Tafsir

Tafsir Tematik: Harta Haram dan Mafioso (3)

Dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan kebatilan dan mengunjukkannya kepada hakim-hakim agar kalian bisa memakan Sebagian harta orang dengan dosa. Padahal kalian tahu. (Q. 2: 188).

Yang menarik, dalam karya-karya tafsir klasik jarang sekali bisa dijumpai pengenaan ayat-ayat ini pada lembaga peradilan: membahas dosa yang dimaksudkan itu, dalam perampasan harta orang, khususnya, sebagai dosa pengadilan dan bukan, paling-paling, dosa “satu-sua oknum”-nya. Bahkan sabda Nabi yang populer ini, “Yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu ialah kenyataan bahwa bila seorang mulia dari mereka berbuat kejahatan mereka biarkan, dan bila yang lemah melakukannya mereka hukum,” yang kemudian ditegaskan dengan sabda beliau, “Demi Dzat yang diri Muhammad di Tangan-Nya, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, aku juga potong tangannya,” terhitung lebih luas wawasan (dan itu tidak mengherankan), dalam melihat gejala sosial dan bukan sekadar akhlak pribadi, dibanding yang dalam tafsir klasik,

Dalam Al-Manar Rasyid Ridha, di sekitar perempat pertama abad ke-20, refleksi sosial memang bisa dilihat – tetapi justru, untuk ayat ini, dan sesuai dengan tujuan “memurnikan agama” yang menjadi obsesinya, ia berupa kritik kepada gejala-gejala yang dinilainya sebagai memakan harta yang haram dengan “menjual agama”: mengaji di makam, untuk memperoleh bayaran, dan sebangsanya. (Rasyid, op.cit.,: 196-197). Jamaluddin Al-Qasimi, mufasir di sekitar masa Perang Dunia Pertama, menulis bahwa “penguasa (waliyul amr), bila memakan harta dosa itu – yakni sogok, yang (di  Palestina) disebut birthil, kadang-kadang juga dinamakan hadia, dan lain-lain, mereka membutuhkan mendengar kebohongan dari jenis kesaksian palsu atau lainnya.” (Qasimi, III: 127). Tidak jelas apakah ia, dengan halus, mengeritik keadaan dunia peradilan dan penguasa.

Tetapi tidak ada yang sedahsyat di tanah air kita, kalau Anda setuju – ketika kecurangan di peradilan bukan lagi perbuatan “oknum”, istilah yang selalu diucapkan untuk menutup-nutupi noda hitam sendiri, melainkan sudah satu “budaya” yang meluas. Di situ terlibat para “mafioso”: hakim-hakim, jaksa, polisi, pejabat, dan orang-orang kaya. Orang-orang kejaksaan mencari-cari tulisan-tulisan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang bisa dipakai untuk, misalnya, menunda-nunda (dan kalau bisa menggagalkan) pemeriksaan orang besar yang diketahui rakyat sebagai, paling tidak, “punya urusan dengan persidangan pengadilan”. Kasus dugaan korupsi Jaksa Agung (waktu itu) Andi M. Ghalib, yang pengusutannya digagalkan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), 1999, termasuk ke situ. Di situ substansi diusahakan dikalahkan oleh redaksi kalimat, bahkan acap kali oleh prosedur.

Kasus sangkaan korupsi Mantan Presiden Soeharto adalah pelajaran yang bagus buat anak-cucu. Bahkan untuk kepentingan tokoh ini diingatkan berkali-kali masalah perlindungan hak asasi –sementara rekor rezim yang lalu dalam perampasan hak asasi direkam sampai-sampai ke luar negeri. Ditekankan juga asas praduga tak bersalah. Bila memang masalahnya adalah – pada waktunya – penyempurnaan hukum, bagaimana bisa dikenakan asas tersebut (dan bukan prinsip pembuktian terbalik), sementara semua orang tahu, setidak-tidaknya berbisik-bisik, dan sesudah Reformasi berteriak-teriak mengenai apa yang mereka “yakini” sebagai dosa-dosa pejabat yang hidup dengan ongkos rakyat? Hukum tidak pernah memandang jasa (yang sudah ada pahalanya sendiri), kalaupun ada. Demikian juga ayat ini.

Penulis: Syu’bah Asa (1943-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sumber: Panji Masyarakat, 26 Mei 1999

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda