Bintang Zaman

Soekiman Wirjosandjojo : Episode yang Melelahkan (3)

Written by Iqbal Setyarso

Menjadi dokter yang telah ia tekadkan sebagai wujud pengabdiannya dalam hidup, merupakan dinamika. Kenyamanan yang ia reguk sejak kanak-kanak hingga menjadi dokter, pada masa penjajahan Jepang, hal itu hanya kenangan indah. Tak lagi ada kendaraan yang mengantar kemana-mana, juga fasilitas riset yang pernah ia rasakan. Penjajah Jepang telah menyita semuanya, bahkan ikat pinggang bertahta permata yang jarang dia bawa-bawa, hari itu justru disita tentara Kepang.

Soekiman memasukkan pikiran-pikirannya untuk perkembangan dan kemajuan partai. Untuk menambah ilmunya, baik ilmu politik maupun untuk mendalami ilmu agama yang berhubungan dengan kemajuan partai ia mendekatkan diri dengan tokoh utama SI yaitu HOS. Tjokroaminoto dan H. A. Salim. Kedua tokoh inilah yang berjasa menjadikan Soekiman sebagai tokoh yang kuat, yang mengabdi pada nusa dan bangsa berdasar agama. Sehingga Soekiman yang berpengetahuan pendidikan barat tumbuh menjadi tokoh nasionalis yang beragama dan sebaliknya tokoh agama yang berpandangan nasionalis. Bukan hanya Soekiman saja yang menjadi bimbingan HOS.Tjokroaminoto dan H. A. Salim, melainkan juga Ir. Soekarno. Bahkan pemikiran dan tindakan Soekarno dapat diubah oleh Tjokroaminoto. Soekiman memiliki jalan berpikir tersendiri, apa yang ia serap dari HOS. Tjokroaminoto dan H. A. Salim tidak langsung ia terima, melainkan disaring dengan pikiran yang jernih dan selektif. Dari sini nampak perbedaan antara Tjokroaminoto dan Soekiman, Tjokroaminoto menekankan pada keyakinan agama, sedangkan Soekiman tekanan perjuangan pada kepentingan nasional yang berdasar agama. Berdirinya PNI melahirkan suatu sikap yang tidak diinginkan, karena dengan tidak disadari para tokoh-tokoh dari masing-masing partai membuka kelemahan partai lainnya, dan merasa bahwa partainya yang baik dalam memperjuangkan Indonesia Merdeka. Sehingga nampak beradu argumentasi dan berebut kekuasaan semua dikarenakan untuk mencari massa dan pendukung. Semua ini terjadi juga karena ada perbedaan dari kedua partai ini, sebagian golongan nasionalis berpendapat, dalam hal tertentu ada baiknya bekerja sama dengan pemerintah jajahan, jika pemerintah bermaksud untuk memajukan rakyat Indonesia yaitu diberikannya pada orang Indonesia pangkat yang memberi pimpinan. Tapi sebaliknya, PSI menganggap sikap pihak nasionalis, kaum nasionalis yang bersifat koperasi atau non koperasi tidak berdasarkan keyakinan yang kuat dan kaum nasionalis terutama dari Studieclub hanya bermaksud mendapat pangkat yang bergaji besar dari Gubernemen. Oleh karena PSI memperlakukan disiplin partai. Semua anggota Studieclub keluar dari PSI. Sikap keras ini dilakukan karena PSI berpendirian terus menentang kebijaksanaan pemerintah jajahan secara konsekuen. Sikap keras ini muncul pemerintah yang turut campur dalam urusan agama Islam seperti hal perkawinan dan urusan masjid. 

Pada kongres yang dilakukan bulan Oktober 1927 di Pekalongan PSI mengubah irama perjuangan agak tenang dengan menegaskan azas perjuanganya bahwa tujuannya adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan Islam. Seperti yang disampaikan oleh juru bicaranya yaitu Agus Salim bahwa aksi menentang pemerintah bukanlah mengandung perlawanan terhadap pemerintah.

Kisruh Penguras Energi Juang

Selanjutnya untuk mengadili segala perselisihan dalam pengajaran agama Islam supaya dibentuk “Majelis Ulama” yang didalamnya duduk orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Pemikiran ini disampaikan oleh Ir. Soekarno dan diterima oleh kongres. Sebagai perwujudan diserahkanlah kepercayaan kepada Soekiman dan Ir. Soekarno untuk membuat persiapan selanjutnya. Tugas yang diterima kedua tokoh ini cukup berat, karena mereka harus menyatukan dari berbagai golongan dan partai di Indonesia kedalam satu perserikatan, apa yang dilakukan kedua tokoh ini mendapat sambutan dan kesepakatan bersama sehingga terbentuklah perserikatan yang dinamai Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 17 Desember 1927 yang termasuk dalam PPPKI ialah Soekiman dan Syahbuddin Latif dari SI, Ir. Soekarno dan Ir. Iskak dari PNI, Mr. Sartono, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi mewakili Algemeene Studieclub (bagian dari PNI), Kusumo Utoyo dan Sutopo Wonoboyo dari Budi Utomo, Oto Subrata, Bakri Surjaaatmadja dan S. Sendjaja dari Pasundan, Husni Thamrin dari kaum Betawi, Parada Harahap dan Dahlan Abdullah dari Serikat Sumatra, yang terakhir Sujono, Gondokusumo dan Sundjoto dari Indonesische Studieclub. Sebagai alat tetap dari federasi ini dibentuk suatu “Majelis Pertimbangan” yang terdiri dari seorang ketua, bendahara dan wakil-wakil partai yang tergabung, sedangkan pengurus harian dipegang oleh Ir. Soekarno dan Soekiman. Gabungan ini menggariskan kesepakatan antarannya: 1. Persoalan yang menyangkut azas dasar tidak akan dibicarakan, karena setiap partai/organisasi yang diwakili di dalam perhimpunan mempunyai azas dasarnya yang berbeda-beda. Jika sesuatu hal tidak terdapat mufakat yang bulat, maka keputusan dapat dijalankan hanyalah atas nama partai yang menyetujui keputusan itu. 2. Menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerja bersama antara anggota-anggotanya. 3. Menghindarkan perselisihan sesama anggotanya yang hanya melemahkan aksi kebangsaan.

PPPKI terus meningkatkan kegiatannya untuk menciptakan keserasian dan menggalang persatuan yang kokoh dari berbagai golongan untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu untuk mencegah perselisihan antar partai, menyatukan organisasi. Dalam kongres yang pertama di Surabaya mengambil dari suatu mosi “dari rakyat untuk rakyat” yang tujuanya memperkokoh persatuan pergerakan diantaranya ialah: 1. Dalam berpropaganda untuk organisasi sendiri, anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan asas-asas atau tujuan anggota lainnya, juga tidak boleh yang kiranya mungkin menimbulkan perasaan-perasaan yang dapat merugikan anggota lain. 2. Segala perselisihan antara sesama anggota PPPKI haruslah diselesaikan dengan jalan perundingan. Akan tetapi dalam perkembangan PPPKI selanjutnya, saat itu PNI semangat menyebarkan buah pikiranya dengan aksi yang dilakukan untuk membangkitkan semangat dengan menyala-nyala. Sehingga setiap kesempatan PNI membicarakan hal-hal yang menghalangi pergerakan. Sedangkan gerakan yang dilakukan oleh PNI ini tidak disukai oleh partai lain seperti PSI, dengan alasan merasa kedudukanya tersisih. Karena itu, kemudian PSI mengundurkan diri dari perserikatan ini, dengan alasan bahwa PPPKI mengucapkan selamat pada kongres Muhammadiyah dan melanggar atau bertentangan dengan dasar PPPKI. Dalam kongres PSI pada 24-27 Januari yang berlangsung di Yogyakarta, PSI merubah nama menjadi PSII, serta merubah kepengurusan yang terdiri dari Dewan Partai yang bertugas sebagai badan pembuat peraturan, dan Lajnah Tanfidiyah yang bertugas untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Lajnah Tanfidiyah sendiri terdiri dari semua departemen yaitu urusan umum, keuangan, ibadat, pengajaran, perburuhan, pertanian, pergerakan wanita dan pergerakan pemuda.

Sebagai langkah awal, Soekiman berusaha keras untuk memperjuangkan nasib pegawai pegadaian yang telah dipecat oleh pemerintah. Ia memfokuskan tuntutannya kepada pemerintah supaya keputusan yang telah dijatuhkan dapat ditinjau kembali. Atas perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh Soekiman maka dibentuk sebuah badan yang terdiri dari tiga orang dari PPPH, tiga orang dari dinas pegadaian, dan satu orang dari pemerintah. Kemenangan diperoleh PPPH, karena dari 900 orang dipecat oleh pemerintah, ternyata hanya 30 orang yang tidak cakap. Sehingga semenjak tahun 1932 nama PPPH menanjak terus dan para pengurus PPPH mengadakan propaganda keseluruh cabang-cabangnya bahkan sampai keluar Jawa. Untuk dapat menyalurkan suara para buruh, maka PPPH menerbitkan sebuah surat kabar yang bernama “Utusan Indonesia” yang langsung dipimpin oleh Soekiman dan dibantu oleh tenaga yang berpengalaman. Dalam usaha untuk mengembalikan nama baik PPPH, Soekiman dan Suryopranoto membuka kepada umum bahwa dalam kepemimpinan PPPH telah terjadi ketidak beresan soal keuangan. Sehingga terjadilah pembersihan besar-besaran dalam tubuh PPPH dan Martodirejo dipecat dari kepengurusan. Dalam kongres PSII yang berlangsung di Jakarta pada Maret 1933, tanpa kehadiran Soekiman dan Suryopranoto. Dalam kongres ini Tjokroaminoto dan Agus Salim menekankan dalam pidatonya, bahwa tindakan yang telah dilakukan Soekiman dan kawan-kawannya menyalahi aturan dalam PSII. Sehingga Soekiman dan kawan-kawan yang terlibat dalam persoalan itu dikeluarkan dari PSII. Soekiman menganggap tindakan PSII itu tidak bijaksana. Karena dengan tindakan ini akan melemahkan partainya sendiri. Tindakan ini mengakibatkan timbul reaksi pada cabang-cabang PSII. Sebagai reaksi dari cabang-cabang ini terbentuklah sebuah panitia Persatuan Islam Indonesia dengan dasar Islam, Nasionalisme dan swadaya. Sedangkan kelompok Yogyakarta menyatakan putus hubungan dengan pusat dan menamakan diri PSII Merdeka. Meskipun Soekiman dikeluarkan dari PSII, semua itu tidak mematahkan semangatnya dalam perjuangan. Ia terus melangkah dengan mengambil langkah baru. Soekiman dengan dibantu tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan sebuah partai yang bernama PARII. Berdirinya partai baru ini mendapat dukungan dari Muhammadiyah.

Soekiman Wirjosandjojo

Mengedepankan Ummat

Tujuan dari partai ini sendiri adalah untuk mencapai Indonesia merdeka berdasar Islam. Pada Februari 1935 PARII mengadakan kongres di Yogyakarta, dan ternyata pertumbuhan di cabang-cabangnya belum sempurna. Karena PARII tidak ada pertumbuhan dalam cabangnya, sehingga Soekiman memikirkan tentang berdirinya partai politik baru yang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi umat Islam terutama bagi mereka yang telah dikeluarkan dari PSII. Ide ini ia dapat dari kelompok Islam Study Club yang didirikan oleh Ahmad Kasmat di Yogyakarta. Atas dukungan dari tokoh PARII, tokoh Muhammadiyah dan tokoh Perserikatan Pemuda Islam. Maka berdiri PII (Partai Islam Indonesia) pada 1938 di Solo yang diketuai oleh Raden Wiwoho. PII didirikan bukan hanya untuk mempertahankan peraturan atau kepentingan Islam terhadap serangan dari luar. Selain itu PII mempunyai tujuan yang lebih positif dari partai ini yaitu menyiapkan rakyat Indonesia untuk menerima kedudukan sempurna di Indonesia untuk agama Islam dan penganut-penganutnya.124 Untuk mencapai tujuan ini mereka berusaha untuk memperkuat tali persaudaraan antara umat Islam dan antar organisasi lainnya di Indonesia dan berupaya untuk menyadarkan rakyat akan haknya untuk mengatur kehidupan menurut peraturan agama Islam. Periode selanjutnya terjadi perubahan dalam susunan kepengurusannya. Soekiman sebagai ketua dengan Wiwoho sebagai wakilnya. Dalam periode ini disusun pula program kerja dari partai secara lengkap.

Pada April 1940, PII mengadakan kongres pertama di Yogyakarta yang dihadiri oleh cabang-cabangnya. Dalam kongres ini membuat susunan program kerja dan juga menjelaskan kepada umat Islam bahwa umat Islam Indonesia pada umumnya masih takut pada politik yang dijalankan oleh Partai Islam Indonesia, maka dalam kesempatan baik itu PII berusaha keras memasukkan semangat perjuangan, supaya mereka ikut turut berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian umat Islam dapat melakukan kewajiban terhadap kemajuan bangsa. Untuk mengukuhkan kedudukan sebagai suatu wadah umat Islam dalam perjuangan untuk mencapai tujuanya, maka PII menyusun program aksi. Program yang telah disusun yaitu bahwa partai menghendaki suatu negara Indonesia yang diperintah oleh suatu pemerintahan pusat yang bersifat demokratis dengan membentuk suatu parlemen dan lembaga perwakilan yang berdasar pemilihan umum secara langsung. Partai juga menghendaki supaya bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai pejabat. Kemudian menuntut pula kepada pemerintah tentang perluasan hak, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan mimbar dan pers. Oleh sebab itu supaya pemerintah mencabut tentang pembatasan bersidang, menghapuskan surat izin untuk perjalanan keluar daerah dan mencabut hak pengasingan.

Dalam hal agama supaya “majelis agama” didudukkan sesuai fungsi yang sebenarnya yaitu mengurus soal warisan orang Islam dan menghapus peraturan tentang guru agama. Mencabut 67 jenis bantuan kepada lembaga agama. Tentang ekonomi partai mendesak kepada pemerintah agar diberi kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak. Perusahaan swasta supaya dinegerikan. Begitu juga mengenai pajak supaya dapat meringankan beban rakyat serta menghapuskan peraturan yang memberatkan rakyat dalam politik ekonomi. Untuk melindungi rakyat supaya pemerintah membuat undang-undang yang melindungi kaum buruh, membantu fakir miskin dan anak yatim piatu, memperhatikan kesehatan rakyat dan penghapusan kerja paksa dan rodi. Mengenai pendidikan supaya dapat memenuhi keperluan rakyat banyak dalam pengajaran dan supaya membuat peraturan tentang wajib belajar.

Adapun perbedaan bentuk dari PII dengan partai-partai yang lain, yaitu: 1. Organisasinya mudah dimengerti sebab dibulatkan dengan satu bahan khusus, yang tidak bercabang pekerjaan di dalamnya. 2. Lapangan pekerjaan PII terbatas terang, ialah melayani kebutuhan politik rakyat Indonesia. 3. Di dalam pimpinan bersatulah sementara golongan di antaranya para ahli agama dan ahli kebarat-baratan, intelektual, yang mempunyai kedudukan terkemuka didalam masyarakat. Akibat pecahnya perang pasifik, kegiatan PII diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Karena pemerintah menuduh PII telah menjalin kerja sama dengan Jepang untuk menggulingkan pemerintah. Untuk menghalangi majunya PII, pemerintah menangkap tokoh-tokohnya seperti Ahmad Kasmat, H. Faried Ma’ruf dan H. Abd. Kahar Muzakir. Semenjak itulah lumpuhlah perjuangan PII. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan politik di tanah air pada akhir 1930-an, maka lahir pula pemikiran yang akan membawa partai-partai ini kedalam satu kekuatan nasional yang kompak dan kuat untuk menuntut hak pada pemerintah kolonial. Secara susul menyusul lahirlah GAPI, MRI, dan MIAI. Semua itu tidak terlepas dari kehidupan Soekiman yang telah menggeluti di bidang politik, baik itu lahir dari pemikirannya atau membawakan suara partai yang diperjuangkannya. Akan tetapi partisipasi Soekiman lebih terlihat dalam pembentukan dan perkembangan MIAI. MIAI berdiri karena anjuran para ulama dengan tujuan untuk menjauhkan segala macam bentuk pertikaian, membuang jauh rasa fanatik dalam mempertahankan pendapat, menghilangkan segala macam cacian dan celaan terhadap sesuatu, serta menjalin dan mengikat persatuan yang kuat sesama umat Islam.

Atas inisiatif Kyai Haji Mas Mansur, Kyai Haji Muhamad Dahlan, Kyai Wahab Hasbullah, dan Wondoamiseno, maka MIAI dibentuk pada 21 September 1937 di Surabaya. Mereka sepakat bahwa federasi ini akan mejadi suatu wadah permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang didalamnya terdiri dari wakil-wakil atau utusan-utusan dari berbagai himpunan atau perkumpulan yang berdasarkan Islam di seluruh Indonesia. Tujuan dari MIAI sendiri ialah untuk menggabungkan segala perhimpunan-perhimpunan Ummat Islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama, berusaha mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian di antara golongan Umat Islam. Indonesia baik yang telah bergabung di dalam MIAI maupun yang belum, merapatkan hubungan di antara Umat Islam Indonesia dengan Umat Islam di luar Indonesia, dan berdaya upaya untuk kemaslahatan agama Islam dan Umatnya. Aktivitas MIAI pada umumnya khusus bergerak dalam bidang agama, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat meluaskan sayapnya ke bidang politik. Memang tahun pertama berdirinya MIAI tidak mempunyai pedoman yang konkrit. Pada 1942 untuk memperjelas tujuan cita-cita persatuan maka dibentuklah sebuah susunan kepanitiaan yang terdiri dari Soekiman dari PII, Wondoamiseno dari PSII, Hadikusumo dan K.H. Mas Mansyur dari Muhammadiyah. Pedoman penjelasan tentang persatuan ini berdasarkan pada Al-Qur’an.

MIAI mendukung tuntutan Indonesia berparlemen yang pada waktu itu tersalur lewat GAPI. Meskipun MIAI tidak berpolitik, namun anggotanya banyak yang berpolitik dan itu merupakan banyak yang dari kalangan Islam. Semua itu mencerminkan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Dukungan ini diberikan ketika GAPI menyusun suatu memorandum tentang rencana konstitusi Indonesia, akan tetapi dewan harian MIAI dalam sirkuler federasi tersebut menyatakan keinginanya untuk membuat amandemen supaya kepala negara Indonesia adalah bangsa Indonesia dan beragama Islam, dan juga supaya dibentuk bidang yang khusus mengurus soal-soal agama seperti pengadilan agama, urusan wakaf dan lain-lainnya.

