Aktualita

Deg-degan Terhadap Dugaan Seks Bebas Permendikbud

Written by Arfendi Arif

Apakah ini sebuah kebetulan yang sedang terjadi, dua-duanya membuat heboh pada bulan ini. Seorang mahasiswi  perguruan tinggi yang sedang melaksanakan bimbingan skripsi dilecehkan pembimbingnya, yang kebetulan menjabat dekan pula. Mahasiswi itu mengaku dicium dan pengakuannya viral di jagat berita dan media sosial  

Kedua, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Juga menjadi debat sengit dan panas di antara pihak yang pro dan kontra. Timbul tudingan bahwa Permendikbud itu  mengarah pada legalisasi perzinahan atau melegalkan seks bebas.

Pihak yang deg-degan dengan permen tersebut termasuk organisasi Muhammadiyah, sebuah ormas Islam terbesar yang memiliki ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Muhammadiyah minta Permen tersebut dicabut atau direvisi.

Yang lebih keras lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengadakan Ijtima’ Ulama di Hotel Sultan (9 sampai 11 Nov- /21) dan juga minta Permendikbud ini dicabut.

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021  tentang PPKS  intinya adalah ingin melakukan pencegahan dan penanganan  kekerasan seksual  di perguruan tinggi. Namun, beberapa pasal dari peraturan itu mengundang tafsir yang justeru mengandung arti lain yang bermakna untuk.melegalkan seks bebas.  Sebab, dalam bunyi ayat tersebut terdapat kata atau frasa “tanpa persetujuan”. Inilah biang dari discourse atau persilangan debat keras di antara yang pro dan kontra tersebut.

Di sini hanya dikutip beberapa bunyi pasal dan ayat yang jadi sumber kecemasan terhadap Permendikbud tersebut.

Pasal 5  ayat 1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ayat 2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/arau identitas gender. b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.c. menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon,dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. d  menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang.f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan /atau rekaman audio visual dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban. g.mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban. h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.l.menyentuh,mengusap,meraba,memegang, memeluk,mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.m.membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.

Frasa ” tanpa persetujuan korban” inilah yang dianggap potensial untuk melegalkan seks bebas di kampus, Sebab, bila ada “persetujuan korban” tentu praktek seks bebas dianggap boleh dilakukan atau legal. Tentu, ini bukan alasan satu-satunya dari pihak yang menolak Permendikbud ini, ada alasan lain yang bersifat formal perundang-undangan dan lainnya. Namun, pada intinya pihak yang kontra mengapresiasi  Permendikbud ini yang tujuannya untuk mengatasi kekerasan seksual di kampus, hanya sebagian konten dan isi Permendikbud ini yang minta diperbaiki atau direvisi sehingga tidak ada celah untuk kecenderungan melegalkan seks bebas.

Tentu kecemasan terhadap seks bebas ini bukan hanya dalam bentuk hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan terjadi di kampus, tetapi juga kekhawatiran terhadap  hubungan sesama jenis, baik antara sesama jenis laki-laki (homoseks) dan sesama perempuan (lesbian).

Yang sangat disayangkan bahwa Permendikbud ini lahir kurang menjaring pendapat masyarakat–mungkin hanya karena peraturan menteri– tapi, juga kurang hati-hati, padahal seharusnya bisa dipahami frasa “tanpa persetujuan korban” pastilah akan mengundang polemik dan kontroversi karena dihubungkan dengan sesuatu norma yang peka dan sensitif di masyarakat.

Pada akhirnya perdebatan soal penanganan kekerasan  seksual di kampus menjadi pembicaraan yang tidak substantif, yang dibicarakan bukan soal mencari solusi dan mengatasi kekerasan seksual tetapi lebih pada teks, redaksi dan bunyi ayat peraturan menteri.

Padahal masalah penanganan soal kekerasan seksual di kampus ini.soal.besar yang memang harus diantisipasi dari sekarang. Bayangkan, jumlah kampus yang ratusan lebih di Indonesia dengan interaksi pergaulan kaum muda-mudi, staf pengajar dan bagian admistrasi yang jumlahnya jutaan, ini perlu pembicaraan yang serius dan mendalam. Solusi mengantisipasi dan mencegah terjadinya perilaku kekerasan seksual bisa ditinjau dan dicarikan pemecahannya dari segi agama, budaya, hukum, sosiologi dan lainnya.

Sekarang ini akhirnya terjebak semata dengan soal debat peraturan  dan teks redaksi bunyi pasal dan ayat. Bagaimana mau mengatasi masalahnya?

About the author

Arfendi Arif

Penulis lepas, pernah bekerja sebagai redaktur Panji Masyarakat, tinggal di Tangerang Selatan, Banten

Tinggalkan Komentar Anda