Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemegang kuasa di antaramu. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya. (Q. 4: 59).
Peranan nonmuslim baru kelihatan pada dinasti-dinasti sesudah Khulafa Rasyidin. Bahkan salah satu dari pekerjaan penting Umar ibn Abdil Aziz, khalifah Umayyah yang saleh (di samping memerintahkan pengedukan dan penghimpunan hadis-hadis Nabi, dan merangkul kaum Alawi, keturunan Ali ibn Abi Thalib r.a., yang selama ini ditindas para pendahulu Khalifah) adalah mengurangi jumlah personel Yahudi dan Nasrani yang dinilai terlalu banyak dalam birokrasi pemerintahan dan konon menimbulkan ketidakseimbangan. Tidak ada contoh seperti itu dalam riwayat negara Eropa mana pun. Dari manakah pelajaran kemajemukan itu didapat, untuk bicara di luar teks-teks Alquran, juga Hadis, bila praktik Nabi dan para sahabat tidak memberikan contohnya dalam kebijaksanaan konkret?
Jawabannya, kalau kita boleh menebak: dari kebijaksanaan Nabi di sekitar sebuah perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini, yang dipandang sebagai konstitusi yang pertama di dunia, dinyatakan dalam kalimat pertamanya sebagai “naskah perjanjian dari Muhammad, nabi dan rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin …” dan menurut isinya dibuat demi kepentingan pertahanan wilayah, keamanan, dan kerukunan hidup suku-suku Muslim bersama suku-suku Yahudi.
Di antara programnya: semua suku yang menyetujui Piagam, Muslim maupun Yahudi, bertindak saling membela menghadapi serangan pihak-pihak kontra-Piagam, bahu-membahu mempertahankan Yatsrib (yang kemudian disebut Madinah – dari gempuran bala tentara musyrik), bersama-sama menanggung pembiayaan perang (dengan “keikutsertaan wanita dalam perang dilakukan secara bergiliran”), sehingga setiap “orang (bisa tetap) dijamin keamanannya”, dan, sangat penting, “saling memberi nasihat dalam kebaikan”.
Munawir Sjadzali, yang memperkenalkan teks utuh piagam 47 diktum tersebut ke kalangan pembaca Indonesia (Munawir, Islam dan Tata Negara, 10-15), mengingatkan bahwa inisiatif Nabi ini digagalkan oleh pengkhianatan pihak Yahudi. Itu memang bisa menerangkan (meskipun bisa juga tidak) mengapa kepemimpinan “nasional” sampai sepeninggal Nabi tidak dimasuki satu pun unsur nonmuslim, setidak-tidaknya dalam arti sekadar duduk dalam satu majelis. Dalam kenyataan, untuk seluruh tahap pembentukan negara Madinah – yang dalam waktu kurang dari 10 tahun, semenjak Hijrah sampai hari wafat Rasulullah, sudah meliputi hampir seluruh Jazirah, dan hanya dalam 60 tahun setelah itu sudah melebarkan wilayah sampai Spanyol — seluruh kaum kitabi (Yahudi maupun Nasrani) sama sekali tidak ambil peranan.
Dan itu bukan hal yang ganjil untuk masanya. Orang hidup dalam kelompok-kelompok homogen yang terpisah-pisah, begitulah di seluruh bumi. Pengkhianatan Yahudi itu sendiri menunjukkan bahwa kesadaran akan perlunya kesatuan, khususnya dari unsur-unsur heterogen, seperti yang terlintas dalam pikiran Nabi yang mulia, belum nyampe ke batok kepala mereka. Betapapun, itu adalah suatu bukti ajaran kerukunan dan semangat kerja sama dalam Islam, yang bersama dengan hasil asuhan Alquran sendiri memungkinkan para khalifah dan sultan muslim di belakang hari menyelenggarakan pemerintahan dengan persyaratan untuk para birokrat yang bahkan tampak lebih longgar dari yang terkesan pada Rasyid dan Abduh, yang justru karena kekalahan muslimin di masa mutakhir, di bawah penjajahan Barat, tidak mengherankan bila memberi kesan seolah-olah lebih ‘militan’.
Bersambung
Penulis: Syu’bah Asa (1943-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).Sumber: Panji Masyarakat, 16 Juni1999
