Tafsir

Tafsir Tematik: Para Penguasa dan Para Pemilih (4)

Written by Panji Masyarakat

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemegang kuasa di antaramu. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya. (Q. 4: 59).

Tidak berarti kedua tokoh tersebut (Abduh dan Rasyid Ridha, ed) tidak bisa menerima pegawai non-Muslim. Layaknya, ketika menyebut ahllul halli wal ‘aqdi (yang juga ulul amr) sebagai hanya “dari kita”, Abduh bukan tidak mengakui keberadaan mereka, hanya saja keberadaan di luar lingkaran ahlul halli tersebut. Di sini hasilnya lalu tampak menjadi sama dengan berbagai kesultanan Muslim abad-abad lampau.

Tapi tidak, bila diingat bahwa pada kesultanan-kesultanan itu tidak ada ahlul halli wal ‘aqdi sebagai lembaga publik seperti yang dimaksudkan Abduh dan Rasyid. Lembaga itu, yang khususnya efektif sebagai sekadar stempel pengangkatan sultan, selalu hanya terdiri dari (sedikit) orang di sekitar istana, mengingat negara sudah menjadi negara marga (kabilah) dalam bentuk monarki dan satu-satunya ukuran menjadi tak lain kekerabatan. (Bahkan di Kesultanan Mataram Islam, misalnya, seperti diingatkan KH Zaini Ahmad Noeh, ahli Jawa Islam, dalam satu edisi Tempo, stempel penobatan itu cukup hanya seorang: penghulu keraton).

Pembandingan Rasyid dan Abduh, karena itu, menjadi lebih tepat dilakukan dengan menghadapkan mereka pada negara-negara muslim modern yang sudah disebut atau, setidak-tidaknya, pada “citarasa umum” yang mewujudkan diri dalam tatanan kenegaraan yang meletakkan seorang presiden (atau raja) dan perdana menteri (kalau ada) sebagai ulul amr. Di bawahnya bekerja seluruh birokrat, pegawai, aparat. Sementara itu para tokoh berbagai bidang yang oleh Rasyid dan Abduh disebut ahlul halli wal ‘aqdi (minus pejabat pemerintah) mewakili golongan-golongan fungsional, kaum, wilayah, atau apa pun menurut ketentuan, yang bisa direpresentasikan dalam lembaga-lembaga perwakilan seperti parlemen, senat, dan sebagainya – yang tidak disebut Rasyid dan Abduh, setidak-tidaknya sebagai nama.

Nah. Baik dalam gugusan mesin pemerintahan maupun dalam ahlul halli wal ‘aqdi, para personel non-Muslim duduk. Dan urusan selanjutnya diserahkan, idealnya, kepada proses-proses politik terbuka dalam demokrasi – sebuah hasil akhir pemikiran kemanusiaan yang dari jurusan Islam harus dikatakan merupakan bentuk penjabaran paling ideal ajaran keadilan dalam Al-Qur’an. Termasuk untuk penentuan bentuk negara, asas negara, agama negara, bentuk pemerintahan, mana saja yang dianggap perlu.

Minimal, penerimaan masukan dari setting aktual itulah juga, kiranya, yang menyebabkan KH Munawar Chalil – penulis produktif, yang dalam bukunya Ulil Amr menuruti penafsiran Abduh dan Rasyid untuk pengertian istilah tersebut (menyatukannya bersama ahlul halli wal ‘aqdi  dan menyebutnya sebagai terdiri dari orang-orang “daripada kaum Muslimin”) – bersikap longgar, seperti bisa dikutip dari M. Dawam Rahardjo, dengan menyatakan bahwa syarat terakhir itu toh hanya “seyogianya”.

Juga, penerimaan masukan dari kondisi Indonesia (faktor agama mayoritas penduduk) yang menyebabkan Dawam Rahardjo mensyaratkan seorang presiden beragama Islam – meskipun kepentingan hukum keluarga yang disangkutkannya pada alasan kehadiran presiden Muslim itu (eksistensi wali hakim, misalnya dalam perkawinan, bagi yang tak punya wali atau yang walinya jauh, yang harus mendapat sumber legitimasinya dari kepala negara) tidak selalu relevan.

Masalahnya, seperti dicatat oleh Dawam sendiri, di zaman penjajahan lembaga wali hakim mendapat sumber legitimasi yang tak lain gubernemen Hindia Belanda, yang melimpahkan wewenang kepada dewan atau kementerian agama. Di Sumatera Barat, bahkan, legitimasi itu diletakkan di tangan dewan ninik mamak yang ditetapkan sebagai ahlul halli wal ‘aqdi (yang dari satu segi menjadi alasan penunjang bagi Abduh dan Rasyid untuk menyatukan istilah itu dengan istilah ulul amr, pen). (Lih. Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an, 471, 463).   

Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1943-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).Sumber: Panji Masyarakat, 16 Juni1999

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda