Cakrawala

Peduli Halal: Serius atau Harapan Palsu?

Written by Iqbal Setyarso

Berpameo adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah, Sumbar (Sumatra Barat) percaya diri meyakini sebagai “provinsi muslim” di pulau Sumatra. Di Sumatra Barat, masyarakat peduli halal terkendala proses pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Padahal, mereka cepat merespon ajakan peduli halal saat dirilis pertama kalinya, bahkan mereka lakukan itu karena sangat aware dan meyakininya sebagai perintah agama (Islam). Namun ketika masyarakat mengikhtiarkannya, tidak semulus yang dibayangkan. Pengabulan izin menuju didapatnya sertifikasi – masih satu proses yang harus dijalankan LPH/Lembaga Pemeriksa Halal—mereka terhalang. Pendirian LPH justru tak kunjung dikabulkan. Tak ayal lagi, mereka menyebut proses yang panjang itu sebagai PHP (Pemberi Harapan Palsu). Kekesalan itu tidak tertahankan, sampai muncul kata PHP itu. 

Bagaimana dengan sertifikasi halal? Saat ini, sertifikasi halal sudah diamanahkan menjadi tanggung jawab negara melalui badan khusus yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu persatu perundang-undangan diperbaharui dan diturunkan oleh pemerintah terkait dalam menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan sertifikasi halal di Indonesia. Bahkan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela, sekarang menjadi bersifat wajib. Berita menyukseskan sertifikasi halalpun diangkat di berbagai forum dalam dan luar negri. Masyarakat – terutama Muslim – menyambutnya positif.

Namun, bagaimana kenyataannya? Benarkah seperti itu? Bahwa sertifikasi berjalan cepat dari sebelumnya? Sama saja atau justru berjalan lambat? Banyak permohonan untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal (LPH). Pada tahun 2020 saja, tak kurang dari 11.500 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal gratis. 3.200 pelaku usaha diantaranya merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Pengamat Produk Halal, Anton Apriyantono mengatakan, kenaikan minat pengusaha melakukan sertifikasi halal terjadi akibat penetapan wajib sertifikasi halal yang tertera dalam UU Sertifikasi Halal. “Kan berdasarkan UU sertifikasi halal itu wajib,” ujar mantan Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu itu. (Republika,  23/1/2021). Terlihat antusiasme muslimin Indonesia demikian tinggi, karena pangilan spiritual ini. Seharusnya, “bangsa muslim” bersegera merespon suara rakyat.  Sebenarnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah menyusun Rancangan peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang tatacara Permohonan dan Pembaruan Sertifikasi Halal. RPMA ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta (Republika. 4/10/2018). Saat itu, disebutkan, kewenangan memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dalam FGD itu dinyatakan,”Penetapan LPH paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.” Namun, menurut catatan pihak pemohon pembentukan LPH itu, sudah tujuh bulan lalu permohonan itu mereka ajukan, hingga hari ini belum dipenuhi.

Kemudian di akhir tahun tersebut, dua LPH resmi terbentuk, menemani LPH pendahulunya: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia/MUI). Kedua LPH (keduanya, LPH BUMN), ini dinilai telah memenuhi persyaratan dalam mendirikan LPH dan berdiri di pusat (Jakarta). Lantas, bagaimana dengan yang lainnya? Dengan besarnya jumlah penduduk, dan luasnya wilayah negeri ini, rasanya tidak cukup di cover dengan 3 lembaga saja. Waktu terus berjalan, pada tahun 2021, terbit PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Tahun 2020. Terdapat beberapa persyaratan yang berubah dari peraturan sebelumnya. Terutama pada persyaratan menjadi Auditor Halal dikurangi satu persyaratan, dirasa ini akan sedikit memudahkan mendirikan LPH. Dan lagi, bagaimana nasib calon-calon LPH tadi? Apakah mereka masih belum memenuhi persyaratan karena adanya perubahan? Calon LPH yang banyak tersebut sebenarnya sudah ada yang dinyatakan lengkap. Dalam regulasi yang berlaku, calon LPH yang sudah divisitasi oleh tim akreditasi harus menunggu dua hari semenjak dokumen itu diterima. Tapi bagaimana? Alasan demi alasan terus disampaikan, salah satunya menunggu turunan regulasi. Bagaimana bisa calon LPH yang sudah memenuhi persyaratan harus menunggu ketidaksiapan negara padahal ini adalah layanan publik. Jika regulasi yang ada belum siap, kenapa tidak dialihkan kepada regulasi yang lama? Bukankah ini semua hanya memperlambat proses sertifikasi halal yang di luar sana selalu dibesar-besarkan untuk dipercepat? Sangat kontras dengan semangat yang pernah diusung Presiden Joko Widodo: kerja, kerja, kerja!

Peduli Halal dipadu Filantropi

Menyimak rilis tentang Bersama Halal Madani (BHM), lembaga ini menaungi pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), BHM menyebutkan ”,….bergerak di bidang halal dan filantropi untuk pengembangan ekonomi mikro di Sumatra Barat”. Dengan kalimat singkat itu, saya mahfum. Bahwa menggerakkan filantropi (kedermawanan) sama pentingnya dengan mengkampanyekan halal ke tengah masyarakat. Khususnya masyarakat Islam – seperti Sumatra Barat. Sudah menjadi mahfum bagi publik, betapa banyak bencana terutama bencana alam yang ketika ditelusuri akar masalahnya –mengapa bencana itu terjadi– disimpulkan, akar bencana itu karena masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak halal, bukan sekadar memburu kualitas (makanannya) yang baik; itu termasuk mengetahui darimana makanan itu berasal. Apa yang dikonsumsi masyarakat, dipersyaratkan “halal dan thayyib”, tidak cukup sekadar kecukupan kandungan gizinya.

Bagi saya yang pernah lama bergelut di jagat filantropi, membantu dengan dana filantropi dari masyarakat Indonesia untuk sesama masyarakat Indonesia atau masyarakat mancanegara yang dilanda bencana. Edukasi peduli halal sama pentingnya dengan edukasi kepedulian kemanusiaan. Membantu sesama manusia di negeri sendiri, juga di negeri-negeri lainnya, sama pentingnya dengan sadar (dan peduli) kehalalan pangan. Bukan saatnya lagi bicara “yang haram saja susah apalagi yang halal”. Semua sepantasnya berikhtiar agar semua kita makan dan hidup hanya dari sumber yang halal, lain tidak! Korupsi – yang masih “lestari” di Indonesia, salah satu hal yang patut diperangi pertama kali, kalau bangsa ini hendak serius bersih dari sumber penghasilan haram dan syubhat. Maka, halal dan kemanusian berdiri pada azas yang sama, mematuhi ketentuan langit.

Dalam soal halal, “sertifikasi halal” merupakan kepastian hukum dan amanat undang-undang. UU tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa‚‘‘produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal‘‘. Bahkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai penyelenggaraan produk halal menyebutkan bahwa prioritas penahapan sertifikasi halal dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 bagi produk makanan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Dalam artian ke-empat produk tersebut sudah harus bersertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024 jika beredar di wilayah Indonesia. Bahkan saat ini untuk kota Padang produk-produk yang ingin masuk mall, supermarket atau bahkan ikut tender seperti catering, tidak bisa jika tidak ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah cara pemerintah melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Akan tetapi hal ini tidak dapat dimanfaatkan maksimal oleh kita sehingga produk yang berlabel halal yang beredar di Indonesia masih didominasi oleh produk asing.

Sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar, isu halal seharusnya hal yang penting sebagai bagian inherent dalam masyarakat muslim Indonesia, konsekuensi logis tuntutan masyarakat Indonesia. Bahkan, menjadi rujukan ummat lainnya karena masyarakat muslimnya terbesar. Role model bagaimana halal lifestyle diterapkan, mencontoh Indonesia. Itu seharusnya, nah ini, dalam sertifikasi saja, pemohon sertifikasi yang meningkat, sementara yang dikabulkan pemerintah hanya dua LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Apakah karena saat ini yang tengah memimpin negara dan menjadi presiden diusung oleh partai yang tidak mengusung isu Islam? Atau trauma dengan berbagai istilah Islam seperti halal, syariah, bahkan Islam? Dengan begitu, betapa banyak kerugian umat Islam dengan kepemimpinan yang tidak ramah terhadap Islam, salah satu yang dikhawatirkan, pengabulan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kali ini di Sumatra Barat.

Memastikan halal-tidaknya semua yang masuk mulut muslim negeri ini, itu soal serius, penentu akhir  hidup kita. Apakah hidup kita diridhai atau dilaknat. Mewujudkan cita-cita tersedianya produk makanan, minuman, obat, halal di negeri ini, menjadi salah satu pelolos seorang pemimpin menjadi yang  menjalankan amanah negeri berpenduduk mayoritas muslim. Sebaliknya, menyulitkan hajat muslim (Indonesia) dalam menjalankan agamanya (termasuk mendapatkan produk pangan, minuman, obat-obatan), sama artinya dengan menyulitkan tegaknya azas pelaksanaan diperolehnya produk pangan, minuman, obat-obatan di Indonesia.

Panggilan Keberpihakan 

Di tengah beragam krisis di Indonesia, kris peduli halal menjadi isu yang muncul. Orang ramai membahas kelangkaan investasi, sepinya perdagangan luar negeri, seretnya dana pinjaman dari luar negeri, dan sebagainya. Memang isu  halal tidak lebih seksi  dibanding isu politik; namun dalam konstalasi bangsa, terlebih penduduknya sangat aware terhadap asupan makanan (sepaket dengan obat-obatan dan kosmetika, yang menjadi urgensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LP-POM di Majelis Ulama Indonesia/MUI). Menjadi demikian urgent mengakomodir isu halal. Umat Islam, tidak butuh macam-macam, cukup dikabulkan berdirinya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH nanti yang meng-audit , umat Islam bisa mudah mendapat legalitas produk halal baik terhadap produksi domestik maupun impor.

Secara legal, semua pemeriksa halal yang telah disahkan pemerintah, bisa menunjukkan hasil auditnya ke khalayak secara terbuka. Mungkin dengan lamanya proses LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), menjadi semacam restorasi sertifikasi halal, karena pemerintah sedang menyiapkan diri untuk menerangkan secara terbuka produk haram, hal yang pernah diungkap banyak tokoh ummat. Itu saatnya menjadi hak muslim mendapat produk halal, sehingga yang harus diwaspadainya yang haram saja. Sehingga, isu halal „halal“ naik kelas, tidak cukup merilis yang halal (karena yang halal pasti lebih banyak), namun justru yang „terbatas“ yang haram, jadi harus dilabeli „haram“ agar otomatis ditinggalkan. Inilah ekspresi rasional dan sangat fair, tanpa perlu mengusik keyakinan umat agama lain.

Bagaimana di Sumatra Barat? Di Sumatra Barat sendiri, baru ada satu (dan satu-satunya Lembaga Masyarakat dari Sumbar, selebihnya lima atau enam pengajuan dari perguruan tinggi) yang mengajukan pendirian dan akreditasi LPH/Lembaga Pemeriksa Halal dari pemerintah, yaitu Bersama Halal Madani (BHM). Lembaga ini telah mengajukan pendirian dan akreditasi di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI, tanggalm1 Februari 2021, namun hingga hari ini belum keluar izinnya. Hal itu karena turunan regulasi baru masih belum rampung. Menteri Agama sudah berganti, Kepala Badan sudah berganti, akan tetapi perizinan yang mereka harapkan belum juga dipenuhi. Kalau semata-mata karena regulasi belum rampung, tidakkah cukup dengan merujuk pada regulasi lama?

Jika melihat pada regulasi baru (UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 39 tahun 2021, PMA Nomor 12 Tahun 2021) maupun regulasi lama (UU Nomor 33 Tahun 2014, PP Nomor 31 tahun 2019, dan PMA Nomor 26 tahun 2019), baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus semua sudah kami penuhi. Bahkan dokumen untuk itu sudah dinyatakan lengkap. Menjadi pertanyaan, bagaimana bisa dengan regulasi yang lama BPJPH mengeluarkan izin LPH Sucofindo dan Surveyor Indonesia, tetapi tidak mengeluarkan izin untuk Lembaga BMH, sedangkan pengajuan BMH masih pada regulasi yang lama sama dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Di samping itu, seharusnya peran pelayanan publik tidak boleh kosong hanya karena regulasi baru belum cukup siap. Bukankah bisa tetap memproses layanan publik berdasarkan regulasi lama? Jaminan produk halal adalah amanat undang-undang. Kenyataan ini sungguh ironis, terjadi ketika Wakil Presiden dan BPJPH mengkampanyekan produk halal serta industri halal, mendorong dan meminta dukungan baik dalam negeri maupun luar negri, akan tetapi ketika umat muslim menyambutnya dengan mendirikan LPH sebagai bagian dari jaminan produk halal, pemerintah mendiamkan. Apa maunya pemerintah? Sudah disambut baik dengan pendirian Lembaga Pemeriksa Hala (LPH), namun tidak segera mengeluarkan izin.

Sementara itu, berbagai isu berkembang termasuk tarik menariknya berbagai kepentingan terkait sertifikasi halal. Sehingga proses yang berkaitan dengan lembaga pemeriksa halal ini menjadi sangat terhambat dan lama. Oleh karena itu ummat perlu tahu sejatinya seperti itulah sikap institusi kementerian agama, yang diarahkan kepada Wakil Menteri Agama dalam menangani Lembaga Pemeriksa Halal. Kehalalan produk khususnya pangan (minuman), obat-obatan dan kosmetika, bagi muslimin soal yang urgent menyangkut kepastian hukum produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Saya optimistis, dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia adalah pasar utama produk halal dunia. Jangan sampai produk halal yang beredar di wilayah Indonesia adalah produk asing, produk lokal hanya beredar di lingkungan warga tetangga, karena tidak dapat beredar tanpa label halal. Mendorong percepatan perizinan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), jauh dari merugikan. Sebaliknya, menunjukkan kepastian hukum dan tuntutan spiritual ummat.

Kelak dikabulkannya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), akan mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan industri halal adalah program unggulan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sertifikasi halal beserta semua yang terkait menjadi sebuah keniscayaan bagi pengembangan industri halal di Indonesia, khususnya di Sumatra Barat. Di Sumatra Barat saja terdapat ratusan ribu produk yang harus disertifikasi halal, namun hanya tiga lembaga pemeriksa halal (LPH) saja dengan sejumlah auditor (LP-POM MUI sebagai pendahulu, dan dua BUMN – LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia). Sangat tidak sebanding hanya dengan tiga lembaga itu dengan kebutuhan sertifikasi, juga dengan berjibun permasalahan. Karena itu, tak heran kalau proses sertifikasi halal pun akan bagai di leher botol, mengalami stagnasi. Ujung-ujungnya, itu menjadi blunder khususnya bagi Menteri Agama sendiri. Sangat dibutuhkan keseriusan dan aksi nyata para penyelenggara jaminan produk halal, demi mempercepat dan berjalan lancarnya sertifikasi halal di wilayah Indonesia.

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda