Bintang Zaman

SIS Al Jufrie, Kedermawanan Sejak Awal (1)

Ikhtiar keswadayaan ini sering menakjubkan mengingat penggeraknya berkesanggupan memberi dampak yang begitu luas wilayah pengaruhnya, yang eksistensinya menjangkau kurun waktu yang lama. Perguliran alami menuju perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat berlangsung seakan tanpa perencanaan yang rapi. Dalam aktivitas sosial berbasis agama, muncul perubahan berdimensi luas yang disokong kedermawanan yang tinggi. Kerelaan menyumbang untuk pendidikan Islam kadang dipicu oleh ketokohan seseorang. Kedermawanan sosial kadang dipicu bukan oleh kekuatan besar yang memiliki mobilitas tinggi, tetapi justru oleh figur-figur tepercaya.

Untuk kasus Indonesia Timur, contoh terbesar dalam sejarah penggalangan wakaf dan kedermawanan sosial, adalah Al-Khairaat. Perguruan Islam ini tumbuh dari gerak dakwah seorang tokoh yang dibuang pemerintah kolonial Inggris dari negeri jajahannya. Idrus bin Salim al-Jufrie (SIS Al Jufrie), lelaki kelahiran kota Taris, Hadramaut, Arab Selatan, seorang mufti muda yang kepergok intelijen Inggris di bandar Aden saat membawa “dokumen rencana melawan penjajah Inggris” akhirnya memilih dibuang ke Asia Tenggara ketimbang meringkuk dalam sel penjara politik di negerinya. Kilas balik kehidupannya diungkap pada sebuah koran lokal Suluh Nasional (1989).

Idrus bin Salim yang lebih masyhur disapa dengan “Guru Tua”, pengaruh dakwahnya sedikitnya terasa di lebih dari sepuluh provinsi di Indonesia. Dakwahnya bukan sekadar “tabligh”, penyampaian lisan berupa ceramah dan khotbah tetapi juga aktif menggalang dana untuk membangun sarana pendidikan. Al-Khairaat disepakati menjadi sebuah organisasi modern “Perguruan Al-Khairaat” pada 14 Muharram 1339 bertepatan tanggal 30 Juni 1930 di Palu sebagaimana paparan dalam draf Anggaran Dasar Al-Khairaat (1991)

Pencitraan Guru Tua di tengah masyarakat Sulawesi Tengah terutama, dan di kalangan abna’ul khairaat (pengikut Al-Khairaat), kiprahnya lebih dipersepsikan sosok alim, pendidik andal dan tak kenal lelah. Disebutkan pada beberapa fragmen sejarah, kiprahnya pantas dipandang sebagai tokoh yang punya ikhtiar memberdayakan masyarakat dengan hasil konkret dalam kurun 46 tahun perjuangannya sampai Allah memanggilnya di Palu, 12 Syawal 1389 bertepatan Senin, 22 Desember 1969 pukul 02.40 waktu setempat.

Wakaf dan Pengaruh Kolonialisme  

Sebaga jajahan, penguasa Inggris melakukan sejumlah treatment. Di India pada saat Inggris menjadi kekuatan dominan di awal abad kesembilanbelas, para pejabat Inggris menangani sejumlah wakaf publik. Sebagai penguasa, pengadilan Inggris masuk hingga pada ranah sengketa wakaf (Kozlowski, dalam Fauzia, Amelia dan  Dick Van Der Meij, 2006).

Temuan lainnya, Pengadilan Kolonial Inggris dan Perancis menetapkan bahwa wakaf harus menjadi ”lembaga keagamaan dan kedermawanan.” Dengan keputusan ini, tak peduli benar atau salah penanganan oleh Hakim Eropa menurut syar’i, pandangan mereka menjadi pedoman bagi banyak negara-bangsa pascakolonial di dunia Islam (Kozlowski, 2006).. Di berbagai negara seperti Mesir, Libya, Syiria, dan Turki, berlaku penetapan, bahwa wakaf yang menguntungkan keluarga seseorang pada umumnya dihapuskan, wakaf publik dipertahankan dan ini biasanya berlaku pada sejumlah bangunan bersejarah, pengembangan pendidikan, dan distribusi derma.

Sementara itu, dalam kurun satu abad keterlibatan Inggris mengawasi wakaf, memperlihatkan bagaimana kawasan Asia Selatan dikondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi sentralisasi atas semua wakaf sebelum wilayah-wilayah lain dunia Islam. Pengadilan-pengadilan Kerajaan Inggris sejak 1894 telah memutuskan bahwa wakaf harus demi ”tujuan derma dan keagamaan”. (Koslowski dalam Fauzia dan Dick Van Der Meij, 2006).

Wakaf, menurut langgam ”manajemen” ala kolonialis, berkembang menjadi ”karitatif”, kurang berdayaubah bagi pengembangan umat, dan apolitis. Wakaf menjadi tidak ekspansif, lembam, mengalami inertia. Wujud-wujud aset wakaf seperti museum, bangunan bersejarah, lebih memperoleh ruang dalam ”perlindungan hukum”, sedangkan wakaf yang dikelola kelompok-kelompok kecil masyarakat, klan atau garis keluarga tertentu, dihapuskan. Fenomena semacam ini juga dialami muslim Pakistan tahun 1970-an, saat menjadi Republik Islam lepas dari India. Donasi utama Pakistan datang dari Saudi, baik itu dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun melalui devisa rakyat Pakistan yang bekerja di Saudi. Ketika itu Saudi mendesak Pakistan melaksanakan Islam faham Wahabi (yang dianut keluarga Saud – penguasa Saudi), dan keberatan terhadap Islam yang dikembangkan kelompok-kelompok padepokan sufi. Merespon desakan Saudi, Pakistan melalui Kementerian Wakaf mereformasi padepokan dan menghadapi resistensi kaum sufi Pakistan.

Saudi terpetakan dalam berkembangnya perwakafan ala Inggris, bersebab kemunculan Keluarga Saud memimpin Saudi Arabia tak lepas dari janji dukungan Inggris kepada keluarga Saud. Meski ketika itu mendapat perlawanan kaum Hasyimi, pasukan al-Saud menang dan mengusir kaum Hasyimi keluar dari Hijaz. Tahun 1926, di bawah kepemimpinan Abdul Azis ibn Saud, kerajaan Arab Saudi pun terbentuk. Di tangan Raja Faisal, derma keuntungan eksplorasi minyak didedikasikan bagi dunia Islam melalui Yayasan Wakaf Raja Faisal (Koslowski, 2006).   Kerajaan Arab Saudi dengan kekayaan yang dialokasikan melalui Yayasan Wakaf Raja Faisal, memperlihatkan kehendak kuatnya memosisikan diri sebagai pemimpin dunia Islam. Alokasi wakaf, berpijak kuat pada tujuan ’derma dan keagamaan’.

Alokasi dana filantropi Islam – dalam hal ini wakaf (dan zakat) – akan berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia sendiri. Masyarakat Islam di Nusantara, telah mendayagunakan dana filantropinya sebagai sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam, dan juga melawan penjajah. Dakwah di Indonesia pada masa penjajahan, selain membawa konsekuensi pencerahan, niscaya terselip muatan perlawanan. Kalau dalam prosesnya terkandung filantropi (zakat-wakaf-infak-sedekah/ZISWAF), niscaya terkandung pula semangat melawan penjajahan. Filantropi di tangan muslim terjajah, juga didayagunakan untuk meraih kemerdekaan; sementara di tangan kaki-tangan penjajah, penyokong dan yang diuntungkan oleh kolonialisme, filantropi bergerak menjadi peredam tuntutan kemerdekaan. Di lini terdepan pengelolaan itu, seperti terjadi di negeri jajahan Inggris (juga Belanda), orang Islam yang diangkat menjadi pegawai urusan agama demi melanggengkan pemerintahan Kolonialis.

Tidak berlebihan memandang kiprah Guru Tua di Nusantara, mempertimbangkan kuatnya pengaruh kolonialisme terhadap penyelenggaraan dakwah dan perjuangan meraih kemerdekaan, yang ikut berdampak pada pudarnya dunia Islam, karena penguasan negeri-negeri muslim juga dilakukan kekuatan Arab yang menerima sokongan Kolonialis internasional. Mekah dan Madinah mengalami dua kali penaklukan (1942 dan 1925). Pertama pada awal abad XIX di bawah amir-amir dinasti Ibn Sa’ud. Pada masa itu sejumlah kota suci diduduki. Karbala (1801), Mekah (1803), Madinah (1804), dan meluas dari Palmyra sampai Oman. Kedua, masa Raja ’Abd al-’Azis ibn ’Abd Rahman al-Faisal al-Sa’ud. Ia kembali menguasai Riyadh (1901). Usai Perang Dunia I, seluruh Arab Tengah dikuasai (1925). Ahun 1932, negaranya dinamai Saudi Arabia, terkenal sebagai negeri berfaham Wahabi yang berpengauh pada sebagian besar jazirah Arab (Pijper, 1985). (bersambung)

About the author

Iqbal Setyarso

Wartawan Panji Masyarakat (1997-2001). Ia antara lain pernah bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jakarta, dan kini aktif di Indonesia Care, yang juga bergerak di bidang kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar Anda