Demokrasi dalam konteks sosial-budaya bisa diartikan cara yang bijak dan dewasa dalam berpendapat dan menuturkan pandangan. Kini di era digital dan internet kehidupan demokrasi mengalami perkembangan yang luar biasa. Orang leluasa berpendapat tentang berbagai hal dengan mudah. Hanya melalui ketikan jari aspirasi dan pandangan bisa ditayangkan dan dibaca masyarakat luas.
Menikmati kebebasan tersebut tentu tidak selamanya berjalan seiring dengan kedewasaan dan kemampuan bertutur dan menulis sesuai dengan etika berdemokrasi yang dewasa.
Dan etika berdemokrasi secara budaya adalah perilaku yang menunjukkan komitmen dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah sikap yang menghargai martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah pencipta jagat raya ini.
Dan, seorang yang demokrat juga adalah orang yang menafikan arogansi dan kesombongan. Seorang yang demokrat adalah orang yang berjuang dan membangun dirinya untuk menjadi pribadi yang human, bersahabat dengan orang lain, terbuka, ramah, santun pada siapapun dan menjauhi sikap berkonflik.
Kita melihat di negara kita terjadi beberapa kegaduhan karena penggunaan demokrasi via digital ini. Orang dengan mudah dan tidak berfikir panjang mengkritik, misalnya, mengkritik ajaran agama yang intinya bernuansa atau tersirat penistaan. Demikian juga ada yang merendahkan ulama sebagai figur yang dihormati, semuanya ini memicu kegaduhan dan perdebatan di masyarakat.
Ditambah pula adanya kebiasaan melaporkan seseorang ke penegak hukum hanya karena ketidaksetujuan dengan pendapat seseorang terhadap suatu masalah.
Demokrasi digital karena persoalan figur politik dan pilihan tokoh pilpres maupun kepala daerah telah menimbulkan fanatisme yang kaku. Debat-debat yang keras dan bahkan cenderung saling hujat dan hina terjadi di medsos dengan saling bela figur yang dijagokan.
Bahkan, demokrasi digital ini juga telah melahirkan apa yang disebut pegiat media sosial yang seolah diaggap aktifis, padahal sebagian mereka tidak lebih dari pembela figur politik tertentu. Dan, mereka itu bahkan dianggap sebagai buzzer yang aktifitasnya bukanlah menegakkan dan mencari kebenaran, tapi punya target, kepentingan dan interes tertentu untuk membela tuannya dan menjatuhkan yang lain.
Demokrasi digital mungkin ada kesamaan dengan demokrasi liberal era 50-an. Yaitu masyarakat menikmati kebebasan yang luar biasa. Hanya saja suatu kehidupan demokrasi yang bebas tanpa kemampuan mengendalikan diri dan menggunakannya secara dewasa hanya akan menjadi liar dan menimbulkan kerusakan sosial dalam masyarakat. Misalnya, membudayakan sikap fanatisme tanpa rasionalitas pada seorang figur hanya akan melahirkan kultus individu dan pemujaan yang berlebihan pada seorang tokoh.
Hal lain yang menonjol kita lihat yaitu efek buruk dari demokrasi digital menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat terbelah karena perbedaan pilihan figur dan tokoh yang hal ini hampir tiap hari dipanas-panasi dalam media sosial, sehingga jika hal ini terus berjalan tanpa ada upaya meminimalisirnya maka masyarakat Indonesia ke depan tingkat disintegrasinya semakin rigid, kaku dan fanatisme yang akan makin menebal. Dan ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ke depan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Solusi secara hukum dengan adanya UU ITE memang sebuah upaya mencegah penggunaan teknologi informasi untuk kejahatan dan ujaran kebencian. Namun, diperlukan juga pendekatan budaya dan contoh keteladanan dalam masyarakat. Dan, contoh atau keteladanan ini harus ditunjukkan oleh pejabat negara, pemuka masyarakat, pakar, tokoh agama dan lainnya.
Contoh dan keteladanan ini yang kita rasakan sangat kurang saat ini . Bahkan, sebagian tokoh-tokoh ini kita lihat seperti ikut menciptakan suasana kehidupan sosial makin keruh. Mereka saling komen di medsos, terutama twitter dengan narasi-narasi yang yang bernada provokasi dan berkonflik sesama lainnya sehingga bukannya menciptakan kenyamanan sosial, justru mempertinggi tensi konflik dan pembelahan dalam masyarakat.
Kita berharap ada kesadaran dan sikap bijak menggunakan demokrasi digital ini yaitu mendukung kemajuan, persatuan dan melancarkan komunikasi politik yang sehat dan mendewasakan sikap kita semua.
