Bola liar dari kasus anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo merambat kemana-mana. Selain terungkap banyak kasus keuangan berupa transaksi gelap triliunan rupiah yang dilakukan pegawai pajak, munculnya rangkap jabatan, kepemilikan saham dan gaya hidup mewah. Akhirnya, bermuara tuntutan supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri sebagai menteri keuangan.
Sri Mulyani dianggap gagal memimpin anak buahnya sehingga lahir banyak skandal keuangan dengan jumlah yang cukup besar seperti diungkap belum lama ini Menkopolhukam Mahfud MD yang mencapai Rp 300 triliun dan melibatkan 460 orang pegawai. Kasus ini, menurut Mahfud, sudah dilaporkan sebanyak 160 laporan, tapi tidak ada respon. Kasus ini terjadi rentang waktu 2009-2023.
Sementara itu Sri Mulyani sendiri mengungkapkan, kisaran waktu 2007-2023 juga terjadi transaksi mencurigakan yang dilakukan 964 ASN di lingkungan Kemenkeu. Data ini berasal dari 266 surat yang disampaikan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Sedangkan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan mengungkapkan akan ada pemanggilan terhadap 69 pegawai Kemenkeu karena memiliki harta tidak wajar.
Rangkap jabatan juga terjadi lingkungan Kemenkeu. Data dari Lembaga Sekretariat Nasional Transparansi Anggaran (FITRA) merinci, ada 39 orang pejabat Kemenkeu yang memiliki rangkap jabatan. Di antaranya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero ), Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi sebagai Komisaris Pertamina, Direktur Jenderal Isa Rachmatarwata, Komisaris PT Telkom.
Menteri Keuangan sendiri Sri Mulyani Indrawati mengaku menduduki 30 posisi jabatan di luar sebagai Menkeu
Rangkap jabatan memang memberikan tambahan penghasilan yang cukup besar, namun dikhawatirkan mengganggu kinerja di kementerian sebagai tugas utama.
Dusebutkan juga bahwa pegawaj pajak, di bawah Ditjen Pajak, Kemenkeu, memiliki saham yang bersifat tertutup di beberapa perusahaan. Jumlahnya ada 134 pegawai yang sahamnya tersebar di 280 perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (8/3/2023).
Melihat banyaknya persoalan yang terjadi di lingkungan Kemenkeu ini dan tidak terselesaikan dengan baik, inilah yang menyebabkan mencuatnya permintaan agar Sri Mulyani mundur sebagai menteri keuangan.
Pernyataan ini sntara lain disampaikan ekonom senior Fuad Bawazier. Mantan Menteri Keuangan Era Orde Baru ini meminta Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengawasi anak buahnya. Belakangan ini karena sejumlah skandal besar petinggi Kemenkeu mulai terkuak satu persatu. Sri Mulyani dinilai telah kehilangan kepekaan karena telah terlalu lama menjabat.
“Sri Mulyani merasa sebagai Godfather Kementerian Keuangan dan percaya diri sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Selain itu, Sri Mulyani juga merasa sebagai menteri terbaik Joko Widodo, sehingga merasa tidak akan tersentuh. Tidak bisa dilengserkan seperti pada kasus Bank Century”, ulasnya.
Fuad menambahkan, tapi badai sekarang datang dari jajarannya sendiri. Dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Sebenarnya DJP jauh lebih banyak pegawai yang baik dari pada pegawai yang rusak. Ia mencontohkan banyak laporan dari BPK dan PPATK mandek ketika di tangan Sri Mulyani. Namun, yang jelek-jelek itu lebih punya kesempatan untuk berkonsolidasi dan mengorganisir diri seperti dalam club Blasting Ryder Club ( Moge Club DJP) yang merupakan club elit di lingkungan pajak. “Kelompk elit ini mampu lobi-lobi ke atas sehingga semua laporan terhadap elit tidak diproses, lumpuh dan ewuh pakewuh,” terangnya.
Permintaan mundur juga datang dari anggota DPR Komisi III, Santoso. Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikap tegas kepada pegawainya yang menyalahi jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Hal itu setelah munculnya temuan transaksi senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Jika Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menindak pegawainya yang mencuri uang pajak itu, sebaiknya Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur,” tegasnya.
Pengamat politik Rocky Gerung juga menilai lebih baik Sri Mulyani mundur sebagai menteri keuangan. Karena kepercayaan publik sudah tercoreng dengan adanya kasus aliran dana yang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kemenkeu.
” Sri Mulyani sebaiknya mundur karena dia tidak mampu menangani kasus ini” tegasnya.
Desakan terhadap Sr Mulyani supaya mundur juga muncul.melalui medsos, dengan tagar #SriMulyaniMundur
Di negara kita jarang terdengar menteri atau pejabat mundur dari jabatannya, meski ia gagal memimpin. Kalau di Jepang dan Korea Selatan jika ada menteri atau bawahannya berbuat salah, merasa sangat malu. Dan, langsung meletakkan jabatan. Bahkan, ada yang bunuh diri atau harakiri. Kalau kita, maju terus pantang mundur!
