Menuju pesta demokrasi pemilu serentak 2024, situasi politik mulai menghangat. Pemanasan kontestasi juga sudah mulai marak, bersamaan dengan munculnya berbagai kontroversi. Tokoh-tokoh politik dan kekuatan politik sudah terlihat rajin melakukan lobi dan mobilisasi politik melalui berbagai saluran media, offline maupun online. Salah satu isu yang belakangan ini menghangat adalah terkait dengan penggunaan politik identitas dalam berpolitik atau mobilisasi masa pada ajang demokrasi tersebut. Kontroversi muncul di antara para tokoh politik dan pemerintahan. Ada yang memandang penggunaan politik identitas sebagai suatu yang negatif tetapi ada yang memandang penggunaan politik identitas tidak selalu bersifat negatif.
Adalah Ahmad Bagja, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang mengingatkan bahwa politik identitas akan menjadi sumber pelanggaran terbesar dalam pesta demokrasi serentak 2024 nanti. Bagja melihat faktor identitas ini bersumber kepada belum tuntasnya pemahaman tentang toleransi dan eksistensi tiap identitas. Bagja mengatakan “politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elite seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elite ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoax dan politik identitas”. Bagja membunyikan alarm bahwa politik identitas akan dipakai sebagai peluru untuk menyerang parpol atau kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif ini politik identitas dikaitkan dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) untuk mendukung misi politiknya. (Reyn Gloria 30 Juni 2022, www.bawaslu.go.id).
Di sisi lain muncul pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan politik identitas tidak harus bersifat negatif. Pendapat ini dikemukakan oleh Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dalam orasi ilmiah ketik menerima gelar Doktor Honoraris Causa Dr (HC) di Universitas Brawijaya pada t25 Juli 2022). Pada kesempatan itu Bung Paloh dengan menguti pendapat Dr. Yudi Latief yang mengklasifikasikan politik identitas ada yang good, bad, dan ugly. Ia mengatakan bahwa politik identitas tidak selalu negatif setelah melacak munculnya konsep ini yang pada awalnya digunakan untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan. (Anggrainy, detik News, 25 Jul 2022)
Jika dilihat dari konsep dan sejarah munculnya istilah ini, politik identitas bisa mempunyai konotasi makna yang negatif maupun positif. Dalam konotasi makna yang negatif politik identitas sebagaimana disampaikan oleh Michael Faucoult (1988) sebagai bio-politik, yaitu sebagai akibat dari runtuhnya “masyarakat yang direncanakan secara ilmiah”. Heller (1995) melihat identitas sebagai politik perbedaan (Heller, 1995). Jeffrey Week melihat politik identitas berkaitan munculnya rasa memiliki baik dari aspek persamaan atau pembedaan antara seseorang atau sekelompok dengan orang atau kelompok yang lain. Dengan elaborasi konsep sepeti ini, politik identitas biasanya dikaitkan dengan latar belakang primordial seseorang atau sekelompok orang yang terdiri dari agama, suku ras (warna kulit dan golongan) atau disingkat SARA. Sementara pengertian politik identitas dalam perspektif yang positif dikemukakan oleh Cressida Heyes (2007) yang melacak penggunaan politik identitas dalam kelompok yang mempunyai pengalaman ketidakadilan dan diskriminasi dari kelompok-kelompok sosial tertentu.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural terdiri dari lebih dari 17.000 etnis, dengan ratusan sub-kultur, dan bahasa lokalnya. Di Papua saja tidak kurang dari 252 suku dengan bahasanya masing-masing. Bung Karno, bapak pendiri bangsa, mencoba mengatasi persoalan politik identitas dengan mengadopsi pemikiran Ernest Renan yang melihat elemen inti bangsa dalam kesamaan memori jiwa dan nasib pada masa lalu, rasa kepemilikan dan keinginan hidup bersama pada masa sekarang dan untuk yang akan datang. Elemen inti inilah yang mengikat pluralitas 17.000 etnis, ratusan suku bangsa dan Bahasa yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Bung Karno merekonstruksi politik identitas dari perspektif perbedaan latar belakang etnik, suku, agama dan ras menjadi persamaan sejarah, rasa memiliki, persamaan nasib dan tujuan.
Keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia sangat tergantung dalam mengolah dan mengelola politik identitas. Patokannya tentu Sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dinamika demokrasi termasuk pemilu tidak boleh menjadi ajang eksploitasi politik identitas membesar-besarkan perbedaan yang mengancam integritas bangsa ini. Dalam perspektif inilah maka kekhawatiran ketua Bawaslu, Ahmad Bagja, bisa dipahami dan harus didukung oleh semua kekuatan politik. Partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilu serentak 2024 harus memelopori misi persatuan ini. Ketua Bawaslu jauh-jauh hari mengingatkan potensi kapitalisasi politik identitas untuk kepentingan politik sesaat yang ujung-ujungnya mengancam toleransi dan persatuan. Partai politik, tokoh-tokoh politik yang berkontestasi untuk jabatan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab di garis depan untuk mengelola politik identitas agar tidak membahayakan persatuan.
Lalu bagaimana dengan politik identitas yang digunakan untuk memerangi diskriminasi dan memperjuangkan keadilan sebagaimana revolusi yang menentang diskriminasi dan ketidakadilan seperti yang terjadi di Amerika pada tahun 1964. Secara substantif garis besar ideologi politik bangsa Indonesia menentang diskriminasi atas dasar latar belakang apa pun. Di Negara ini semua orang mempunyai hak politik, ekonomi dan kultural yang sama. Sila kelima Pancasila secara jelas menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi ideologi bangsa ini sekalipun implementasinya masih belum sempurna dan harus ditingkatkan. konteks sosial politik di Indonesia saat ini lain dengan yang terjadi di Amerika pada saat itu. Tidak ada diskriminasi dalam bidang sosial politik, ekonomi dan hukum. Keadilan sosial menjadi ideologi dan tujuan kehidupan berbangsa. Untuk meningkatkan keadilan sosial seharusnya dilakukan dengan cara –cara rasionalitas politik yaitu dengan menekan kepada partai politik dan tokoh politik agar dalam platform politiknya benar-benar mengarus utamakan prinsip keadilan sosial. Eksploitasi politik identitas untuk memperjuangkan keadilan sosial, tidak ada salahnya. Namun demikian cara ini berisiko mengundang benih –benih perpecahan yang membahayakan persatuan. Lebih dari itu para politisi yang akan berkontestasi dalam pemilu serentak 2024 harus meyakinkan konstituennya bahwa platformnya benar-benar memperjuangkan keadilan sosial dan anti diskriminasi. Secara konstitusional tidak secara eksplisit menyebutkan larangan penggunaan politik identitas untuk tujuan-tujuan kehidupan sosial , politik yang baik. Namun, eksploitasi politik identitas SARA untuk memecah belah bangsa jelas dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum
Alarm Ketua Bawaslu Ahmad Bagja harus dipahami dalam perspektif ini. Sedangkan penggunaan politik identitas untuk kepentingan kebangsaan yang mulia dalam kerangka “Bhineka Tunggal Ika” juga harus terus didorong. Karena upaya ini justru menjadi pengakuan terhadap kekayaan kultural bangsa Indonesia yang membanggakan. Tetapi janganlah kekayaan kultural ini kemudian dimanipulasi untuk memagnifikasi perbedaan dan mengancam persatuan. Kesimpulannya statemen Ahmad Bagja dan Bung Surya Paloh sebenarnya mempunyai tujuan yang sama tetapi berangkat dari perspektif yang berbeda.
