Cakrawala

Jejak Langkah Pemimpin Muhammadiyah (6):  Ki Bagus Hadikusumo

Avatar photo
Written by A.Suryana Sudrajat

Ki Bagus menjadi ketua Pengurus Besar  Muhammadiyah pada tahun 1942, menggantikan KH Mas Mansur, yang pindah ke Jakarta karena menjadi anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat (Putera) bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Jabatan  ini diembannya sampai tahun 1953. Sebelum menjadi Ketua Pengurus Besar, Ki Bagus pernah menjabat Ketua Majelis Tabligh (1922), kemudian  Ketua Majelis Tarjih dan anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah pada 1926.  Pada Kongres Muhammadiyah ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta, KH Mas Mansur pernah memintanya menjadi wakil ketua Pengurus Besar, tapi dia tidak bersedia. Baru ketika Mas Mansur mengundurkan karena harus hijrah ke Jakarta tadi, dia tidak bisa mengelak lagi.

Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh penting yang merumuskan  bahwa  negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama Pancasila itu. 

Syahdan, pagi hari 18 Agustus 1945, menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan, Mohammad Hatta berinisiatif untuk  mengundang anggota Panitia yang dianggap wakil kalangan Islam. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, KH Abdul Wahid Hasyim dari Nadlatul Ulama (NU), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) dan Muhammad Hasan dari Sumatera. Mereka diundang pagi-pagi sehubungan dengan keterangan yang diterima Hatta dari seorang pewira Angkatan laut Jepang bahwa rakyat Kristen di wilayah  Indonesia bagian timur akan menolak masuk ke dalam Republik Indonesia yang diproklamasikan jika kalimat “Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dipertahankan dalam Undang-undang Dasar 1945. Orang-orang Kristen itu, demikian kata Hatta, mengakui bahwa perumusan tentang syariat Islam itu tidak mempengaruhi sedikit pun kehidupan mereka, tetapi mereka merasa perumusan tersebut mengandung diskriminasi jika dipertahankan. Hatta sendiri berpendapat bahwa rumusan itu tidak menunjukkan adanya diskriminasi, dan bahkan Maramis, seorang pemimpin Kristen dari wilayah Indonesia bagian timur sudah menyetujuinya. Walaupun demikian dia merasa khawatir juga jika apa yang dikemukakan oleh perwira Jepang itu benar. Maka pada pertemuan dengan empat wakil golongan Islam itu, dia meminta agar perumusan syariat Islam,  yang terkenal kemudian dengan “tujuh kata” itu, dihapus dari konstitusi. Menurut Hatta, mereka pun menerima apalagi setelah kata “Ketuhanan” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata Hatta pula, “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu, seperti diungkapkan KH Wahid Hasyim, sesuai dengan Tauhid dalam Islam, dan oleh karena itu akan memuaskan kalangan Islam.

Sebagai  wakil kalangan Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo, dan juga Kiai Wahid Hasyim, seperti dikatakan Deliar Noer, adalah tokoh-tokoh yang tangguh dalam organisasi masing-masing, yaitu Muhammadiah dan NU. Mereka juga merupakan juru bicara yang kuat tentang ideologi Islam dalam sidang-sidang Badan Penyelidik dan kemudian  Panitia Persiapan Kemerdekaan. Tetapi kedua tokoh ini bukan orang politik yang berpengalaman, apalagi dibandingkan dengan wakil-wakil kalangan nasionalis. Demikian Deliar Noer.  Meski begitu, Ki Bagus boleh dibilang punya andil besar dalam penyusunan Mukadimah UUD 1945, karena berkat usul amandemennya Pancasila diterima sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar tersebut.

Pada masa-masa sebelum dan sesudah kemerdekaan itu Ki Bagus Hadikusumo menjabat Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Dia menjadi ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1942, menggantikan KH Mas Mansur. Jabatan  ini diembanya sampai tahun 1953. Selama 11 tahun kepemimpinannya berhasil disusun Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan anggaran dasar tersebut berasal dari hasil rumusan Ki Bagus Hadikusumo  yang dia rangkum dari pikiran-pikiran Kiai Ahmad Dahlan dan dari tradisi politik yang diletakkan oleh Mas Mansur. Muqaddimah ini  merupakan dasar ideologi persyarikatan, dan menegaskan jatidiri Muhammadiyah. Dalam preambule atau pembukaan anggaran dasar itu  ditegaskan, pertama  bahwa  Ketuhanan merupakan hak Allah semata. Hal ini merupakan penegasan atas rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Dasar Negara. Oleh karena itu  manusia wajib “bertuhan, beribadah dan tunduk taat kepada Allah.” Kedua, hidup  bermasyarakat merupakan sunnah atau hukum qudrat iradat Allah atas kehidupan manusia. Ketiga, masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanya bisa diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya.  Keempat, agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekaian Nabi adalah satu-satunya pokok hukum hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Kelima, manusia yang mengaku bertuhan wajib  menjunjung tinggi hukum Allah di atas hukum manapun juga. Keenam, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Adam sampai Muhammad, dan diajarkan kepada ummatnya masing-masing, demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketujuh, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana disebutkan di atas, maka setiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, wajib mengikuti jejak sekalian Nabi. Yakni berusaha beribadah kepada Allah, dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia, dengan niat yang murni- tulus dan ikhlas karena Allah semata dan mengharapkan karunia Allah dan rida-Nya semata, dan mempunyai tanggung jawab di hadirat Allah atas perbuatannya; harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau ritangan yang menghadapi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan –perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa.     

Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 24 November 1890. Ia wafat tahun 1954  dalam usia 64 tahun  Ia putra ketiga dari lima bersaudara Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa Kiai di Kauman. Setelah tamat dari ‘Sekolah ongko loro’ (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus belajar di pondok pesantren tradisional Wonokromo, Yogyakarta.

Di Pesantren itu  ia mulai banyak mengkaji kitab-kitab fiqh dan tasawuf. Dalam usia 20 tahun Ki Bagus menikah dengan Siti Fatmah (putri Raden Kaji Suhud) dan memperoleh enam anak. Salah seorang di antaranya ialah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi orang nomor satu di Parmusi. Setelah Fatmah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Ia dikaruniai anak tiga orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga seorang pengusaha) setelah istri keduanya meninggal. Dari istrinya yang ketiga ini ia memperoleh lima anak.

Meski pendidikan formalnya hanya sampai sekolah rakyat (sekarang SD) ditambah mengaji dan besar di pesantren, Ki Bagus dikenal sebagai penulis yang  produktif, dan bakat ini pula yang diwarisi oleh salah satu putranya, Djarnawi Hadikusumo yang antara lain pernah memimpin Partai Muslimin Indonesia alias Parmusi bersama Lukman Harun.  Buku karya Ki Bagus  antara lain  Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin. Karya-karyanya yang lain yaitu Risalah Katresnan Djati (1935), Poestaka Hadi (1936), Poestaka Islam (1940), Poestaka Ichsan (1941), dan Poestaka Iman (1954)

Dari buku-buku karyanya tersebut tercermin komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat Islam. Dari komitmen tersebut, Ki Bagus adalah termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk menginstutisionalisasikan Islam. Bagi Ki Bagus pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama (priesterraden commisse). Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan ordonansi 1931. Kekecewaannya ia ungkap kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI.

Ki Bagus Hadkusumo  menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama 11 tahun (1942-1953). Ia wafat pada 4 November  1954 usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2015.

About the author

Avatar photo

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda