Kontroversi pandangan dan beberapa praktik keagamaan Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, bakal dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI Pusat Anwar Abbas.
“Tim ini sudah terbentuk dan akan mengkaji serta meneliti sikap dan pandangan keagamaan Panji Gumilang,” ujarnya, seraya menambahkan, tim ini sedang mempersiapkan langkah untuk menemukan fakta di lapangan.
Pesantren Al-Zaytun belakangan ini menjadi perhatian publik, menyusul munculnya berbagai berita mengenai praktik keagamaan yang dinilai berbeda dengan ajaran Islam umumnya.
Selain itu, pimpinanannya Panji Gumilang, juga diduga melontarkan beberapa pemikiran kontroversial yang mengundang antipati publik dan mengundang aksi demo warga.
Beberapa ajaran dan praktik yang dianggap sesat tersebut beredar di medsos adalah shalat jamaah wanita dan laki-laki dicampur atau bergabung.
Itu terjadi kala salat Idul Fitri 1444 H/2023 lalu, seorang jamaah wanita berada di saf terdepan. Padahal konsep yang umum selama ini sesuai ajaran Rasulullah laki-laki berada di saf di muka dan perempuan di belakang.
Tidak hanya sampai di situ, Panji Gumilang bahkan sempat mengatakan akan menjadikan wanita sebagai khatib salat Jum’at.
Yang lebih kontroversial lagi, para santri dibolehkan berzina asal mampu menebus dosa dengan uang bayaran senilai Rp2 juta.
Video Panji Gumilang yang juga sempat viral adalah yang disampaikan di depan santrinya, yaitu “Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem”, yang ternyata itu adalah salam orang Yahudi, yang juga menuai kontroversi.
Bahkan, cara melakukan azan pun berbeda dengan yang sudah umum. Yaitu azannya menghadap tidak ke kiblat, tapi menghadap jamaah.
Munculnya berbagai kontroversi yang dicuatkan Panji Gumilang ini telah menimbulkan kegelisahan warga. Pada 15 Juni 2023 lalu sebanyak 3.000 massa yang menamakan dirinya dari Forum Indramayu melakukan aksi demo mengajukan tuntutan, antara lain, agar dilakukan pengusutan tuntas adanya ajaran sesat di Pesantren Al-Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag.
Adanya inisiatif dari MUI Pusat untuk melakukan kajian dengan mengumpulkan bahan dan fakta di lapangan terhadap pesantren Al-Zaytun ini merupakan langkah yang bijak, sebelum melahirkan fatwa. Setelah itu bisa disimpulkan apakah praktek keagamaan di Pesantren Al-Zaytun ini sebagai ajaran sesat atau bukan.
Tentu saja Pesantren Al-Zaytun juga diminta terbuka dan kooperatif untuk menjelaskan pandangan keagamaannya. Selama ini muncul berita Pesantren Al-Zaytun tertutup bagi orang yang ingin melakukan klarifikasi atau tabayyun.
Menurut Sektetaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar, pihaknya sudah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait yang ada di Ponpes ini. Sayangnya, upaya MUI untuk datang berkunjung ditolak Al-Zaytun, alasannya kesibukan pada tahun ini.
“Jadi Al-Zaytun tidak kooperatif, mudahan nanti tanggal 21 Juni MUI Pusat akan berkunjung, kita tidak tahu apakah akan ditolak juga,” ujarnya.
Rafani Achyar menjelaskan, tidak mudah mengeluarkan fatwa, karena prosedurnya harus ada dialog dengan yang bersangkutan dan melakukan investigasi.
Melihat situasi sekarang ini yang merupakan tahun politik, diharapkan suasana kondusif agar pemilu legislatif dan pilpres berjalan dengan lancar dan aman. Karena itu situasi yang potensial menimbulkan kegaduhan, sebaiknya dikurangi.
Persoalan yang terkait dengan agama, termasuk yang sensitif menimbulkan insbilitas dalam masyarakat. Sebab itu, perlu dari mereka yang terlibat dalam pembinaan umat dan kaum beragama ini ikut menjaga ketentraman dalam masyarakat. Menjaga pesta lima tahunan ini agar berlangsung lancar dan aman karena merupakan agenda crusial masa depan bangsa,negara dan agama.