Pada masa akhir kependudukan Belanda di Indonesia, timbul sedikit kekacauan dalam gerakan rakyat Indonesia. Kekacauan itu terjadi akibat ancaman perang pasifik dan harapan kemerdekaan diantara politisi Indonesia yang memerlukan kesepakatan tentang dasar-dasar negara mengalami kegagalan untuk mencapai persetujuan hal ini karena timbulnya perebutan pimpinan, sehingga persiapan untuk kemerdekaan sering dikesampingkan. Persoalan tersebut dikarenakan tindakan GAPI dan MRI yang mengecewakan Serikat Islam. Pertentangan ini semakin runcing ketika pecah perang pasifik GAPI dan MRI mengeluarkan pengumuman, supaya memberikan bantuan penuh pada pemerintah dalam mempertahankan ketertiban dan umum, supaya mematuhi segala perintah dan petunjuk dari pemerintah, dan juga menyampaikan pada pemerintah supaya segera mengajak pergerakan rakyat Indonesia untuk bersama-sama membentuk susunan masyarakat yang berdasar demokrasi politik, ekonomi dan sosial bagi Nusa dan Bangsa. Setelah keluarnya pengumuman ini, pihak pemerintah mengundang MRI untuk membicarakan tentang situasi pasifik. Berkaitan dengan hal ini menimbulkan reaksi dari kalangan partai Islam, sehingga melahirkan dua kekuatan yaitu kekuatan Islam dan kalangan kebangsaan. Secara tidak sadar mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang negatif.

Reaksi pertama kelihatan dari PSII menyatakan keluar dari perserikatan. Reaksi selanjutnya datang dari MIAI, dengan tegas melontarkan tuduhan bahwa yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut adalah pengurus harian MRI, mereka dengan sengaja melanggar batas wewenang yang diberikan kepadanya, dan tindakan ini sesungguhnya melanggar kehormatan MIAI sebagai anggota. Karena itulah MIAI menganjurkan pada anggotanya agar keluar dari MRI. Secara bersama MIAI dan PII memprotes keputusan MRI. Berhubungan dengan itu MIAI mengajak anggotanya untuk bersidang dengan menghasilkan keputusan bahwa MIAI tidak akan mencampuri segala urusan yang dilakukan oleh MRI sebelum badan ini diadakan reorganisasi. Sedangkan yang dilakukan oleh PII dalam menanggapi persoalan ini, PII menyatakan keluar dari GAPI, akan tetapi tidak keluar dari MRI. Mengenai tentang pertemuan dengan pihak pemerintah, PII telah menyusun suatu konsep yaitu supaya Dewan Harian MRI membentuk komite Nasional Indonesia yang susunan terdiri dari Soekiman (PII), Abikusno (PSII), Otto Iskandar (Pasundan), Wurjaningrat (Parindra), Kasimo (PPKI), Lapian (Minahasa), Muhamad Yamin (Parpindo), KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan diikut sertakan pemimpin lainnya yang telah berjasa terhadap bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, Murjani, Wali al Fatah, Radjiman, Wahid Hasyim, Singgih, Ratulangi, Ki Bagus Hadikusumo dan Sumardi. Semua inilah kegiatan dan keaktifan Soekiman pada akhir pemerintahan Belanda di Indonesia.

Akibat kerasnya serangan terhadap pemerintah dan MSA itu, Menteri Luar Negeri Mr Soebardjo mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Februari 1952. Dampaknya, Kabinet Sukiman mengalami krisis. Karena krisis yang berlanjut akhirnya Partai Masyumi dan Partai PNI yang merupakan partai pendukung kabinet menyarankan agar Perdana Menteri Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Perdana Menteri Natsir. Selanjutnya pada 23 Februari 1952 Dr Sukiman meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dalam perjalanan hidupnya, Sukiman pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia keenam. Tak hanya itu, ia juga terkenal sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Ia tutup usia pada 23 Juli 1974 .

Rujukan:

Amir Hamzah Wiryosukarto (Penyunting), Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot:Dr. Soekiman Wirjosandjojo(1898-1974), Surabaya, Usaha Nasional dan YP2LPM, 1984, digilib.uinsby.ac.id, diunggah 06 November 2018, diakses 18 November 2021

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda