Aktualita

24 Tahun Reformasi (3) Menko Polhukam: Korupsi Sekarang Jauh Lebih Gila

view of city during golden hour
Written by B.Wiwoho

Tepat 24 tahun lalu, gelora Reformasi telah berhasil menumbangkan Orde Baru. Namun apa yang kini terjadi? Prof.K.H.Ali Yafie dengan tegas menyatakan, “Reformasi sekarang tidak sesuai dengan yang dulu dibicarakan dan diharapkan.” Semua maunya sendiri-sendiri. Mestinya ada  semacam panitia atau komite yang merumuskan, lanjutnya, bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi, mulai dari Undang-undang sampai mengawasi pelaksanaannya. Bagaimana UU Pemilu, UU Antimonopoli, UU Anti KKN dan lain sebagainya.

Dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021-2022, berbagai pemberitaan dan pandangan di media massa dan sosial menyatakan, telah cukup banyak alasan serta kondisi yang bisa membawa Indonesia ke dalam situasi krisis.

Pikiran Rakyat 25 April 2022 bahkan, menyajikan kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, tentang dua masalah besar yang membahayakan negara dan bisa menyebabkan terjadinya kudeta. Hal pertama yaitu keutuhan bangsa dan integrasi ideologi  yang mengerikan serta berpontensi membahayakan bangsa dan negara. Kedua, korupsi yang tidak terkendali dan terjadi di semua bidang. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014354838/mahfud-md-ungkap-dua-hal-membahayakan-negara-yang-berpotensi-terjadi-kudeta

Sebelumnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu 5 Juni 2021, Mahfud MD juga mengungkapkan keprihatinannya dengan menyatakan korupsi sekarang jauh lebih gila dari zaman Orde Baru (Mahfud MD: Korupsi Sekarang Lebih Gila dari Orba, Ini Kata Pukat UGM,https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/194500665/mahfud-md–korupsi-sekarang-lebih-gila-dari-orba-ini-kata-pukat-ugm?page=all dalam B.Wiwoho, buku 3 trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru: Kejatuhan Soeharto dan Ancaman Pembelahan Bangsa, halaman 259).

Menko Polhukam Mahfud MD

Sementara itu situasi global yang pada akhir 1990-an dikenal sebagai VUCA yaitu Volatile, Uncertain, Complex dan  Ambigu atau  labil – mudah berubah, tidak menentu, kompleks – ruwet  dan tidak jelas., semenjak meletus perang Rusia – Ukrania akhir Februari  2022, menjadi semakin labil, bergejolak, kompleks dan penuh ketidakpastian, sehingga bila salah menganalisa dan mengantipasi, bisa berakibat fatal.                                                                                   

Jika kita ambil perkiraan keadaan yang teringan, yakni perang tersebut tidak meluas menjadi Perang Dunia III,  dampaknya tetap akan sangat dirasakan bagi dunia termasuk Indonesia,  terutama dalam hal suplai dan harga bahan bakar minyak dan gas bumi serta pangan yang masih tergantung pada impor. Sekarang ini pun telah membuat harga BBM dan pangan khususnya yang berasal dari bahan baku gandum seperti roti dan mie merambat naik.                            

Gambaran keadaan di dalam negeri yang mencemaskan sebagaimana dikhawatirkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD juga dikemukakan oleh anggota Kabinet di lingkungan Menko Polhukam lainnya, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto dalam buku barunya, Paradoks Indonesia Dan Solusinya, penerbit Media Pandu Bangsa, Januari 2022. Buku setebal 179 halaman tersebut banyak berisi data, fakta dan angka-angka yang memperkuat bacaan keadaan, yang kurang lebih sama dengan yang penulis ungkapkan dalam Bagian 3 : Penutup dan Epilog, buku 3 Tonggak-Tonggak Orde Baru.     

Menhan Prabowo Subianto

Beberapa hal yang diungkapkan Prabowo dalam bukunya serta dipaparkan kepada sejumlah tokoh pada akhir April 2022 antara lain:                                 

(1).Utang Pemerintah per Agustus 2021 sebesar Rp.6.700 triliun (41% dari PDB), US$200 miliar atau sekitar Rp,2.800 triliun di antaranya merupakan utang luar negeri. Utang yang terus membengkak itu mengakibatkan semenjak tahun 2012, Negara harus membuat utang baru untuk membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo.                                       

(2).Kekayaan Negara mengalir keluar secara gelap. Selama 2004 – 2013 diperkirakan Rp.19.100 triliun. Sementara data Kementerian Keuangan 2016, jumlah uang WNI di bank-bank luar negeri sebesar Rp.11.000 triliun, sedangkan yang berada di bank-bank dalam negeri Rp.7.000 triliun.  

(3).Kesenjangan sosial ekonomi melebar. Mengutip data Credit Suisse Global Wealth Databook 2021, yang mengacu pada data rasio gini 0,366, Menhan Prabowo menulis 1% penduduk menguasai 36% kekayaan Indonesia, atau sekitar Rp.16.800 triliun dari total kekayaan orang Indonesia Rp.48.800 triliun. Di lain pihak Badan Pusat Statistik mengumumkan rasio gini  Indonesia baik di kota maupun pedesaan per September 2020 naik jadi 0,385 dari 0,380 pada setahun sebelumnya. (15 Februari 2021 https://www.antaranews.com/berita/2000465/bps-gini-ratio-indonesia-naik-jadi-0385-naik-di-kota-maupun-desa

Ironisnya, 1% dari penduduk kita atau hanya sekitar 2,6 juta orang, juga menguasai 67% dari seluruh tanah yang ada di negeri kita (Sumber: Kementerian ATR/BPN 2020).  Yang sangat memprihatinkan, masih menurut Credit Suisse, dari total kekayaan pribadi yang dimiliki warga Indonesia sebesar Rp.44.800 triliun tadi, 66% di antaranya berada di tangan 10% warga terkaya, 10% warga termiskin tidak memiliki apa-apa, bahkan 10% warga termiskin malah memiliki utang. Tak pelak lagi, itulah kesenjangan yang mengkhawatirkan. 

Dampak yang amat memprihatinkan dari kemiskinan sekaligus kesenjangan tadi bagi masa depan Indonesia adalah lebih dari sepertiga generasi muda kita menghadapi masa depan yang sangat buruk yang akan menjadi beban nasional,  karena 4 dari 10 anak balita sekarang mengalami stunting, atau pertumbuhan yang buruk, pertumbuhan kerdil dalam arti luas, kerdil tubuh dan otaknya. (Buku 3 Tonggak-Tonggak Orde Baru halaman 256 – 257).    

(4).Darurat Korupsi. Memperkuat pernyataan Menteri Koordinatornya, Menhankam Prabowo mengutip sumber Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan potensi kebocoran APBN mencapai R.2.800 triliun per tahun, dengan rincian total seharusnya penerimaan Negara Rp.4.000 triliun, bocor 50% menjadi anggaran Negara saat ini Rp.2.000 triliun, dan bocor lagi 40%  sehingga dampak ke ekonomi Negara hanya tinggal Rp.1.200 triliun.  Yang amat sangat memprihatinkan sepanjang tahun 2004 – 2021, sebanyak 22 Gubernur (Indonesia terdiri dari 34 propinsi) dan 122 Bupati/Walikota (dari 514 Daerah Tingkat II), harus dipenjara karena terbukti korupsi.  

(5).Ancaman Pembelahan Bangsa. Ancaman terhadap keutuhan bangsa sebagaimana dikhawatirkan Menko Polhukam Mahfud MD, telah penulis bahas  dalam buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru, antara lain pada buku 3 halaman 246 – 247, yang menyatakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kini sangat diwarnai oleh individualisme – hedonisme – pragmatisme – liberalisme – narsisme dan materialistis dalam pengertian cinta materi, sudah mulai kita rasakan sebagai ancaman atas kebhinekatunggalikaan, ditambah Sistem Pemilu dan Kepartaiannya, telah terbukti mengoyak asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.                                    

