Kebakaran yang menghanguskan Depo Pertamina Plumpung, Jakarta Utara, Jum’at malam (3/3/2023) menewaskan 19 orang warga, sekitar 50 luka-luka dirawat di rumah sakit dan ratusan menjadi pengungsi. Peristiwa ini menimbulkan kprihatinan yang dalam. Sejatinya, semua berfikir untuk membantu warga yang ditimpa musibah dan mencari solusi agar peristiwa tragis ini tidak terulang kembali.
Alih-alih untuk meringankan beban warga yang sedang berkabung, masih ada segelintir elit yang memicu komentar tidak pada tempatnya dengan mencari-cari kesalahan masa lalu, dan bukannya berfikir dan mengusulkan cara yang cepat menolong orang yang sedang menderita.
Muncul dugaan beberapa suara belakangan ini ada yang berusaha mempolitisir berita musibah Plumpung untuk membuat citra yang kurang baik pada gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Mungkin, karena Anies Baswedan yang sedang menjadi bakal capres tiga partai, yaitu Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, dan sedang giat bersosialisasi, maka kasus kebakaran Plumpung dijadikan amunisi untuk menurunkan citra Anies.
Yang paling getol menyalahkan Anies Baswedan adalah politisi PDIP. Menurut Gilbert Simajuntak, anggota Komisi B DPRD DKI, seharusnya warga sekitar Depo Pertamina Plumpung direlokasi untuk keamanan dan keselamatan mereka. Namun, Anies Baswedan mengeluarkan IMB di pemukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara. “IMB yang dikeluarkan untuk memenuhi janji kampanyenya saat Pilgub 2017, sisi lain itu menabrak aturan,” jelasnya.
Menurut Gilbert, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies membuat persoalan bertambah rumit, karena lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye.
Seirama menyalahkan Anies ini juga dilontarkan politisi PDIP yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah yang menyesalkan pemberian IMB pada warga sekitar Depo Pertamina. Ida merasa heran kepada Anies Baswedan karena tidak mempelajari lokasi sekitar di kawasan Tanah Merah sebelum memberikan IMB.
” Status bangunannya, IMB-nya tidak ilegal, cuma memang yang menerbitkan IMB-nya , seharusnya mempelajari betul-betul lahan tersebut,”ujarnya seperti dikutip Viva.co.id.
Sementara itu politisi PSI William Aditya melontarkan pernyataan dengan keras. Ia menilai, mantan Mendikbud itu mengorbankan keselamatan masyarakat demi kekuasaan. Sebab, Anies Baswedan memberikan izin untuk membangun pemukiman dalam area berbahaya.
Tudingan kepada Anies ini tentu saja ditolak oleh loyalis Anies dan politisi Nasdem. Menurut Geisz Chalifah, relawan Anies, Anies memberi IMB pada warga agar bisa mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik. ” Diberi IMB atau tidak, warga Kampung Tanah Merah sudah tinggal di daerah itu puluhan tahun. Kebakaran yang sudah terjadi dua kali itu, karena kelalaian dalam maintenance,” ungkapnya, seraya menambahkan, bukan hanya Depo Plumpung yang perlu dievaluasi. Banyak Depo lain yang harus dievaluasi dari segi maintenance.
Geisz menambahkan, Anies tidak bisa disalahkan, sebab ia sudah tidak menjabat lagi di DKI. Anies hanya mencoba memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh negara untuk rakyatnya, ” Jokowi kan juga memberikan KTP dan bentuk RT RW di kampung tersebut,” tukasnya.
Sanggahan juga datang dari Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Ia heran apa hubungannya Anies dikaitkan dengan kebakaran Depo Plumpung. “Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatan dan pekerjaannya di Jakarta sebagai gubernur,”jelasnya.
Sorotan lain datang dari politikus Golkar yang juga loyalis Anies, yaitu Andi Sinulingga. Buntut kebakaran Depo Pertamina di Plumpung dipolitisir oleh para buzzer. “Kejinya para buzzer ini, mereka bukan hanya tidak berempati pada korban, tapi malah mempolitisir musibah yang terjadi. Mereka ingin mengalihkan perhatian dengan melimpahkan kesalahan pada Anies Baswedan dan Jokowi yang memberikan KTP kepada warga Tanah Mersh saat menjadi gubernur DKI,” tukasnya.
Anies Baswedan memang selalu dicari-cari kesalahan dan dosanya. Tapi, anehnya Pertamina dan jajarannya termasuk para komisarisnya, tidak disorot.
Dan, politisi juga selayaknya datang memberikan bantuan buat warga yang kena musibah. Tidak harus menunggu masa kampanye untuk berkumpul dengan rakyat. Kini saat yang dibutuhkan rakyat!
