Bintang Zaman

Anwar Tjokroaminoto, Putra Sang Guru Bangsa

Written by Iqbal Setyarso

Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto berhasil menggembleng sejumlah pemuda menjadi pemimpin yang berhasil memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajahan.Seorang di antaranya adalah Soekarno, yang juga menantunya itu. Maka wajar ia disebut “Guru Bangsa”. Namun Tjokro juga punya seorang putra yang mewarisi bakan dan jiwa kepemimpinannya: Oetaryo Anwar.

Saat muda, Anwar belajar jurnalisme dan bekerja di sekolah milik organisasi PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) sebelum ia mulai menekuni kerja di sejumlah media massa. Selama masa pendudukan Jepang, Anwar bekerja di koran Asia Raya, dan ia juga pernah memimpin redaksi koran Pemandangan (koran yang berafiliasi ke Masyumi). Setelah Indonesia merdeka, Anwar ikut bergabung dalam Partai Masyumi, sebelum kembali ke PSII. Ia sempat ditunjuk sebagai Perdana Menteri Pasundan, sebelum kudeta APRA menyebabkan pemerintahan Pasundan dibubarkan.

Seusai peristiwa APRA, Anwar menjadi anggota DPR RIS dan DPRS, sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Wilopo pada tahun 1952. Dikarenakan mundurnya PSII dari koalisi pemerintahan seusai peristiwa 17 Oktober, Anwar meletakkan jabatan menterinya pada tahun berikutnya. Tahun 1972, PSII pecah, dan meskipun sayap politik PSII dilebur ke PPP, Anwar memimpin salah satu pecahan organisasi tersebut hingga ia wafat pada tahun 1975.

Masa Kecil
Anwar lahir di Surabaya, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua (memiliki seorang kakak, Oetari dan seorang adik, Harsono). Pendidikan Anwar mulai dari tingkatan ELS dan MULO, dan juga belajar di pesantren-pesantren di Rembang dan Garut. Setelah itu, ia masuk ke Sekolah Pelatihan Guru yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker dan mengambil penjurusan jurnalisme. Anwar lulus tahun 1940.
Pengalaman menempa hidupnya. Dari 1930 sampai 1935, Anwar mengajar di sekolah-sekolah SI di Batavia dan Sumatra. Di Sumatra, Anwar sempat menjabat sebagai kepala sekolah di Menggala dan sebagai pengawas sekolah SI di Sumatra Selatan. Seusai menjadi guru, Anwar kembali ke Jakarta dan menjadi pemimpin harian di surat kabar Pembangoenan sampai awal pendudukan Jepang. Selain itu, ia juga sempat menjadi pemimpin harian koran Pemandangan pada 1941.

Setelah Jepang menyerbu dan merebut Indonesia dari Belanda, Anwar awalnya menulis kolom-kolom yang mendukung Jepang menyingkirkan penjajah Belanda. Sebagai contoh, Anwar menulis kolom di Pemandangan yang intinya mendukung penyamaan zona waktu dengan Tokyo, dan dalam tulisan lain berjudul Lebih Loeas Lagi, Anwar menyatakan dukungannya atas slogan “Asia untuk orang Asia”, ditambahkan nilai-nilai Islam. Selama pendudukan itu sendiri, Anwar bekerja sebagai wakil ketua redaksi koran Asia Raya. Menurut Tan Malaka, Anwar juga sebenarnya mengkritik pendudukan Jepang secara satir dengan nama samara “Bang Bedjat”. Belakangan, Anwar bergabung dengan kelompok politik pemuda yang dipimpin koleganya B.M. Diah.

Menteri Tanpa Portfolio
Seusai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penerbitan Maklumat 3 November 1945, Anwar ikut bergabung ke Partai Masyumi sebagai bagian dewan pimpinan, meskipun ia tidak memegang jabatan apapun. Anwar ikut turut serta dalam pendirian Badan Usaha Penerbitan Nasional bersama Adam Malik dkk., dan kemudian ia ditunjuk sebagai juru bicara Tentara Republik Indonesia. Posisi ini membuatnya istimewa, sehingga diberi pangkat mayor jenderal (meskipun Anwar tidak berpengalaman militer) karena ia ditunjuk sebagai anggota Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). Selama membantu TRI, Anwar memegang jabatan kepala redaksi majalah Berita Tentara R.I. Di medan juang, kiprahnya tetap jurnalis.

https://muslimlifefair.com/

Anwar kemudian diberhentikan secara hormat dari tentara dan ia kembali ke industri berita, sebagai kepala redaksi koran Al-Djihad. Pada tahun 1947, ia memperoleh jabatan sebagai Menteri Negara (tanpa portfolio) dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sekitar waktu ini, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pecah dari Masyumi. Anwar beserta saudaranya Harsono pindah ke partai baru ini dan menjadi anggota pimpinan.

Menteri tanpa porto folio, yakni seorang menteri pemerintahan dengan tanpa tanggungjawab mengepalai kementerian tertentu, Posisi semacam ini lumrah terjadi pada pemerintahan koalisi dan kabinet dengan otoritas pembuat keputusan di mana seorang menteri tanpa portfolio, di samping ia tak memakai jawatan di kementerian apapun, masih diberi gaji kementerian dan memiliki hak memberikan suara dalam keputusan kabinet.

Di beberapa negara dimana cabang eksekutif tidak terdiri dari koalisi partai dan seringkali, di negara-negara dengan sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat jabatan (atau posisi setara) menteri tanpa portfolio adalah hal yang tidak umum.

Dalam perjalanannya, Anwar diberhentikan secara hormat dari tentara dan ia kembali ke industri berita, sebagai kepala redaksi koran Al-Djihad. Pada tahun 1947, ia memperoleh jabatan sebagai Menteri Negara (tanpa portfolio) dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sekitar waktu ini, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pecah dari Masyumi. Anwar beserta saudaranya Harsono pindah ke partai baru ini dan menjadi anggota pimpinan.

Pada 9 Januari 1950, Anwar ditunjuk sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan, menggantikan Djumhana Wiriaatmadja yang baru saja mundur. Belum dua minggu, APRA meluncurkan kudeta, dan Anwar beserta beberapa anggota kabinetnya ditahan karena dicurigai telah mendukung pemimpin APRA Raymond Westerling. Penangkapan ini menyebabkan bubarnya Pasundan. Meskipun begitu, Anwar kemudian dilepaskan dan ikut ditunjuk menjadi anggota DPR RIS bulan berikutnya, dan seusai Republik Indonesia Serikat kembali menjadi RI tanggal 17 Agustus 1950, Anwar tetap menjadi anggota DPRS.

Mufarraqah dari PNI
Tahun 1952, Anwar ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Wilopo. Namun, pada Mei 1953, PSII telah pecah koalisi dengan PNI seusai Peristiwa 17 Oktober, sehingga Anwar meletakkan jabatannya dan ia digantikan oleh Soeroso. Dalam Pemilihan Legislatif 1955, Anwar memperoleh kursi DPR dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan. Namun Anwar mengalami pasang surut di kepartaian.

Tidak setuju implementasi kebijakan luar negeri Soekarno dalam Kabinet Dwikora, terutama di bawah Menlu Soebandrio, tokoh PSII akhirnya mufarraqah (berpisah kongsi). Sebelunya, pada 1966, Anwar berpidato dan mengkritik posisi Indonesia yang menjadi terisolasi karena Konfrontasi Indonesia–Malaysia, diperburuk erforma politik ketika itu — defisit menerpa dan inflasi kian parah. Sementara kabinet berkepanjangan dengan sifat sementara . Anwar meminta pemerintah segera menyelenggarakan pemilu agar kabinet tetap dapat ditunjuk.

Jalan politik Anwar selain dinamis, juga angin tuduhan politik dinasti membuahkan ekses bagi Anwar dari internal organisasi, terutama dari PSII sendiri. Diperparah capaian politik ketika itu mengecewakan (dalam Pemilu 1971), membuat posisi Anwar terjungkal seusai musyawarah partai pada Juni 1972. PSII kemudian berpecah, dan meskipun sayap politik partai digabungkan ke Partai Persatuan Pembangunan, Anwar menjadi ketua dari salah satu pecahan tersebut. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung selama periode 1968–1973 dan 1973–1978. Tak sampai tuntas karena Allah berkehendak lain. Dia memanggil pulang Oetaryo Anwar Tjokroaminoto pada 16 November 1975. Selamat beristirahat pejuang, jurnalis, politisi. Kehadiranmu di pentas sejarah, merekam episode penting bangsa.

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda