Relung

Konvergensi Islam dan Nasionalisme

Written by Panji Masyarakat

Di Indonesia, dan dunia Islam pada umumnya, Islam dan nasionalisme terkesan dua ideologi yang bertentangan. Padahal, dilihat dari fakta sejarah, organisasi-organisasi besar yang muncul di Indonesia mengandung ciri-ciri kebangsaan yang kuat. Yang menimbulkan kesan bahwa Islam adalah sebuah ideologi tersendiri adalah munculnya organisasi-organisasi baru yang mengusung ideologi yang terpisah dari Islam, yaitu sosialisme dan nasionalisme.

Terhadap ideologi-ideologi baru yang berasal dari pengaruh Barat itu gerakan Islam juga telah memberikan respons. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, umpamanya, menulis buku-buku yang pokoknya menyatakan bahwa Islam mengandung gagasan sosialisme. Penjelasan-penjelasan itu umumnya diterima, misalnya dalam tulisan-tulisan Tan Malaka, Hatta, dan Roeslan Abdulgani, yang mengakui bahwa Islam adalah salah satu sumber sosialisme, walaupun dengan predikat “religious” yang membedakan diri dari sosialisme Marxis.

Nasionalisme dinilai mulai timbul pada belahan kedua dasawarsa 1920-an, dengan lahirnya Partai Nasional Indonesia di bawah Soekarno. Tapi konsep nasionalisme Soekarno ini bukan semata bersifat etnis. Nasionalisme Soekarno ternyata menyerap juga Marxisme dan Islamisme. Karena pengaruh ide nasionalisme Soekarno inilah gerakan-gerakan Islam merasa perlu mempertegas ciri kebangsaannya. Ini terjadi ketika Partai Sarekat Islam menambah kata Indonesia di belakang nama partai itu.

Namun perpecahan antara Islam dan nasionalisme timbul ketika Soekarno mengemukakan ide sekularisme, yang merupakan ciri gerakan kebangsaan Turki. Ide nasionalisme sekuler itu mendapat kritik dari tiga tokoh Islam: Haji Agus Salim, A. Hassan, dan M. Natsir. Salim memperingatkan Soekarno tentang kemungkinan sikap chauvinis (nasionalisme sempit) pada gagasan kebangsaan Soekarno. Sedangkan A. Hassan dan M. Natsir mengeritik unsur nasionalisme etnis, yang dalam wacana keislaman disebut ashabiyah (kesukuan). Natsir juga dengan tegas menolak faham sekularisme, meski juga menolak teokrasi. Sebagai kompromi, Natsir mengusulkan konsep teo-demokrasi, demokrasi yang berketuhanan. Perpecahan itu lebih terasa lagi setelah Natsir mengemukakan ide “negara Islam”.

Gagasan negara Islam itu lahir kembali dalam rumusan lain pada 1945, yaitu dengan tersusunnya konsep Piagam Jakarta. Sebenarnya konsep Piagam Jakarta itu sudah merupakan langkah kompromi, atau langkah mundur, dari tuntutan dasar negara Islam. Sebab, pelaksanaan syariat Islam dalam Piagam Jakarta hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Tapi akhirnya pemimpin gerakan Islam menyetujui dihilangkannya “tujuh kata”, demi menjaga persatuan bangsa dan wilayah Republik Indonesia.

Perpecahan timbul lagi dalam Sidang Konstituante. Partai-partai Islam kembali memperjuangkan dasar negara Islam. Tapi dengan penerimaan Dekrit Presiden 5 juli 1959, gerakan Islam lagi-lagi membuktikan komitmen mereka. Hanya dalam Dekrit Presiden itu dinyatakan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945”.

Dari kejadian-kejadian itu dapat disimpulkan, gerakan Islam sebenarnya menerima nasionalisme, namun perpecahan timbul kembali ketika gerakan Islam masih ingin memperjuangkan pelaksanaan syariat oleh negara. Bagi kaum nasionalis, pelaksanaan syariat sama dengan teokrasi yang bertentangan dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, sebab dengan formalisasi syariat Islam akan timbul warga negara kelas dua atau kelas tiga. Inilah yang seharusnya dipahami oleh gerakan Islam.

Meski begitu, sebenarnya telah terjadi perubahan dalam pandangan ideologis yang mendasar dalam gerakan Islam. Pertama adalah penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mula-mula oleh Nahdlatul Ulama (NU) kemudian diikuti oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lain. Karena Pancasila adalah simbol nasionalisme Indonesia maka penerimaan Pancasila berarti juga penerimaan ideologi nasionalisme. Kedua, dalam isu penghidupan kembali Piagam Jakarta dalam SU MPR 2001 yang mengesahkan amandemen UUD 2001, NU dan Muhammadiyah telah menyatakan menolak gagasan penghidupan kembali Piagam Jakarta itu. Motif utamanya, mungkin adalah menghindari perpecahan. Tetapi telah timbul wacana bahwa formalisasi syariat Islam tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena akan melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan demokrasi. Bahkan di kalangan gerakan Islam telah timbul aliran Islam liberal yang memperjuangkan sekularisasi. Tapi gagasan sekularisme itu tetap tidak bisa diterima oleh gerakan Islam.

Karena perkembangan wacana keagamaan dalam gerakan Islam, dewasa ini sudah bisa diterima umum bahwa gerakan Islam di Indonesia juga mengusung nasionalisme. Tapi ciri kebangsaan itu berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain. Warna kebangsaan cukup kental mewarnai NU, sebagai kelompok Islam tradisional. Tapi warna kebangsaan ini terkesan tipis di kalangan Islam modernis, mereka lebih bercorak internasionalisme. Selain itu, dari kalangan ini, timbul aliran fundamentalisme yang masih mempertahankan perjuangan menegakkan negara Islam, paling tidak penerapan syariat di bidang kenegaraan.

Sebenarnya gerakan menuju konvergensi antara nasionalisme dan Islam tidak hanya datang dari gerakan Islam yang menyerap faham kebangsaan. Golongan nasionalisme sekuler juga mulai menerima gagasan keagamaan.

Konvergensi antara nasionalisme dan Islam itu terjadi melalui berbagai peristiwa konsensus-konsensus besar (great consensus). Konsensus yang mendasar adalah di satu pihak ditolaknya baik ideologi teokrasi maupun sekulerisme. Konsep negara Islam atau Piagam Jakarta tidak bisa diterima. Tapi konsep demokrasi sekuler juga ditolak. Meski begitu, kelompok yang memperjuangkan kedua konsep itu masih terus hidup, yaitu kelompok fundamental Islam dan kelompok sekuler, baik muslim maupun nonmuslim. Dalam alam demokrasi, golongan ekstrem tidak bisa dilarang demikian saja. Tapi golongan ekstrem itu tidak akan mungkin berkembang menjadi besar.

Agaknya proses konvergensi Islam dan nasionalisme itu memerlukan dukungan beberapa proses. Pertama adalah proses penerimaan gagasan pluralisme budaya yang tercermin  dalam toleransi kehidupan beragama. Ketiga, proses berkembangnya masyarakat yang terbuka (open society). Keempat, penerimaan gerakan Islam untuk hidup dalam mekanisme demokrasi. Kelima, berkembangnya pemikiran-pemikiran pembaruan, yang ternyata juga terjadi di pusat-pusat dunia Islam, seperti Timur Tengah. Di pusat-pusat dunia Islam itu pun ternyata telah terjadi konvergensi antara nasionalisme dan Islam.

Sumber: Majalah Panjimas, Oktober 2003.

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda