Pada tahun 2024 Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi besar-besaran. Secara serentak akan berlangsung pemilu legislatif, pilpres, pemilihan anggota DPD dan pemilihan anggota DPRD. Waktunya pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024.
Saat ini yang mulai terasa denyutnya adalah pemilihan presiden. Partai-partai sudah mulai disibukkan mencari calon presiden dan wakilnya. Kedua, partai yang belum memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi di DPR mulai saling lobi dan pendekatan untuk berkoalisi agar punya calon dan mendapatkan tiket untuk bisa maju dalam pemilihan presiden.
Partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang punya hak prerogatif mencalonkan presiden dan wakil presiden. Karena itu partai yang paling punya kepentingan agar calonnya dikenal luas di masyarakat.
Suatu fenomena dan kebiasaan umum yang kita lihat di negara kita para calon yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden baik yang didukung oleh partai maupun yang namanya muncul ditampilkan masyarakat, lebih banyak diperkenalkan namanya dan figurnya ketimbang pemikirannya. Sehingga masyarakat tidak banyak tahu bagaimana wawasan dan konsep para kandidat dalam melihat persoalan-persoalan besar yang dihadapi Indonesia dan upaya atau solusi mengatasinya. Kalaupun mereka diperkenalkan dengan pemikiran mereka hanya sebatas debat di televisi jelang pemilihan. Seharusnya, jauh hari sebelum itu sudah ada perdebatan dan uji wawasan yang diadakan di masyarakat misalnya di kampus atau perguruan tinggi.
Demikian juga lembaga survei sejauh ini juga hanya menelisik tingkat popularitas calon, dan jarang memperkenalkan tingkat kemampuan dan pemikiran kandidat dan konsep mereka melihat persoalan besar bangsa, baik nasional maupun internasional dan upaya mencari pemecahannya.
Pada akhirnya rakyat memilih pemimpin hanya berdasarkan informasi media yang memberitakan kegiatan aktifitas tokoh capres. Siapa yang lebih banyak diberitakan maka dia lah yang paling populer dan dikenal. Karena itu beritanyapun lebih cenderung berbentuk pencitraan, misalnya, mereka hadir di daerah bencana, memberi bantuan sembako, ikut bertani, masuk pasar dan lainnya. Sementara gagasan-gagasan konseptual mereka masyarakat kurang mendapat informasi. Karena itu perlu ke depan informasi yang berkaitan dengan kemampuan wawasan ini juga untuk diketahui masyarakat. Tentu bukan hanya untuk calon presiden, tapi juga gubernur, bupati, wali kota, anggota DPD dan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian masyarakat kita dibudayakan benar-benar memilih tokoh yang tepat baik secara intelektual, integritas dan nilai batiniah atau spritualitasnya.
Dalam rangka di atas kita juga mengusulkan partai politik juga lebih punya perhatian pada persoalan yang dihadapi bangsa. Yaitu turut memberikan kontribusi dan pemikiran untuk kemajuan, ikut empati dan mencari jalan pemecahan yang dihadapi bangsa. Partai politik dengan demikian harus memiliki lembaga khusus untuk hal ini. Lembaga Litbang partai seharusnya lebih banyak berperan, jangan hanya sebagai pelengkap, dan diplesetkan artinya bahwa Litbang itu akronim :sulit berkembang. Padahal, kalau kita bicara partai politik fungsinya –seperti kata pakar politik Miriam Budiardjo–fungsi partai adalah sebagai artikulasi dan agregasi masyarakat–yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dan merumuskan aspirasi masyarakat. Kerja artikulasi dan agregasi ini jelas kerja intelektual dan kerja konseptual yang memerlukan tenaga ahli dan pakar. Dengan dasar inilah bahwa ke depan kerja partai politik ini diharapkan lebih substansial, memiliki visi besar, cerdas dan punya idealisme.
Bila kita lihat sekarang ini aktifitas partai lebih banyak dan terfokus mencari kekuasaan, hanya sibuk dan terfokus untuk meraih suara dan mengumpulkan suara pada pemilu legislatif, pilpres dan pilkada.
Kita berharap ada politisi yang berpikir untuk melahirkan suatu partai yang memiliki basis intelektual yang kuat. Yang bukan hanya berfikir untuk meraih kekuasaan, tapi juga berfikir tentang gagasan dan pemikiran atau ide-ide. Sebenarnya, pemula langkah ini sudah ada, hanya mungkin belum berkembang dan belum menemukan bentuk yang nyata. Sebab, kalau kita lihat sudah ada beberapa partai yang dipimpin kaum intelektual. Dulu Partai PAN dipelopori intelektual sekaliber Prof. Dr Amien Rais dan di dalamnya ada banyak cendekiawan dan intelektual Sekarang ada PBB dipimpin ahli hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. Di awal reformasi intelektual terkemuka Dr Deliar Noer mendirikan Partai Umat Islam , dan ahli pemerintahan Pror Dr Ryas Rasyid bersama Dr Andi Alfian Malarangeng mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.
Memang partai-partai di atas belum berkembang dan tidak punya wakil di DPR-RI, kecuali PAN, tapi ini bisa menjadi titik awal dan suatu saat muncul kesadaran nanti mereka untuk merger– atau mungkin terinspirasi –mendirikan suatu partai yang di dalamnya dinakhodai dan diawaki para intelektual. Suatu hal yang bukan mustahil bakal terwujud.
