 2023 ini. Pertama, menurutnya kemandirian petani tiada artinya jika kebijakan tidak pro petani. “Untuk lebih mengoptimalkan kemajuan dan kemandirian petani di Indonesia. Yang ini perlu kebijakan pro petani. Tanpa kebijakan yang pro petani, maka petani dan pertanian Indonesia akan berjalan di tempat,” tutur Yamin.
Refleksi kedua, menurutnya adalah terkait sistem ekonomi yang berkeadilan bagi petani, yang kerapkali menurutnya secara ekonomi merugikan petani. “Ketika musim tanam biaya produksi meningkat tajam, tapi pada saat panen harga jatuh tak berharga. Keadilan ekonomi bagi petani dan pertanian Indonesia masih peri diperjuangkan,” ucap Yamin.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM DIY Azman Latif menyatakan bahwa peringatan hari tani ini juga sebagai peringatan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian berprofesi sebagai petani. Hal ini lah yang menjadi inti dari kedaulatan dan ketahanan pangan sebagai cerminan bangsa yang merdeka. “Tidak boleh tidak makan, dan harus ada persediaan makanan yang berlanjut. Ketika belum ada kemandirian pangan, maka ini masih menjadi masalah,” katanya.
Agenda peringatan Hari Tani Nasional ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bibit holtikultura kepada masyarakat dampingan MPM, dan Dialog Tani bersama masyarakat.
