Cakrawala

Memaknai Kembali Nasionalisme

Written by Sukidi Mulyadi

Bagaimana nasionalisme kita sekarang? Pertanyaan yang sederhana namun cukup menggelitik. Di era reformasi dan otonomisasi ini makna nasionalisme, terutama bagi kalangan muda, justru terasa kabur—untuk tidak mengatakan sama sekali tidak mengerti. Bahkan, sebagai akumulasi dari sejarah perkembangan nasionalisme itu sendiri, nasionalisme tak jarang disebut-sebut sebagai sesuatu yang usang, ketinggalan zaman.

Syahdan, akumulasi itu terjadi karena nasionalisme sudah kehilangan makna dan ruhnya ketika ia sudah teramat sering dibajak oleh rezim untuk kepentingan kekuasaan. Nasionalisme tak jarang dipakai rezim untuk kepentingan kekuasaan. Nasionalisme tak jarang dipakai rezim sebagai komoditas politik dan tameng untuk melanggengkan kekuasaan yang korup dan otoriter.  Konteks inilah yang mengantarkan nasionalisme menjadi meaningless, usang dan tak bermakna.

Secara paradigmatik, sebenarnya studi tentang nasionalisme terkait dengan nation itu sendiri. Misalnya, kaum nasionalis lebih melihat nation sebagai fenomena yang tak terbatasi oleh waktu (timeless phenomena). Kaum posmodernis dan marxis justru lebih meletakkan nation sebagai entitas modernitas, dan karenanya sepenuhnya terkonstruksi secara sosial. Menurut Ernest Renan (1823-1892), teoritikus Prancis, misalnya, nasionalisme merupakan yang terpenting dalam studi tentang nation. Esai terkenalnya, “What is Nation?” (Qu’est-ce qu’une nation?) pertama kali disampaikan dalam kuliah di Sorbonne pada 1892. Nation, kata Renan adalah jiwa yang dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama, baik dalam pengorbanan (sacrifice) maupun dalam kebersamaan (solidarity). Renan cukup berpengaruh, termasuk terhadap pikiran para akademisi sesudahnya, di antaranya, Benedict Anderson. Ben sendiri punya pengaruh besar dalam pendefinisian penyebaran ide nasionalisme.

Jika mengikuti logika Ben Anderson (1991) maka nation didefinisikan sebagai an imagined political economy. Nation pada awalnya lebih dalam bentuk imajinasi pikiran belaka. Namun nation kemudian terbayangkan sebagai komunitas, dan diterima sebagai deep horizontal comradeship, persahabatan yang kuat dan dalam. Dalam semangat inilah, nasionalisme Indonesia muncul sebagai satu ikatan bersama melawan kolonialisme. Di sini, nation dan nasionalisme dipakai sebagai perasaan bersama akan ketertindasan dalam kungkungan kolonialisme dan, karena itu, dipakai sebagai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan solidaritas kebersamaan melawan kolonialisme.

Nasionalisme juga penting sebagai semangat kebersamaan untuk melawan musuh bersama (common enemy), seperti korupsi, kapitalisme kroni, kediktatoran dan sikap represif itu sendiri. Bahkan lebih jauh, sebenarnya, nasionalisme bisa dipakai oleh negara sebagai alat untuk memodernisasi masyarakat di tengah kecenderungan globalisasi yang makin masif. Tapi syaratnya satu, yakni—seperti disarankan pakar politik terkemuka Peter Evans—untuk bringing state back in, membawa kembali negara sesuai fungsinya , dalam state capacity (kapasitas negara) yang cukup untuk melakukan proses modernisasi dan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, bagi civil society, nasionalisme bisa dipakai sebagai counter balance terhadap kecenderungan negara yang sewenang-wenang. Hubungan kritis antara state dan society menjadi penting dalam era globalisasi dewasa ini. Masalahnya, kadang-kadang refleksi dan pemahaman itu tidak selalu mengerucut pada sinkronisasi kesamaan visi di antara anggota nation. Di Indonesia, misalnya, tak jarang terjadi ketegangan antara kaum Islam dan nasionalis—terutama kalangan partai-partai yang mengusung nasionalisme. Keadaan ini muncul karena memang dilatarbelakangi oleh prasangka yang berlebihan. Prasangka ini cenderung saling menuduh dan dipenuhi prejudice.

Pada tahap tertentu, prasangka itu bahkan telah menjadi cara pandang (state of mind) baik dalam diri kaum Islam maupun nasionalis. Padahal, jika dilihat sejarahnya, Islam menjadi fondasi penting bagi nasionalisme itu sendiri. Bahkan profesor ilmu politik di Universitas Kentucky, Vandenbosch menyimpulkan bahwa islam menjadi pembawa munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia melawan kolonialisme Barat.

Munculnya Syarekat Dagang Islam (SDI), dan kemudian Syarekat Islam (SI), juga Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) sebelum kemerdekaan Indonesia 1945 jelas merepresentasikan gelombang bangkitnya nasionalisme yang justru berangkat dari kesadaran keislaman yang kuat. Di sini, Islam tampil sebagai ikatan solidaritas antarumat untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Islam juga menyediakan basis untuk ikatan sipil (civil engagement) dalam rangka penguatan civil society itu sendiri. Nilai-nilai keislaman, seperti kebersamaan dan solidaritas, memegang elemen terpenting bagi tumbuhnya kesadaran keislaman yang kuat bagi pengembangan tahapan nasionalisme. Gus Dur dan Amien Rais, misalnya, meski selama ini dianggap kontras dan berlawanan, tetapi dalam hal Islam dan nasionalisme keduanya bisa menyatukan keselarasan antara kesadaran keislaman dengan nasionalisme.

Tapi, bila kita mau jujut, baik kaum Islam maupun nasionalis sebenarnya sama-sama gagal dalam menerjemahkan visi dan misi nasionalismenya untuk kesejahteraan bersama. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang secara silih berganti kita sebut sebagai pertukaran rezim nasionalis dan rezim Islam, sama-sama gagal dalam menerjemahkan ”proyek” nasionalisme. Karena, sekarang ini yang muncul bukanlah  meningkatnya kesadaran nasionalis warga terhadap “Indonesia” itu sendiri, melainkan justru meningkatnya nasionalisme etnik (ethno nationalism). Dalam selimut kekecewaan yang terakumulasi akibat represi negara-brutalitas militer, dan eksploitasi pusat atas kekayaan daerah—semangat nasionalisme etnik di kalangan kelompok tertindas, seperti Aceh dan Papua, menemukan alasan untuk semakin tumbuh.

Pada titik inilah kiranya semakin penting untuk menemukan kembali makna nasionalisme.

Penulis:  Sukidi Mulyadi, meraih Ph.D. dari  Harvard University, Amerika Serikat (2019). Sumber: Panjimas, Agustus 2003

About the author

Sukidi Mulyadi

Aktivis Muhammadiyah, lulusan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah ini meraih gelar Ph.D. dari Harvard University, Amerika Serikat (2019). Selain menulis arikel di media massa, mantan aktivis IMM ini juga menulis sejumlah buku populer tentang keislaman.

Tinggalkan Komentar Anda