Mutiara

Bung Karno, Hatta, dan Jiwa yang Retak

Written by A.Suryana Sudrajat

Ini sebenarnya suatu keanehan yang merupakan suatu keretakan dalam jiwanya sebagai seorang arsitek, artis, dan seniman. Hatta tentang Bung Karno

“Kalau saudara memandang Dwitunggal, yang begitu banyak dibicarakan di waktu yang akhir ini, lebih dari show saja, sebenarnya dalam hal-hal yang mengenai dasar-dasar negara, Saudara sepatutnya berembuk dengan saya lebih dahulu, sebelum mengambil Tindakan.”

Surat itu dikirim Hatta kepada Soekarno, 25 Maret 1955. Wakil Presiden memprotes tindakan presiden yang menandatangani pemecatan Sosrodanukusumo oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo tanpa konsultasi dengannya.  Presiden juga memberi grasi kepada Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena menyeleweng. Bung Karno pun enggan menandatangani RUU pembatalan perjanjian KMB yang sudah disetujui DPR. Ia menganggap rapat parlemen untuk itu tidak sah. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa—yang ia minta—bahwa rapat DPR itu sah, BK tetap menolak menandatangani. BK yang gemar berpidato langsung kepada rakyat memang sering merasa sebagai pemimpin rakyat, ketimbang presiden konstitusional.

Hatta kecewa berat menghadapi hal-hal seperti itu. Apalagi BK tampak tidak mengindahkan peringatan-peringatannya. Hatta memang tidak mengemukakan kritik-kritiknya di muka umum. Menurut Deliar Noer yang menulis biografinya, publikasi hal-hal seperti itu akan menyebabkan Hatta sendiri melanggar konstitusi. Selain, kritik terbuka akan membingungkan rakyat, yang umumnya menganggap Dwitunggal sebagai satu badan.

Tapi, keretakan antara kedua pemimpin itu tampaknya tidak bisa ditutupi, meski BK berkali-kali menyangkal. Memang pernah diupayakan agar mereka mengeluarkan pengumuman Bersama bahwa “tidak benar Dwitunggal pecah.” Tapi menurut Hatta, hal itu sebaiknya dibuktikan melalui tindakan nyata.

Toh, kenyataan kemudian berbicara lain. Yang menentukan agaknya penolakan Hatta terhadap kehidupan pribadi sang presiden. Ini menyangkut perempuan—untuk soal yang satu ini Hatta memang dikenal sangat puritan. Hatta terus terang tidak menyetujui perkawinan BK dengan Hartini yang waktu itu reputasinya kurang baik. Menurutnya, baik cara pertemuan maupun cara perkawinan mereka kurang wajar. Hatta juga tidak menyetujui sikap BK terhadap Fatmawati yang “digantung tidak bertali”. Fatmawati memang mengajukan gugatan cerai, baik kepada suaminya maupun pemerintah. BK menolak, dan tak ada seorang pun yang mencoba menyelesaikannya. Fatmawati akhirnya hidup berpisah tanpa surat cerai dari sang suami.

Dalam pandangan Hatta, perkawinan seorang presiden, baik untuk yang pertama maupun kedua kalinya, perlu dikaitkan dengan pertanyaan, “Apakah perkawinan itu tidak merusak kehormatan negara dan tidak membahayakan keselamatan negara?” Karena presiden duduk pada puncak pimpinan negara dan menjadi lambang kehormatan negara, maka perkawinan tersebut tidak bisa dipandang sebagai “sesuatu hal yang private.”

Soekarno yang pada waktu itu mulai gemar melawat ke luar negeri, dengan rombongan besar pula, sering dihubungkan dengan cerita-cerita petualangan seksual dan penghamburan uang rakyat.

Pada Februari 1956 tersiar desas-desus mengenai pengunduran diri Wapres Mohammad Hatta. Ketika BK naik haji, Juli 1955, kabar angin itu sebenarnya sudah berembus. Benar saja, empat bulan kemudian Hatta menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada DPR. Ia juga menyampaikan niatnya itu kepada kabinet. Katanya, “Setelah 11 tahun ikut serta membangun negara dan masyarakat dari atas, ingin pula menyumbangkan tenaga dari bawah sebagai orang biasa, terlepas dari kedudukan yang resmi.”

Hatta benar-benar meletakkan jabatannya pada 1 Desember 1956 setelah pelantikan Konstituante. Kurang dari tiga bulan, BK kemudian melontarkan gagasannya tentang “Demokrasi Terpimpin” dan “revolusi belum selesai”. Sebelumnya, BK memang pernah mengecam berdirinya banyak partai yang katanya, sebagai akibat Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945. Ia menyebut maklumat itu sebagai sebuah kesalahan besar. Karena itu, ia menganjurkan agar partai-partai “dikuburkan” secara bersama-sama oleh para pemimpinnya “sekarang juga”.

Begitulah. Setelah Hatta menjadi “orang biasa”, posisi politik BK justru semakin kuat. Tapi, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang hanya menyukai garis-garis besar itu?

Tanpa Hatta yang betah dengan hal-hal yang detail, BK akhirnya terjebak dalam mimpi-mimpi indah, misalnya tentang suasana harmoni dan kesatuan yang bulat. Celakanya, ia menyangka hal-hal yang indah dalam pikirannya itu sebagai realitet. “Ini sebenarnya suatu keanehan,” kata Hatta, “yang merupakan suatu keretakan dalam jiwanya sebagai seorang arsitek, artis, dan seniman.”

About the author

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda