Dalam beberapa waktu terakhir ini sering muncul lontaran keagamaan (Islam) yang kontroversial dan menimbulkan reaksi masyarakat. Lontaran itu menyangkut shalat, tentang Allah, Al-Quran.
dan lainnya. Dan, terakhir ini muncul lagi soal sindiran tentang jilbab. Mereka disebut manusia gurun, ucapan itu dinilai rasis dan merendahkan. Dan membuat kehebohan baru.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah motif seseorang yang akhir-akhir ini sering melontarkan pernyataan yang dinilai sensitif tersebut dan menyinggung perasaan penganut agama, khususnya agama Islam. Kalau motifnya bersifat akademis, ilmiah dan konseptual tentunya gagasan itu harus disiapkan dengan baik dan dibicarakan secara mendalam. Mungkin didialogkan dalam sebuah forum dimana hadir para ahli di bidangnya.
Sementara kalau kita lihat gagasan-gagasan “nyeleneh” tersebut hanya dimunculkan dalam acara ringan,santai atau ditulis di medsos seperti twitter atau facebook. Jadi tidak cukup ruang atau sumber kompeten untuk mengulasnya.
Dan yang kebih disayangkan lagi lontaran ajaran agama yang kontroversial ini bukan dimunculkan oleh para ahli agama di bidangnya. Tapi, yang menyampaikan orang yang diluar profesi keilmuan keislaman, sehingga orangpun meragukan kevalidan pengetahuan yang disampaikan. Suatu fakta lagi bahwa gagasan kontroversial keagamaan yang disampaikan itu tidak bersifat ilmiah dan akademis, terbukti gagasan tersebut sering berujung pidana, dianggap dan diduga ada unsur penistaan atau pelecehan agama sehingga dilaporkan ke pihak berwajib.
Ini sangat berbeda misalnya dengan gagasan keagamaan yang dilontarkan para pemikir Islam seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Munawir Syadzali dan Dr. Harun Nasution yang pemikirannya terkonsep dengan rapi dan menjadi bahan perbincangan. Bukan hanya dibahas dalam bentuk seminar, tapi juga dalam bentuk penerbitan buku.
Gagasan Nurcholis Madjid tentang pembaharuan misalnya sempat ditanggapi dan dikoreksi ilmuan berwibawa Prof. Dr. Rasyidi. Koreksi dan tanggapan juga dilakukan oleh Prof. Rasyidi terhadap Dr. Harun Nasution untuk bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Dan koreksi itu dalam bentuk buku. Sedangkan gagasan Munawir Syadzali tentang waris dibukukan dengan judul Reaktualisasi Hukum Islam dimana banyak ahli membahasnya. Demikian juga Gus Dur merumuskan pemikirannya tentang Pribumisasi Islam dimuat dalam buku Islam Indonesia Menatap Masa Depan
Jadi nampak bahwa tokoh-tokoh ini berbicara tentang sesuatu yang baru dalam Islam secara konseptual dan merumuskannya dengan baik sehingga menjadi discourse atau perbincangan publik yang mencerdaskan.
Kalau lontaran pemikiran keagamaan sekarang ini sepertinya bersifat spontanitas. Tidak mengundang pemikiran serius, hanya menjadi hal yang kontroversi saja, dan malah menuai laporan ke polisi dianggap menimbulkan kegaduhan.
Kalau motiv akademis bukan menjadi alasan untuk menyampaikan gagasan keagamaan tersebut, mengapa sekarang ini orang begitu sering menggaungkan ide keagamaan yang sensitif tersebut. Inilah yang menjadi tanda tanya dan membingungkan.
Agama dan Arah Politik
Apakah lontaran keagamaan yang memicu kegaduhan sekarang ini karena ada unsur interes politik atau kepentingan tertentu? Secara fakta ada pendapat yang mengatakan, politik adalah seni untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Seni itu adalah bagaimana memanfaatkan situasi politik yang ada untuk meraih peluang, yang dalam hal ini adalah jabatan dan kekuasaan.
Dan untuk meraih peluang tersebut para aktor politik ini tentu dengan cermat membaca situasi poltik yang ada, terutama yang dijalankan pihak penguasa atau pemerintah. Pemerintah atau penguasa dalam konteks politik boleh dikatakan menguasai kehidupan politik, menguasai birokrasi, pemerintahan, menguasai kebijakan, dan bahkan menguasai menyangkut keamanan, polri dan bahkan militer atau angkatan bersenjata. Secara demokrasi ia dianggap sah dan legitim karena diperoleh melalui jalan demokrasi yaitu pemilihan umum.
Karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan, ia menjadi daya tarik atau magnit yang didekati oleh unsur-unsur yang ada di masyarakat untuk ikut masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan ikut menikmati peluang dan jabatan yang tersedia.
Karena itu kekuatan atau unsur yang ada di masyarakat ini berusaha melakukan adaptasi, menyesuaikan diri atau bahkan mendukung semua kebijakan pemerintah agar ia disertakan atau dilibatkan dan bahkan mendapat peluang untuk masuk dalam kekuasan dan mendapat jabatan. Dalam konteks politik mungkin inilah yang disebut mereka yang pro atau pendukung kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Sedangkan lawannya disebut mereka yang disebut kelompok yang kritis pada kekuasaan.
Apa hubungannya dengan lontaran keagamaan yang menimbulkan kegaduhan dan cukup sering terjadi akhir-akhir ini? Dalam hal ini kita melihat kebijakan pemerintah di bidang agama menekankan toleransi, saling menghargai, kerukunan dan semacamnya. Paham-paham yang bersifat fanatisme, radikal, ekslusif atau terorisme, anti Pancasila berusaha dikurangi dan dihilangkan.
Kebijakan ini menjadi sangat menonjol pada pemerintahan saat ini terlihat dengan isu-isu yang muncul seperti mengatasi radikalisme, terorisme, isu pesantren terpapar paham terorisme, pemetaan masjid untuk mencegah paham radikal, sertifikat dai dan lainnya.
Ditambah dengan beberapa peristiwa penangkapan teroris dan mereka yang dinilai punya paham radikal, maka tampak makin menonjol dan menguat kebijakan pemerintah di bidang agama yang anti radikalisme dan terorisme.
Melalui kebijakan yang berusaha menghapus paham radikalisme dan kegiatan terorisme ini mereka yang punya ambisi untuk ikut masuk dalam lingkaran kekuasaan berusaha menggencarkan atau mendukung pemerintah. Dukungan ini bukan saja dalam bentuk moral memberikan support, tapi juga secara aktif menyebarkan pemikiran dan paham keagamaan yang moderat dan mungkin pada bentuk lain “menggoyang” kegiatan keagamaan atau peribadahan yang sudah baku seperti sholat, kegiatan baca Quran, keyakinan pada Tuhan dan lainnya. Dengan membuat statemen dan pernyataan tentang agama yang kontroversial mereka ingin memberikan sinyal dan lampu hijau pada pemerintah atau rezim yang berkuasa bahwa mereka adalah bagian dari pendukung sejati pemerintah. Dengan ini juga mereka memberikan isyarat bahwa mereka layak dilibatkan dan diberikan kepercayaan untuk mendapatkan kursi jabatan baik dalam birokrasi sebagai eksekutif ataupun di luar itu sebagai komisaris BUMN, staf ahli, jubir presiden atau jubir menteri, duta besar dan jabatan lainnya.
Jika benar ini yang menjadi motivasi dari munculnya lontaran keagamaan yang bersifat kontroversial akhir-akhir ini maka itu berarti ada unsur politik yang melatarbelakangi munculnya gagasan tersebut. Politik yang dimaksud adalah upaya untuk meraih jabatan dan kekuasaan. Maka wajarlah kalau ide keagamaan yang disampaikan itu sulit dipegang kebenarannya dan dianggap saja sebagai kegiatan politis dan bukan upaya pendalaman pemahaman keagamaan.
Kalau benar ini terjadi juga sangat disayangkan bahwa agama pada akhirnya dijadikan semacam “kuda tunggangan” untuk mendapatkan kekuasaan dan meraih ambisi jabatan. Sedangkan yang timbul adalah kegaduhan dan perpecahan di antara umat dan warga bangsa. Allahu’alam.
