Bangga dengan kekayaan dan pamer hidup mewah di medsos sedang mendapat sorotan tajam. Pelakunya mereka yang menjabat alias ASN, sungguh dinilai tidak elok, apalagi dari instansi yang tugasnya memungut pajak. Memprihatinkan?
Sorotan itu kembali menghangat dipicu oleh kasus putera petinggi pajak Mario Dandy Satriyo yang menganiaya David, putra seorang pengurus GP Ansor hingga koma. Belakangan ketahuan Mario sering pamer dengan kendaraan mewah dan motor gede (moge). Akibat kekerasan ini Mario sekarang nenjadi tersangka, dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo dipecat dari ASN. Bahkan, KPK sedang melakukan penyelidikan harta kekayaannya yang diduga tidak wajar. Dan, menurut berita 40 rekeningnya telah diblokir.
Hidup mewah dan apalagi pamer harta itulah yang dianggap menjadi rusaknya moral dan etika sekarang ini. Tampaknya, hal ini mulai disadari dan diberikan sinyal lampu kuning.
Presiden Jokowi setahun lalu sudah mengingatkan hal ini. Pada pertemuan dengan kapolri, kapolda dan kapolres seluruh Indonesia ( 14/10/2022) di Istana Negara meminta perhatian polisi soal gaya hidup mewah ini.
Jokowi wanti-wanti jangan sampai gaya hidup mewah menimbulkan kecemburuan sosial-ekonomi. “Hati-hati. Saya ingatkan supaya berhati-hati,” pintanya.
Presiden mengungkapkan, ia mendapat banyak laporan soal gaya hidup kepolisian. Mulai dari hal kecil soal kepemilikan mobil sampai motor mewah. Masyarakat mudah menilai polisi mulai soal baju, sepatu dan lainnya yang dipakai.
Rupanya, sorotan gaya hidup mewah ini kembali berulang setelah muncul kasus keluarga Rafael Alun Trisambodo. Dan, beberapa kasus kemudian muncul terkait gaya hidup mewah ini di kalangan pegawai bea cukai, yang masih di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Diberitakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu telah membebas tugaskan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Eko diperiksa karena sebelumnya memamerkan gaya hidup mewah di medsos. Hal itu berujung muncul instruksi dari Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara segera membebaskan Eko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
Merespons fenomena pamer hidup mewah ANS Kemenkeu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani terusik. “Gaya hidup yang dipamerkan PNS Kemenkeu ini bisa membuat sentimen negatif di masyarakat, akhirnya muncul anggapan kalau uang pajak yang dibayar rakyat bukan untuk pembangunan, tapi malah dikorupsi,” sesalnya.
Padahal, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara mengedepankan kepercayaan masyarakat sebagai harga mati.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyoroti gaya hidup.mewah pejabat pajak ini. Menurutnya, gaya hidup mewah pegawai pajak dan keluarganya bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap pajak dan otoritas pajak. “Jangan sampai muncul ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per-orang,” katanya mengingatkan.
Tampaknya, Kementerian Keuangan sedang dirundung masalah. Belum lagi soal gaya hidup mewah pegawai pajak, kembali soal lain muncul.
Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi gelap senilai Rp300 triliun di Kementrian Keuangan yang melibatkan 460 pegawai.
Kasus ini diungkapkan seusai Menkopolhukan menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada (8/3/2023). Menurutnya transaksi janggal ini terjadi rentang waktu 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan yang ditetima sejak waktu tersebut. “Waktu itu transaksi ini pernah dilaporkan seluruhnya, namun tidak ada respon,” jelasnya.
Dalam pertemuan terakhir dengan Menteri Keuangan dan Mahfud MD, diungkapkan bahwa transaksi gelap Rp 300 trilun itu merupakan tindak pidana pencucian uang.
Hidup mewah, kebiasaan pamer dan korupsi serta memiliki jabatan rupanya sebuah lingkaran yang sulit dipisahkan.
Jika kita menganjurkan hidup sewajarnya, dengan penghasilan yang bersih, rupanya harus ada contoh atau teladan. Utamanya dari pejabat. Kalau masih himbauan dan anjuran, upaya pamer hidup wah akan terus berjalan.
Dan, sekarang sudah mulai dengan tindakan hukum dan indisipliner. Sebuah awal yang baik.