Lebih jauh lagi, UUD 2002 telah membentuk demokrasi prosedural dan demokrasi formalitas yang liar, keras dan berbiaya tinggi, sehingga hanya orang-orang kaya dan kuat saja yang akan bisa menjadi tokoh-tokoh elit termasuk menjadi anggota DPRD/DPR, Bupati/Walikota/Gubernur dan apalagi Presiden.                                                                                      

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo bahkan menggambarkan telah terjadi peselingkuhan politik tingkat tinggi yang bisa menghancurkan bangsa dan negara. Ia mengatakan paling mahal satu triliun rupiah untuk menguasai partai politik. Perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal, bisa saja mewakili asing. “Jika partai politik dikuasai, maka dia akan menguasai parlemen, maka dia akan kuasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita, presiden kita, bupati kita, gubernur dan walikota, karena sistem yang kita punya, “ kata Bambang Soesatyo.

Sejalan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan berpengalaman dalam kontestasi Pemilihan Presiden, membahas panjang lebar persekongkolan antara penguasa dengan pemodal, dalam Paradoks Indonesia bab Demokrasi Kita Bisa Dikuasai Pemodal ( halaman 87 – 96).

Berbagai kelemahan dan ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari UUD 1945 Asli yang diamandemen pada tahun 2002, selain kental dengan isu-isu pembelahan yang mengancam persatuan dan kesatuan, juga ditandai dengan demokrasi semu yang dikuasasi oleh dwifungsi gaya baru “Pengusaha – Penguasa”, pengusaha yang bukan sekedar berkolusi, namun merangkap penguasa dan elit-elit partai politik, yang tidak sejiwa dengan sila keempat Pancasila; serta mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial ekonomi yang sangat menyolok.  

Solusi Strategis Sistemis.                                                                                                    

Gambaran keadaan yang dicemaskan oleh kedua Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan Ketua MPR tersebut, memperjelas penilaian Prof.K.H.Ali Yafie di awal seri tulisan ini, yang menunjukkan gagalnya tuntutan Reformasi 24 tahun silam.

Untuk mengatasi berbagai kondisis kritis yang diuraikan di bagian depan, sekaligus mencegah terjadinya bahaya perpecahan bangsa, maka di samping menghayati kembali tuntutan-tuntutan Reformasi, kita harus memiliki serta melaksanakan kebijakan strategis yang menyeluruh dan terpadu, bukan hanya bersifat tambal sulam, emosional dan manipulatif yang tidak menyentuh akar utama persoalan, tapi hanya pada bunga-bunga dan ranting persoalan.

Kita harus  mengembalikan kehidupan bermasyarakat – berbangsa dan bernegara sesuai dan sejalan dengan semangat serta cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh UUD, selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai UU dan peraturan turunannya antara lain penguasaan modal dan sumber daya alam yang bisa membangun peta kompetisi di antara sesama anak bangsa secara sehat dan seimbang, yang disertai penguasaan teknologi dan kemampuan menghadapi dengan baik kapitalis global. Yang juga tak kalah penting adalah secara sungguh-sungguh tidak pandang bulu kita harus memberantas KKN dengan antara lain melaksanakan dan menegakkan UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Amin Allahumma amin.

About the author

B.Wiwoho

Wartawan, praktisi komunikasi dan aktivis LSM. Pemimpin Umum Majalah Panji Masyarakat (1996 – 2001, 2019 - sekarang), penulis 40 judul buku, baik sendiri maupun bersama teman. Beberapa bukunya antara lain; Bertasawuf di Zaman Edan, Mutiara Hikmah Puasa, Rumah Bagi Muslim-Indonesia dan Keturunan Tionghoa, Islam Mencintai Nusantara: Jalan Dakwah Sunan Kalijaga, Operasi Woyla, Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 serta Pancasila Jatidiri Bangsa.

Tinggalkan Komentar Anda