Peristiwa pembakaran Al-Qur’an yang terjadi di Swedia pada lebaran haji lalu menjadi pemicu lahirnya resolusi tentang kebencian agama yang disampaikan pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi yang diusulkan oleh Pakistan ini mewakili 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi tersebut setelah melalui pemungutan suara. Sebanyak 28 negara mendukung, 12 menentang , dan 7 negara abstain.
Hasil pemungutan suara di Dewan HAM PBB ini menandai kekalahan besar negara-negara Barat.
Yang menentang resolusi tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Sementara itu perwakilan tetap Pakistan untuk PBB di Jenewa, Khalil Hasmi mengatakan, resolusi tersebut tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berbicara, tapi ditujukan untuk mencari keseimbangan.
“Negara Barat telah memilih lepas tanggung jawab untuk mencegah dan melawan momok kebencian agama,” tandasnya.
Khalil Hasmi menambahkan, negara Barat hanya melakukan lips service untuk mencegah kebencian agama.
Di Indonesia, Wakil Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid MA mendukung Dewan HAM PBB yang menyetujui resolusi yang mengutuk dan menolak setiap bentuk kebencian keagamaan, termasuk pembakaran Al-Qur’an.
“Resolusi ini perlu disosialisasikan secara massif dan dilaksanakan dengan konsisten oleh semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia,” tegasnya.
Hidayat Nur Wahid menambahkan, meskipun Indonesia tidak ikut voting resolusi tersebut karena bukan anggota Dewan HAM PBB, sudah sewajarnya sikap resmi Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap penistaan agama dan pembakaran Al-Qur’an yang berulang kali terjadi di Swedia, dan ikut mendukung serta memastikan bahwa resolusi ini bukan hanya sekadar lips servis atau macan kertas,” kata politisi PKS itu.
