Tafsir

Tafsir Tematik: Para Penguasa dan Para Pemilih (6)

Written by Panji Masyarakat

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemegang kuasa diimpeach antaramu. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya. (Q. 4: 59).

Adapun di masa kini, patuh kepada ulul amr berarti patuh kepada semua fungsionaris, bidang apa pun, pemerintah maupun swasta, yang sudah diserahi pelayanan publik. Sedangkan bila terjadi perselisihan, larinya tak lain ke pengadilan. Bisakah pengadilan mengambil oper “Allah dan Rasul”?

Bisa ya, bisa tidak. Bisa diusahakan ya lewat, pertama, ijtihad sungguh-sungguh (setelah tidak menjadikan Islam sekumpulan ajaran ahistoris) untuk memahami dan untuk selalu bisa memakai kalam Allah yang abadi dalam konteks tuang dan zaman. Itu berarti penafsiran – dan usaha mengembalikan ijtihad, yang harus diberi makna bukan sekadar tarjieh (memilih pendapat lama yang lebih kuat), ke status tenaga penggerak yang vital dalam struktur Islam (Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Bab VI). Kedua, memperjuangkan yang tersebut itu dalam konteks demokrasi, sembari tetap awas kepada setiap kelemahan (dan kemungkinan penyempurnaan) sarana yang disebut demokrasi itu sendiri.

Tetapi Khomeini tidak mempercayai demokrasi – atau, “demokrasi Barat”. Ada alasannya. Antara lain, pertama, doktrin keimaman Syi’ah, yang berhubungan dengan peranan penunjukan Allah dengan segala konsekuensinya. Kedua, dalam contoh seperti munculnya Penari Telanjang Ilona Staller, lewat pemilu, sebagai wakil rakyat di parlemen Italia, demokrasi “seperti itu” bisa saja membawa, di samping kekafiran, kebejatan sekelompok orang banyak ke tampuk kekuasaan. Karena itulah, itulah, kiranya, demokrasi berjalan di Iran mutakhir, tapi tidak sepenuhnya hak asasi: lawan-lawan ideologi negara betapapun tidak juga berani pulang, sementara para pengikut agama Baha’i, pecahan Syi’ah 12 Imam (yang menobatkan pendiri agamanya Imam Mahdi), mengalami lebih dari hanya tidak diberi wakil di parlemen.

Sudah tentu para non-Syi’i tidak punya urusan dengan doktrin keimaman Syi’ah. Sementara itu, untuk keberatan kedua, tidak pernah dalam kenyataan kekuatan bejat benar-benar mendominasi kekuasaan – bahkan galibnya tidak. Juga, “berani bertaruh”, tidak Ilona Staller.

Masalahnya, faktor kebaikan manusia, malahan justru di negara paling sekuler, menyebabkan bahkan seorang calon presiden diteropong akhlaknya sampai-sampai ke rumah tangga dan kehidupan seksualnya (maaf), secara lebih ketat dibanding yang lazim terjadi di negara-negara muslim sendiri, tempat solidaritas grup (kewargaan agama, atau lebih riil golongan dalam agama) sering sekali justru melindungi pemimpin yang penuh belang – walaupun contoh Presiden Soeharto, yang karena “cap keislaman”-nya dibela banyak sekali kekuatan Islam di akhir masa kejayaannya, tidak terlalu adil dikemukakan mengingat konstelasi politik waktu itu yang juga sudah lama tidak adil.

Tetapi, bila sampai yang terjadi hal yang terjadi pada Bill Clinton (atau Kennedy, atau Thomas Jefferson dahulu), yang dengan skandal seksnya yang memalukan tetap saja populer dan selamat dari impeachment (meski tidak bisa dijamin kemenangannya andai UU setempat mengizinkannya mencalonkan diri untuk termin ketiga), maka itu masalah tanggung jawab dakwah – dan bukan tawaran penggunaan kekerasan bagi pengubahan sistem.Wallaahul Haadii.  

Persoalannya: bisakah dakwah selalu bisa memahami konteks? Bisakah ia bicara bersama perubahan, dan bukan hanya selalu terhadapnya? Bisakah keberagamaan digeserkan tekanannya, berbekal doktrin keimanan dan semua aturan baku, dari lebih dulu penumbuhan budaya khas agama dengan segala aksesorinya, ke lebih dulu pemanfaatan sebanyak mungkin ajaran moralnya bagi memenuhi seluruh tuntutan rohaniah dari jenis “bumi”: keadilan, kejujuran, demokrasi di segala bidang, keterbukaan, pemeliharaan harkat manusia seutuhnya, termasuk hak asasi dan keadilan sosial, yang hakikatnya adalah misi agama sendiri?

Kalau memang begitu, dakwah mampu menggalang para pemilih, dan demokrasi bukan binatang menakutkan. Dan kalau tidak, penafsiran tentang Islam – agama yang sejak kelahirannya selalu dengan susah payah memenangkan pertarungan melawan kekuatan-kekuatan besar pembasmi, kemudian membuka peluang kebebasan, seperti terhadap agama-agama lain – sebagai agama yang harus ditegakkan dan dipelihara dengan tekanan, pembatasan, dan kekerasan resmi, kiranya merupakan penafsiran yang bukan saja tidak berangkat dari hati nurani, tapi juga terlalu sempit untuk keluasan misi yang besar. ***

Penulis: Syu’bah Asa (1943-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).Sumber: Panji Masyarakat, 16 Juni1999

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda