Tafsir

Tafsir Tematik: Para Penguasa dan Para Pemilih (2)

Written by Panji Masyarakat

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemegang kuasa di antaramu. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya. (Q. 4: 59).

Benar, tidak satu negara pun di dunia, di abad-abad lalu, mengizinkan dirinya menerima pluralitas apalagi sejak dari asasnya: kalau bukan kesamaan agama yang dijadikan alas pembentukan atau ikatan solidaritasnya, ukuran yang lebih tua (tapi yang rupanya lebih abadi, dengan contoh negara-negara Eropa Timur di perempat akhir abad ke-20) adalah kesamaan etnis.

Dilihat dari situ, sejarah kerajaan-kerajaan Islam justru menunjukkan penerimaan kemajemukan sampai ke tingkat yang paling mengherankan untuk zaman-zaman itu. Bahkan Eropa sampai masa paling akhir tidak pernah punya pengalaman me-manage warga negara yang plural: selalu hanya ada satu agama, bila bukan ras, dan itu agama Nasrani – malahan hanya salah satu “pecahan”-nya: atau Katolik, atau Protestan, atau Anglikan. Kalau pun ada Yahudi, mereka tak lebih dari rombongan orang rantau. Apatah lagi untuk kasus bahwa orang-lain-agama bisa bercokol di eselon puncak.

Pengalaman itu lalu bisa diperbandingkan, tentunya, dengan kebijaksanaan yang diambil negara-negara Islam modern atau yang menamakan dirinya demikian (Pakistan, misalnya, atau Iran) yang menyediakan kursi legislatif untuk kelompok-kelompok nonmuslim. Bukankah anggota legislatif pada hakikatnya ahlul hallui wal ‘aqdi (yang berhak mengurai dan mengikat), yang oleh Abduh dan Rasyid disamakan pengertiannya dengan ulul amr  dan harus hanya terdiri dari orang Islam?

Tetapi Iran, paling tidak, boleh ditafsirkan memegang pemahaman lama (atau baku) yang memisahkan ahlul halli dari ulil amr. Majlis-e-Negahban di sana adalah dewan tertinggi yang di antara kekuasaannya adalah hak veto terhadap calon presiden yang sudah disaring atau undang-undang apa pun yang dihasilkan parlemen. Para Nasrani, Majusi, Yahudi, misalnya, tidak masuk ke situ – dan hanya di badan legislatif. Maka pandangan dari luar boleh menyimpulkan majelis itu ahlul halli wal ‘aqdi, sekiranya presiden, dan di bawahnya perdana menteri, ulul amr.

Atau imam – dan ini lebih dekat ke doktrin baku – adalah ulul amr, baik simbolik maupupun efektif (yang kedua itu paling tidak ketika imamnya Ayatollah Khomeini), sementara presiden dan kemudian perdana menteri mencerminkan kekuasaan imam, sedangkan Majllis-e-Negahban ahlulhalli wal ‘aqdi, bersama parlemen maupun tidak.

Dari Piagam Madinah.

Setidak-tidaknya, memisahkan ahlul halli wal ‘aqdi dari ulul ‘amr , dan dengan demikian menerima peluang para nonmuslim di forum ahlul halli tersebut, lebih terlihat sebagai penafsiran sadar konteks dibanding yang du perbuat oleh Rasyid dan Abduh – yang tidak mengalami zaman lebih lambat  dari masa kebangkitan awal itu, ketika segala sesuatu kelihatan lebih ideal dalam pandangan yang kurang-lebih baru bersifat global, dengan latar negeri Mesir yang bahkan tidak jelas benar status penguasanya antara Ottoman dan Inggris. Dan bukankah dewan ahlul halli wal ‘aqdi yang dibentuk Umar itu, yang disebut Abduh, adalah justru yang mengangkat Khalifah Utsman sebagai ulul amr, dan bukan keduanya identik.

Benar, semua anggota Dewan Umar tersebut muslim, sudah tentu. Demikian juga para sahabat senior, yang juga ahlul halli9 wal ‘aqdi, yang diajak berunding Khalifah Abu Bakr sebelum menunjuk Umar sebagai kandidat pengganti – yang kemudian ditawarkan kepada banyak orang dan disetujui. Lebih-lebih sahabat dekat yang biasa Nabi SAW bermusyawarah. Masyarakat madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, yang kemudian digantikan masyarakat sahabat r.a., adalah suatu masyarakat besar dengan, tentu saja, kepemimpinan satu warna.

Di mana-mana juga begitu. Bahkan harus kita katakan bahwa untuk abad-abad yang panjang ke depan, keperluan kehidupan bersama belum menuntut kemajemukan yang dimaksudkan itu di dalam kepemimpinan. Kepemimpinan, sepanjang mengenai negara Madinah, dipegang hanya oleh seorang, bertugas seumur hidup, dan itulah khalifah. Bahkan tidak ada wazir, “paman patih”, atau menteri di sana, meskipun ada para gubernur atau wali negeri dan hakim-hakim, ahlul halli wal ‘aqdi adalah pribadi-pribadi terpandang yang diakui kesalehan dan integritasnya di sekitar khalifah, yang layaknya baru di masa Umar disadari kehadirannya berkat dibentuknya dewan formatur seperti sudah disebut.      

Bersambung

Penulis: Syu’bah Asa (1943-2011), pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Asisten Pemimpin Umum Panji Masyarakat; Sebelumnya bekerja di majalah Tempo dan  Editor. Sastrawan yang pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok ini sempat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).Sumber: Panji Masyarakat, 16 Juni1999

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda