Aktualita

Satu Abad NU: Berharap Tetap Kritis Meskipun Dekat Pemerintah

Avatar photo
Written by Arfendi Arif

Pada 31 Januari 2023 lalu Nahdlatul Ulama mencapai usia 97 tahun. Organisasi yang diartikan kebangkitan para ulama ini dijelang usianya hampir 100 tahun telah mengalami  hidup dalam beragam rezim pemerintahan dan berkiprah dalam beberapa bidang kehidupan sosial dan politik.

NU yang sering disebut organisasi tradisional ini — dibentuk sebagai respon terhadap gerakan modern atau pembaruan — memiliki massa yang luas di pedesaan dan  terutama kaum santri, dan menyebut dirinya  pelindung dan pemelihara tradisi, terutama paham keagamaan “Ahlu Sunnah wal Jamaah” (Aswaja) yang merujuk pada paham teologi Asy;ariah dan Maturidiyah, dan mazhab yang empat.

Sebagai organisasi dengan massa yang besar, wajar kalau NU “tertarik” atau ” ditarik” ke dalam kancah penting dalam berbagai panggung kehidupan, baik dalam era penjajahan, masa Orde Lama, era Orde Baru dan kurun kehidupan Reformasi sekarang ini.

Untuk menggalang persatuan di era penjajahan NU bergabung dengan organisasi lain seperti Muhammadiyah dengan membentuk Majlisul Islam A’la Indonesia (MIAI), kemudian ikut pula  bergabung dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Pada tahun 1952 NU menyatakan diri sebagai partai politik dan ikut dalam pemilu pertama tahun 1955 dan 1971 di era Orde Baru. Ketika tahun 1973 diadakan fusi partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka NU ikut bergabung dengan 3 partai lainnya yaitu Perti, PSII dan Parmusi.

Pada Muktamar NU ke 27 pada 8-12 Desember 1984 di Situbondo, Jawa Timur, NU memutuskan kembali ke khittah, artinya keluar dari partai politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan sampai sekarang.

Dalam perjalanan politik dan sosialnya NU telah mengalami pasang surut. Ada masanya NU memosisikan diri bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid masa Orde Baru ketika Gus Dur, sapaan akrabnya, menjadi tokoh demokrasi dengan mendirikan Forum Demokrasi.

Namun, ketika kekuasaan Orde Baru runtuh dan memasuki era reformasi, banyak perubahan terjadi, dan terutama membawa “berkah” bagi NU di mana tokoh-tokohnya muncul dan menduduki posisi penting di pemerintahan. Gus Dur, misalnya, sempat menjadi presiden RI yang ke-4. Kemudian di era sekarang ini figur NU  lainnya seperti Ma’ruf Amin menjadi wakil presiden, mendamping Presiden Jokowi. Dan, beberapa yang lain menjadi menteri. Agaknya, apa yang pernah diucapkan Gus Dur dulu bahwa NU dengan massanya yang besar layak menjadi orang nomor satu Indonesia, kini menjadi kenyataan.

Saat ini bisa dikatakan bahwa  NU memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Ketua Umum NU yang baru Yahya Cholil Tsaquf adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2018 era Presiden Jokowi. Menteri Agama saat ini Yaqut Cholil Qaumas juga berasal dari NU adalah adik Yahya Cholil Tsaquf.

Melihat situasi saat ini pasca Indonesia terimbas pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi, khususnya lapisan bawah masyarakat, ada baiknya NU memberikan kontribusinya agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Peran NU sangat strategis karena kedekatannya dengan mereka dan posisi strategis NU yang juga dekat dengan pemerintah sehingga diharapkan bisa mencarikan solusi yang dirasakan manfaatnya.

Selain itu diharapkan NU ikut menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Saat ini integrasi bangsa cukup mengkhawatirkan akibat imbas politik dengan adanya pemilihan langsung baik pilpres maupun pilkada yang berakibat munculnya keterbelahan dalam masyarakat. Karena itu NU perlu memberikan dan menanamkan pentingnya nilai-nilai persatuan, persaudaraan dan kasih sayang.  Artinya, bagaimana membangun kehidupan demokrasi yang positif yang mampu melahirkan sikap lapang dada, berjiwa besar dan mengedepankan sportivitas.

Tetapi, penting juga diingatkan, meski NU dekat dengan pemerintah, hendaknya jangan menghilangkan sifat kritis dan mengontrol kebijakan pemerintah. Hal yang tidak tepat dari kebijakan penguasa mesti diberi peringatan dan ditunjukkan, karena hal itu berarti mencegah kerugian atau akibat buruk atau negatifnya yang lebih besar. Jika hal ini dilakukan dengan baik, itu menunjukkan rasa tanggung jawab NU  pada massanya yang besar tersebut agar mereka juga terlindungi dari kebijakan yang merugikan massanya dan rakyat.

About the author

Avatar photo

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda