Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto , gelombang historis dunia sedang memasuki suatu era yang ditengarai akan menjadi era informasi dan teknologi dengan laju kecepatan tinggi, yang ditandai dengan tumbuhnya smart technology dan artificial intelligent. Pandemi Covid yang berlangsung semenjak akhir 2019, memacu pertumbuhan smart technology dan artificial intelligent berlangsung sangat cepat, bahkan eksponensial, berlipat ganda dalam hal kapasitas dan performa, dalam tempo yang amat singkat.
Sementara itu dunia global kini menyimak ketat perang Rusia – Ukrania, yang dikuatirkan bisa berkembang ke mana-mana. Setidaknya dunia termasuk Indonesia, sudah langsung menghadapi ancaman krisis bahan bakar minyak dan gas serta gandum. Kejadian ini mengingatkan kita pada sebuah buku yang terbit pada 2015. Buku dengan judul “A Novel of The Next World War “GHOST FLEET” karangan PW Singer dan August Cole ini bukanlah sekedar sebuah novel, melainkan gambaran perkiraan masa depan yang didasarkan pada sejumlah indikator keadaan, data dan fakta, persis seperti perkiraan keadaan versi dinas intelijen. Kedua penulisnya yang memang memiliki reputasi tinggi dalam hal itu, mengolah perkiraan keadaan dalam bentuk novel sehingga enak dan mudah dibaca, namun banyak memiliki catatan kaki sebagai referensi.
Ghost Fleet memberikan gambaran bahwa suatu hari nanti bisa terjadi perang dengan teknologi canggih dan kekuatan besar, yang melibatkan suatu wilayah negeri maritim yang luas yang sebelumnya dikenal dengan nama Indonesia. Novel Ghost Fleet juga mengingatkan kita pada bukuThe Last War, a World Set Free, mengenai perkiraan keadaan akan adanya senjata nuklir. The World Set Free, demikian lebih dikenal, adalah juga sebuah novel yang ditulis pada tahun 1913 dan diterbitkan pada tahun 1914 oleh HG Wells . Buku ini memprediksi senjata nuklir yang bisa sangat merusak yang tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh dunia sebelumnya Sekarang perkiraan itu terbukti sudah. (https://openlibrary.org/works/OL52257W/The_World_Set_Free).
Di dalam negeri, pudarnya ekspektasi dan gelombang ketidakpercayaan yang bibit-bibitnya sudah tersemai semenjak UUD diamandemen tahun 2002, semakin menggelora. Banyak aktivis dan pengamat yang menilai sejauh mana Agenda Reformasi telah berjalan, dengan melihat kilas balik hari-hari akhir lengsernya pak Harto.
Penulis pun ingat kejadian pada Selasa 19 Mei 1998, tatkala Presiden Soeharto meminta nasihat dengan mengundang 9 ulama ke Istana. Kyai Ali Yafie dengan suaranya yang lembut pelan, menyampaikan kepada Presiden Soeharto, mengenai pengertian tuntutan 6 agenda reformasi para demonstran, yang pada hakikatnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama adalah perubahan sistem. Kedua, menurut masyarakat dan mahasiswa yang berdemo serta menduduki DPR/MPR, pengertiannya cuma satu yaitu Presiden harus mundur. Soal Pak Harto harus mundur, Kyai Ali Yafie dengan berani mengatakan: “Ini mungkin sangat pahit bagi Pak Harto,” tapi Pak Harto menjawab, “Tidak, tidak pahit, saya sudah kapok jadi presiden.” Pak Harto dengan tenang menambahkan, “Saya paham Kyai, saya paham. Cuma saya tidak mau ini inkonstitusional.”
“Kalau begitu mari kita bicarakan, “ ujar Prof. Ali Yafie. Soeharto pun setuju dan kemudian memanggil Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk bergabung membahasnya. Lalu berembuglah mereka soal bagaimana caranya supaya tidak inkonstitusional. Ada tentang bagaimana jika dilakukan perombakan kabinet, sesudah itu pelimpahan kekuasaan ke Wakil Presiden, atau membentuk komite reformasi. Semua itu memberikan gambaran betapa Pak Harto memahami situasi dan arif menerima kenyataan pahit.
Kini reformasi sudah berjalan 24 tahun. Bagaimana menurut penilaian ulama yang dalam nilai-nilai orang Jawa tempo dulu sudah mencapai tingkatan “topo ngrame”, bertapa di tengah keramaian kehidupan sehari-hari itu? Kepada penulis (lihat B.Wiwoho, buku 3, Tonggak-Tonggak Orde Baru halaman 150 – 153), Prof. Kyai Ali Yafie mengatakan, reformasi sekarang tidak sesuai dengan yang dulu dibicarakan dan diharapkan. Semua maunya sendiri-sendiri. Mestinya ada semacam panitia atau komite yang merumuskan bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi, mulai dari Undang-undang sampai mengawasi pelaksanaannya. Bagaimana UU Pemilu, UU Antimonopoli, UU Anti KKN dan lain sebagainya. Reformasi hanya berhasil mendesak Presiden Soeharto lengser, tapi tidak berhasil mewujudkan perubahan sistem.
Masalah penegakkan hukum, otonomi daerah yang kebablasan, KKN yang semakin terangbenderang disertai mengguritanya dwifungsi gaya baru pengusaha-penguasa, kehidupan masyarakat yang makin sulit yang antara lain ditandai dengan kelangkaan sejumlah bahan pokok dan melejitnya harga bahan kebutuhan sehari-hari, sementara itu para elit dan politisi asyik sendiri, dengan berbagai dalih bermanuver untuk bisa memperpanjang masa kekuasaannya. Yang lebih mencemaskan adalah terjadinya kecenderungan pembelahan bangsa berdasarkan kelompok identitas, yang kuat bernuansa SARA, Suku – Agama – Ras dan Antar golongan.
Perihal pembelahan itu, Guru Besar Ilmu Politik Univetrsitas Pertahanan, Sekolah Staf Angkatan Laut dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof.Dr.Salam Said mengingatkan, “Saya mengalami sendiri suasana pembelahan ideologi berikut dampaknya yang tak terperikan pada 1965. Pembelahan berdasarkan kelompok identitas yang bernuansa SARA, harus bisa segera dihentikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut, karena akibatnya bisa jauh lebih besar dibanding pembelahan tahun 1965.(Sambutan pada buku 3 trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru, oleh B.Wiwoho).
Menyikapi situasi yang amat memprihatinkan itu, pada 11 April 2022 atau 9 Ramadhan 1443 H (sama dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 9 Ramadhan 1364 H), telah terjadi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota, yang disambung sejumlah kota lain sampai dengan 14 April 2022. Kabarnya gelombang-gelombang demonstrasi berikutnya juga sedang disiapkan.
Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa kali ini? Dikutip dari akun media sosial resmi milik Aliansi BEM SI berikut 6 tuntutan yang disampaikan:
1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN (Undang-undang Ibu Kota Negara) termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (6 Tuntutan Demo Mahasiswa 11 April 2022, dari Wacana 3 Periode hingga Mafia Minyak Goreng)
Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014228763/6-tuntutan-demo-mahasiswa-11-april-2022-dari-wacana-3-periode-hingga-mafia-minyak-goreng).
Itulah 6 (enam) tuntutan demo mahasiswa pada 11 April 2022, jumlah yang sama dengan 6 Agenda Reformasi. Apakah itu sudah merupakan rumusan yang final, yang menyentuh masalah-masalah politis strategis dan perasaan terdalam masyarakat, menyentuh masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat luas, bangsa dan negara, ataukah baru cetusan-cetusan awal. Mari kita simak bagaimana kelanjutannya.
